Dimensi.id-Tahun 2023 menjadi tahun kemenangan bagi destinasi wisata halal tanah air. Betapa tidak, di tahun ini Indonesia dinobatkan sebagai negeri peringkat pertama yang menjadi surga wisata halal dunia.
Dilansir oleh Katadata.co.id (03/06/2023), predikat Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023 akhirnya berhasil diraih Indonesia dalam Mastercard Crescentrating Global Muslim Travel Index (GMTI). Menanggapi hal tersebut, Menteri Ekonomi dan Kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan posisi ini di luar dugaan dan suatu capaian yang luar biasa. Sandiaga berharap capaian ini bisa mempercepat target terciptanya 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024 mendatang.
Sementara itu, untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan pelatihan SDM pariwisata, pemerintah secara khusus mengalokasikan dana hingga Rp7,67 triliun. Dukungan ini disalurkan berupa BPUP (bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata), juga diberikan kepada kegiatan perfilman dan berbagai program lainnya. (Kemenko Perekonomian, 29/09/2021)
Baca Juga : Fenomena Maju Mundur Cantiknya Pejabat
Capaian Membanggakantapi Membahayakan
Menyaksikan fakta di atas, dinobatkannya Indonesia sebagai negeri peringkat pertama dengan destinasi wisata halal di dunia memang suatu capaian yang luar biasa. Kita memang perlu berbangga diri. Sebab, Indonesia adalah negeri dengan penduduk mayoritas umat Muslim terbesar di dunia. Maka adalah hal yang bagus jika kita bisa memperkenalkan wisata halal pada dunia. Namun perlu diperhatikan, meski capaian ini adalah suatu kebanggaan, tetapi tidak bisa dimungkiri ada bahaya besar di baliknya. Kenapa demikian?
Hal ini karena, jika ditelisik wisata halal bisa menjadi gerbang bagi asing dalam mengukuhkan hegemoninya di dunia Islam. Fokus pembangunan pariwisata halal, dapat dimanfaatkan asing sebagai jalan untuk mengulurkan bantuannya melalui skema investasi ataupun utang luar negeri. Sehingga nantinya negeri ini akan semakin terjerat dengan utang luar negeri. Jika sudah demikian, maka akan semakin sulit bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari jeratan dan dikte asing. Sementara itu, para penjajah asing akan semakin leluasa mengeruk kekayaan alam negeri ini.
Sektor Pariwisata vs SDA
Tak bisa dimungkiri, sektor pariwisata, khususnya wisata halal memang tengah menjadi sektor andalan pemerintah belakangan ini. Sebab sektor pariwisata ini diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan devisa negara, merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memicu pertumbuhan industri dan masih banyak lagi.
Namun yang sangat disayangkan adalah kenapa hanya sektor pariwisata yang diprioritaskan sebagai salah satu pemasukan negara? Mengapa SDA yang melimpah di negeri ini tidak dilirik? Padahal sejatinya justru SDA (sumber daya alam) memiliki potensi yang jauh lebih besar hasilnya jika dikelola dengan benar.
Sebagai pengingat, tanah air kita tercinta ini memiliki potensi SDA yang demikian luar biasa besarnya. Dari perut bumi saja kekayaan alam negeri ini diprediksi mencapai Rp200 ribu triliun rupiah jika dicairkan dalam bentuk uang. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan seorang pengamat energi Kurtubi. (djkn.kemenkeu.co.id)
Itu baru yang berasal dari perut bumi, belum lagi dari SDA lainnya seperti hutan dan laut. Bisa dibayangkan, bagaimana jika seandainya pemerintah mau mengelola SDA yang melimpah ini dengan benar? Tentu negeri ini akan memiliki pemasukan yang banyak, yang bisa memajukan Indonesia dan mengatasi seluruh problem yang ada seperti salah satunya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Sayangnya saat ini, hal demikian tidak dilakukan oleh pemerintah. SDA negeri ini yang melimpah pengelolaannya justru dikuasakan oleh pemerintah kepada para korporat asing. Sehingga hanya para korporat asinglah yang dapat menikmati hasilnya. Sementara kita rakyat hanya kebagian remahannya saja yang tak seberapa. Sungguh miris.
Akibat Sistem Kapitalisme-Sekuler
Semua kondisi ini adalah akibat penerapan sistem Kapitalisme-neoliberal. Penerapan sistem ini telah membuka jalan bagi para korporat untuk merampok kekayaan negeri ini. Sebab, paradigma kepemimpinan dalam sistem ini bukan dalam rangka meriayah (mengurusi) rakyat, melainkan demi kekuasaan dan kepentingan korporat. Mirisnya, negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator yang memuluskan kepentingan mereka melalui pengesahan undang-undang. Lahirnya UU No 20 Tahun 2001 tentang Migas dan terbitnya UU No 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi bukti nyata atas hal ini. Sejak kedua UU ini lahir, asing dengan leluasa dapat menguasai Indonesia melalui jalan investasi.
Wisata dalam Paradigma Islam
Sebagai agama sempurna, Islam hadir ke dunia ini sebagai solusi atas seluruh masalah kehidupan. Dalam Islam, wisata bukanlah tujuan untuk menaikkan pemasukan negara ataupun jalan menciptakan lapangan kerja. Adanya pariwisata dalam Islam tiada lain hanya demi mengokohkan keimanan juga sarana menanamkan pemahaman Islam kepada wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat wisata.
Islam memiliki aturan yang lengkap terkait sumber pemasukan negara. Islam pun mempunyai mekanisme dalam mengatur pembelanjaan negara, sehingga membuat negara menjadi kuat, adidaya dan rakyatnya pun hidup sejahtera. Adanya kepemimpinan dalam sistem Islam pun tiada lain dalam rangka meriayah (mengurusi) rakyat, bukan yang lain.
Sejarah mencatat, selama 13 abad lamanya negara Islam di masa lalu terkenal mampu mewujudkan kesejahteraan dan memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Hal ini karena negara Islam waktu itu menerapkan syariat Islam secara kafah (sempurna) dalam mengatur seluruh urusan kehidupan. Dari mulai tataran, sosial, pendidikan, politik hingga ekonomi.
Syariat Islam inilah yang menjadikan negara Islam kala itu adidaya dan rakyatnya sejahtera. Sebab, syariat Islam mewajibkan seluruh SDA yang ada harus dikelola negara, tidak boleh dikelola dan diserahkan kepada swasta baik lokal maupun asing. Hasil dari pengelolaan SDA ini didistribusikan kepada rakyat secara adil dan merata. Berupa kesehatan, keamanan dan pendidikan yang murah dan gratis. Sementara kebutuhan vital rakyat lainnya seperti sandang, pangan, dan papan, diselenggarakan negara dengan mekanisme membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Sehingga setiap kepala keluarga dapat bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.
Seluruh SDA inilah yang menjadi pemasukan tetap negara Islam. Selain sumber tetap ini, negara dalam perspektif Islam juga mempunyai sumber pemasukan lain dari zakat, jizyah, kharaj, fai’, ghanimah hingga dharibah. Semua sumber pemasukan inilah yang menjadikan negara Islam sejahtera. Sehingga tidak terpikirkan untuk menjadikan wisata sebagai jalan untuk mendongkrak perekonomian negara.
Demikianlah sekilas gambaran tentang betapa sempurnanya sistem Islam ketika diterapkan dulu. Sungguh hebat bukan? Hanya sistem Islamlah yang mampu menyejahterakan dan memberikan kebaikan. Karena itu tiada alasan lagi bagi kita menolak sistem Islam diterapkan kembali dalam kehidupan. Wallahu a’lam bi ash-shawwab. [Dms]
Penulis : Reni Rosmawati (Ibu Rumah Tangga)