21 April 2024
60 / 100

Dimensi.id-“Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas,” kata Luhut dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. “Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus.” Tambah Luhut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan menjelaskan alasan menggunakan orang asing untuk mengawasi kualitas proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Luhut yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN memaparkan pihaknya telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor. Ia mengaku melakukan penjualan ini karena adanya sejumlah negara yang sudah menyampaikan minat untuk ikut membangun IKN, sejumlah negara itu seperti Uni Emirat Arab, Cina hingga beberapa negara Timur Tengah.

Salah satu yang membuat minat para investor semakin meningkat adalah adanya green city, green capital (ibukota) pertama di dunia. Targetnya, 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana,” ucap Luhut (tempo.co, 9/6/2023).

Lain Ladang Lain Bulenya

Jika di IKN, para bule itu mendapatkan karpet merah, sebaliknya di Bali, keberadaan bule justru meresahkan. Pemerintah Bali mengakui turis asing yang bekerja secara ilegal makin marak, dan akan mengambil langkah membentuk satuan tugas khusus untuk menanggulanginya. Para bule atau turis asing ini bekerja secara ilegal dengan menawarkan jasa fotografi, latihan bersepeda motor, berselancar, cukur rambut, sampai jualan sayur.

Hal ini membuat sejumlah warga Bali khawatir ruang pendapatan mereka semakin sempit. Seorang pakar hubungan internasional berpendapat persoalan ini tak lepas dari konflik Rusia-Ukraina di mana kedua warga negara berupaya untuk menghindarinya dengan memilih Bali yang nyaman untuk ditinggali (kompas.com, 11/3/2023).

Ketut Dewa, salah satu dari pengusaha rental sepeda motor di Bali saat ini merasa pendapatannya menurun setelah melihat banyaknya warga negara asing (WNA) yang belakangan berbisnis rental sepeda motor. Ketut Dewa menilai para WNA bisa dengan mudah mengambil pelanggan rental sepeda motor milik orang asli Bali karena akses sesama WNA yang lebih mudah. Tak hanya itu, harganya pun di bawah rata-rata. Sejumlah pengusaha rental sepeda motor asli Bali menduga, para WNA tersebut tidak dikenai pajak karena hanya menggunakan visa liburan selama di Bali. Itu artinya, bisnis mereka ilegal (Tirto id, 9/3/2023).

Pekerja Asing Marak: Regulasi Buruk dan Hilangnya kedaulatan Negara

Sungguh ucapan yang keliru jika mengatakan bahwa tenaga kerja bule lebih pandai dari pekerja dalam negeri. Belum tentu juga kualitas kerja tenaga kerja bule lebih baik dari tenaga kerja dalam negeri. Sebab, jika kita berbicara tentang kualitas itu berarti juga berbicara tentang pendidikan. Pendidikan hari ini didesain berhubungan langsung dunia industri, samasekali kering dari siraman rohani (agama Islam).

 

Wajar jika kemudian output yang terlahir adalah generasi rapuh, hanya berientasi materi, padahal materi yang mereka dapatkan berasal dari kerja mereka sendiri sebagai butuh, di negeri sendiri yang kaya raya. Bagaimana tidak, tenaga ahli didatangkan dari luar negeri, padahal di negeri sendiri sarjana pengangguran lebih banyak dari pasir di lautan. Belum lagi jika bicara kedaulatan negara.

 

Sudah hilang tak berbekas, akibat penguasa kita bersandar sepenuhnya pada apa kata dunia. Mereka datang dengan iming-iming green city, green capital. Pertama di dunia, jelas ini magnet menarik yang bakal membuka peluang pasar yang menggiurkan sekaligus strategis. Akan ada banyak proyek baru, peralatan baru, kecanggihan teknologi dan lainnya dari para kapitalis itu untuk diuji coba di IKN.

 

Tak bisa dinafikan , Indonesia memang negara yang paling nyaman untuk para pekerja asing itu berinvestasi bahkan bekerja. Wajar jika keresahan merebak dari penduduk asli negeri ini. Para bule dengan bisa wisata bisa leluasa bekerja, mendapatkan bayaran tanpa kena pajak. Tak ada ketegasan dari pemerintah, malahan giat “ menjual” tanah-tanah di Indonesia untuk dijadikan perebutan kue hajatan.

 

Islam Tuntaskan masalah dan Berakhir Berkah

 

Inilah bukti, pemerintah kita mengadopsi pemikiran atau ide batil, yaitu kapitalisme. Dimana orientasi terbesarnya adalah keuntungan atau materi semata. Persoalan pertama dan sangat krusial adalah pengaturan hajat hidup orang banyak yang terabaikan. Pemerintah hanya berorientasi pada pengembangan proyek dan mega infrastruktur yang tak ada hubungannya dengan rakyat. Pemerintah loyal kepada asing, dan mengabaikan kepentingan rakyatnya.

 

Islam memiliki aturan yang jelas tentang pariwisata dan hal-hal yang terkait dengaannya. Keamanan rakyat dan kenyamanan seharusnya menjadi prioritas, sehingga negara akan tegas bertindak apalagi terkait dengan warga asing yang masuk wilayah daulah. Pertama negara akan mensejahterakan individu masyarakat, dengan jalan memenuhi seluruh kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, keamanan, pendidikan dan kesehatan dari pembiayaan dari kas Baitul Mal.

 

Akan ada banyak lowongan pekerjaan bagi rakyat dari sektor industri, pertanian, kelautan dan pengelolaan barang tambang dan lain sebagainya. Dari mulai pekerja biasa hingga ahli, negara akan menyediakan sebagai bentuk pelayanan. Sebab negara bukan regulator kebijakan semata, melainkan pengurus urusan rakyat sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

 

Pengaturan keluar masuknya warga negara asing juga diatur sesuai dengan hubungan yang sedang dibangun diantara negara kita dengan asing. Jika penduduk dari negara kafir harbi ( yang jelas memerangi Islam) maka negara akan menolak setiap kali warga asing tersebut masuk ke negeri daualah, semisal negara Amerika, Inggris, Rusia dan lainnya. Jika negara muahid (terikat perjanjian dengan negara Islam) maka ,negara Islam akan memperlakukan hal yang sama.

 

Jikapun harus mengambil orang asing karena keahliannya yang belum dimiliki oleh warga negara Islam, maka akadnya adalah Ijarah, kontrak kerja. Di sisi lain pendidikan bagi warga negara Islam akan diselenggarakan negara dengan kualitas terbaik dan gratis. Hingga terpenuhi kebutuhan negeri ini untuk tenaga ahli. Negara samasekali tidak akan menafikan keberadaan para ahli dari negeri sendiri.

 

Bukti bahwa negaralah yang menjamin penyediaan tenaga ahli bagi kebutuhan rakyatnya adalah saat Rasulullah Saw memberikan upah berupa kebebasan untuk 70 orang tawanan perang Badar, karena telah mengajar anak-anak muslim dalam membaca dan menulis. Untuk kesehatan, Rasulullah Saw mendapat hadiah dokter dari Muqauqis. Beliau menjadikannya sebagai dokter umum untuk rakyat Madinah saat itu. Semua dalam konsep syariat yang mana mewajibkan pemimpin memenuhinya sendiri, bukan kemudian dialihkan kepada asing. Wallahu a’lam bishshowab. [DMS].

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.