Dimensi.id-Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulan Bencana) Doni Monardo yang menyampaikan hasil rapat terbatas tentang Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19 melalui video conference. Hasil rapat itu adalah Jokowi meminta untuk meningkatkan stok pangan dan menghilangkan kebutuhan impor pangan Indonesia. Sebab dengan kondisi negara lain mungkin tidak bisa memenuhi permintaan stok pangan RI. (14/04/2020)
Indonesia mendapatkan peringatan dari FAO (Food and Agriculture Organization) terkait potensi terjadinya krisis pangan dunia. Risiko itu disebabkan 2 hal, pandemi COVID-19 dan kekeringan.
Jokowi menambahkan bahwa beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia sudah memprediksi ekonomi dunia akan mengalami resesi. Itu artinya ekonomi dunia tahun ini bukannya tumbuh tapi malah terkoreksi.
Pandemi yang terjadi memang sangat memperngaruhi perekonomian dunia, Amerika Serikat pun yang merupakan negara adi daya pun terlumpuhkan karena corona. Lalu bagaimana dengan perekonomian Indonesia jika benar terancam krisis pangan?
Di saat presiden khawatir terjadi krisis pangan seperti yang diprediksi oleh Food Agriculture Organization (FAO). Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo justru mengatakan stok pangan Indonesia baik 11 bahan pokok, utamanya produk hewani surplus. itu artinya , jika impor komoditas pangan terhambat, pemerintah menjamin akan teratasi dengan produksi dalam negeri.
Benarkah Indonesia aman dari krisis pangan?
Jika melihat kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia memang kecil kemungkinan akan terjadinya krisis pangan, karena ketersediaan pangan yang melimpah ruah.
Namun nyatanya Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 23 Maret 2020, beberapa komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga (rata-rata harga nasional) yang signifikan dalam sebulan terakhir dan kenaikan sejak awal tahun (year to date/ytd) antara lain gula pasir lokal 18,71 persen (ytd 31,2 persen), gula pasir kualitas premium 10,68 persen (ytd 15,54 persen), bawang putih naik 36 persen (ytd), bawang merah 5,56 persen (ytd 4,57 persen), cabai rawit merah 18,11 persen (ytd 2,74 persen).
Jikapun ada ketersediaan pangan namun jika harganya sangat mahal dan mengalami kelonjakan harga yang tinggi maka rakyat kecil juga yang akhirnya akan menderita karna ketidak mampuan membeli pangan.
Padahal kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang seharusnya di jamin negara untuk rakyat. Jika ketahanan pangan hancur maka akan muncul bencana kelaparan yang meluas dan berkepanjangan di masyarakat.
Penyebab kenaikan harga pangan adalah karena penerapan sistem ekonomi kapitalis yang berasas sekuler yang meniadakan peran negara dalam pengelolaan sumberdaya dan pelayanan masyarakat, sehingga terjadinya kesenjangan pendapatan serta praktek-praktek ekonomi yang mengganggu stabilitas ekonomi (korupsi, suap, monopoli, penimbunan, dan sebagainya).
Maka ketahanan sebuah negara bisa di lihat dari ketahanan pangannya. Jika ekonomi yang di gunakan tetap ekonomi kapitalis, maka ancaman akan krisis pangan benar akan menjadi nyata di Indonesia. Hilangnya kendali negara dalam urusan pangan menyebabkan kekcauan.
Di satu sisi masyarakat makin sulit mengakses pangan karena harga mahal, disisi lain petani terus termarginalisasi dan tidak bergairah bertani. Ujung-ujungnya pemerintah mudahnya melakukan impor dengan dalih pemenuhan stok dan stabilisasi harga pangan. Sejatinya pemerintahlah yang abai mengurusi pangan.
Berlepas tangannya pemerintah pada aspek distribusi pangan. Hal ini berakibat merajalelanya para mafia pangan mulai dari penimbun, spekulan hingga kartel pangan.
Ketahanan pangan dalam sistem Islam tidak terlepas dari sistem politik Islam. Politik ekonomi Islam adalah jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer (kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar bagi masyarakat) setiap orang individu per individu secara menyeluruh.
Dalam memenuhi kebutuhan pangan saat terjadi wabah negara bertanggungjawab untuk menjamin berjalannya proses produksi dan menjaga stok pangan . Dengan meningkatkan produktivitas lahan, tanah-tanah mati harus diproduktifkan oleh siapa saja baik dengan cara memagarinya dengan maksud untuk memproduktifkannya atau menanaminya dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya itu.
Khilafah akan mendukung penuh usaha pertanian yang dilakukan rakyatnya. Seperti memberikan kemudahan mengakses bibit terbaik, alsintan modern atau teknologi pertanian terbaru, menyalurkan bantuan subsidi, membangunkan infrastruktur pertanian, jalan, komunikasi dsb. Termasuk menyelenggarakan riset-riset, pendidikan, pelatihan, pengembangan tanpa hutang luar negeri maupun melibakan investor asing.
Tanggung jawab penuh dari negara Khilafah ini akan menjamin pemenuhan pangan rakyat terjadi secara merata, mencukupi dan harganya pun terjangkau. Sehingga apabila pengurusan pangan dalam negeri telah dikelola dengan baik, maka kebutuhan untuk impor pangan akan hilang dan kedaulatan pangan benar-benar terwujud.[ia]
Penulis : Vega Rahmatika Fahra, SH
Editor : Fadli