Dimensi.id-Seorang presiden bagi-bagi sembako di tengah pandemi covid-19 yang memberlakukan social distancing atau PSBB, sungguh ironi dan menggelikan. Bagaimana bisa presiden yang memberlakukan social distancing dan menghimbau masyarakat untuk jaga jarak satu sama lain malah memicu masyarakat untuk berkumpul karena mereka ingin dapat kebagian bingkisan sembako.
Harusnya petugas setingkat Ketua RT yang bisa langsung membagikan bingkisan ke rumah agar masyarakat tidak usah keluar rumah dan berkumpul untuk memutus penyebaran virus corona.
Sebuah video viral memperlihatkan aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bingkisan berupa sembako kepada para pengemudi ojek online di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Pembagian bingkisan dilakukan Jokowi pada Kamis sore, 9 April 2020 saat hendak pulang menuju Istana Bogor, Jawa Barat.
Dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat mobil berpelat nomor RI 1 tersebut berhenti di depan jajaran ojek online yang berada di depan ruko Halte Harmoni. Mobil sedan yang ditumpangi Jokowi berhenti, kemudian terlihat sejumlah Pasukan Pengaman Presiden membuka bagasi mobil mengambil bingkisan dan langsung membagikannya. (https://nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/nasional.tempo.co/amp/1329914/jokowi-sempat-bagi-bagi-sembako-untuk-ojol-di-harmoni.
Presiden bukan ketua RT yang tidak perlu membagi paket sembako secara langsung karena disamping ini melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, bisa melukai rasa keadilan bagi rakyat yang lain. Tidak cukup hanya profesi ojol yang terdampak pandemi covid-19, tapi banyak profesi yang lain juga terdampak oleh pandemi ini bahkan dalam satu kisah yang dibagi lewat media online seorang guru ngaji terpaksa harus hutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan bahkan masyarakat berbondong-bondong berharap juga mendapatkan bingkisan yang sama seperti yang dibagikan ke ojol. Rakyat yang tidak kebagian bingkisan sembako terluka saat vedio itu viral.
Pencitraan ditengah pandemi tidaklah tepat untuk dilakukan. Harusnya orang nomor satu di satu negara besar mengambil kebijakan besar untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya. Presiden bukan ketua RT yang menjamin tersedianya kebutuhan pokok dan dasar di lingkungan tempat tinggalnya.
Kebutuhan pokok dan dasar rakyat di satu wilayah negara dari Sabang sampai Merauke tanggung jawabnya ada dipundaknya. Kalau memang bukan pencitraan, kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan harus dijamin oleh negara bukan perusahaan asuransi yang hanya membebani rakyat ditengah pandemi covid-19.
Tidak hanya kesejahteraan seluruh rakyat, tapi pemimpin satu negara harus menjamin keamanan seluruh rakyatnya. Kebijakan melepaskan napi yang sudah melakukan tindakan kriminal harus dipertimbangkan untuk keamanan seluruh rakyat. Jangan hanya pencitraan dan kebijakan kapitalisme yang membingunkan, rakyat menjadi korban. Rakyat merasa tidak aman oleh tindakan residivis napi yang dilepas oleh pemerintah. Rakyat butuh kebijakan yang membela rakyat bukan pencitraan untuk mengambil simpati rakyat.
Yang pasti keberpihakan pemimpin harus pada rakyatnya. Nyawa rakyat serta keamanan dan kenyamanan mereka harus menjadi pertimbangan utamanya. Rakyat menjadi skala prioritas bukan ekonomi yang semakin tidak jelas.
Infrastruktur yang dibanggakan dan menghabiskan dana yang tidak sedikit ternyata tidak diperlukan saat pandemi. Proyek yang menghabiskan dana seperti rencana pemindahan ibu kota harus ditunda atau bahkan dibatalkan agar negara mampu menjamin kebutuhan pokok dan dasar rakyat secara adil dan merata terutama yang terdampak oleh pandemi covid-19.
Saat banyak negara lebih mendekat pada Islam, harusnya negara yang mayoritas penduduknya Muslim harus mengambil Islam sebagai solusi tuntas untuk menghentikan pandemi, bukan solusi bingung kapitalisme yang menjadikan ekonomi sebagai pertimbangan utama melibihi nyawa rakyatnya.
Saat pandemi harusnya pemimpin negeri ini melindungi rakyatnya dengan menutup akses masuk bagi warga asing khususnya negara sumber pandemi bukan membuka lebar-lebar bagi warga asing bahkan dari negara China. Pemimpin harus berani mengambil solusi Islam untuk menyelamatkan rakyat bukan solusi bingung, pencitraan untuk mempertahankan kekuasaan. [ia]
Penulis : Moch. Efendi
Editor : Fadli