Dimensi.id–Penangkapan tersangka teroris terdengar marak lagi, lagu lama yang tak pernah usai. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan tidak ada peningkatan ancaman terorisme yang signifikan. Namun, lanjutnya, Densus 88 akan terus melakukan langkah pencegahan terkait hal itu.
Selama Oktober 2023, Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri telah menangkap 18 tersangka pelaku tindak pidana terorisme di sejumlah daerah untuk mencegah aksi teror, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Diawali dengan penangkapan seorang teroris berinisial RA di Sumatera Barat pada 2 Oktober 2023, dimana kata Ramadhan, RA berperan sebagai propaganda di media sosial (detiknews.com, 26/10/2023).
Selanjutnya menangkap 2 terduga teroris di Lombok Timur NTB, seorang teroris berinisial AT di Jawa Barat pada 5 Oktober 2023 dimana AT diduga terafiliasi dengan kelompok teroris jaringan Anshor Daulah (AD). Lima tersangka teroris di Sumatera Selatan pada 15-16 Oktober 2023. Kelimanya disebut anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Kemudian di Lampung pada 18 Oktober 2023. Sebanyak empat teroris yang merupakan anggota kelompok JI berinisial MA, AZ, IS, dan S pun ditangkap.
Penangkapan berlanjut kepada enam tersangka teroris di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 19-23 Oktober 2023. Keenamnya yang merupakan anggota kelompok AD itu berinisial M, I, BH, RM, M, MIW. Lalu seorang inisial UH di Kalimantan Barat tak luput dari aksi penangkapan, yaitu pada 19 Oktober 2023 satu pelaku berhasil diamankan, dia berperan sebagai propaganda di media sosial atas nama UH.
Jika tindakan penangkapan ini disebut sebagai tindakan preventive terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror di tanah air rasanya terlalu berlebihan. Sebab opini yang berkembang di masyarakat justru negeri ini tak aman, setiap orang saling merasa curiga, ujung-ujungnya memicu tindakan sadis atau main hakim sendiri sebab tak tahu mana yang fakta dan mana yang hoaks. Jika tak ada penambahan teroris, mengapa banyak yang ditangkap, semua berstatus diduga, apakah jelas hal itu berdasarkan data valid atau sekadar rekayasa untuk menciptakan rasa tak aman di masyarakat? Pertanyaannya untuk apa?
Pemilu Harus Jurdil, Mengapa Harus ada Teroris?
Sebagaimana diketahui, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, pemilu serentak pada 2024. Korps Bhayangkara berkomitmen ikut mengamankan Pemilu 2024 dan tak mau pesta demokrasi terganggu oleh ancaman-ancaman teror. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga meminta pasukan pengamanan Pemilu 2024 mengantisipasi aksi terorisme di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya hal itu harus menjadi perhatian pasukan.
Anehnya, jika pemilu mensyaratkan jurdil, jujur dan adil, mengapa justru yang diarus utamakan penangkapan teroris? Dimana letak korelasinya? Ternyata selain ini diklaim sebagai tindakan preventive, juga ada pengaruh juga dari solidaritas umat yang menguat dalam rangka membela palestina. Penangkapan ini menunjukkan kuatnya program deradikalisasi dan moderasi beragama terlebih paska disahkannya PP No. 58 Th. 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama. Artinya, penangkapan ini menunjukkan wajah penguasa yang berhadapan dengan gerakan Islam politik. Dan ide ini tak muncul begitu saja.
Sejatinya Sasaran Utama Adalah Islam
Barat memberikan stigma teroris pada kaum muslim yang berjuang menegakkan agama sebagai bentuk islamophobia. Definisi Barat inilah yang dijadikan pedoman oleh pemerintah. Di sisi lain banyak penangkapan teroris tanpa bukti kuat. Barat yang ketakutan melihat antusiasme muslim dalam bergerak menuju perubahan, memaksa untuk lebih memperketat pengawasan. Dan itu cukup mudah, dengan cara meminjam tangan penguasa. Ini untuk memberi peringatan kepada muslim yang sadar bahwa saat ini sedang dalam tekanan sistem batil, penjajah kekayaan negeri sekaligus pemikiran sahih sebagai muslim.
Istilah teroris muncul pasca peristiwa 911 dimana gedung tertinggi di AS, gedung WTC dibom Al-Qaeda. Padahal, beberapa tahun kemudian, berbagai pihak mengadakan penelitian atas kejanggalan peristiwa itu dan menggugat pemerintah AS sendiri telah mengorbankan rakyatnya demi rekayasa politik agar sah muslim terlihat sebagai teroris. Trouble maker, dengan ajaran dan simbolnya, menjadikan hegemoni mereka terancam setiap saat. Terorisme, radikal , intoleran dan lain sebagainya menjadi kata kunci sahnya muslim dijadikan musuh.
Islam memiliki definisi syar’I tentang jihad dan perjuangan menegakkan aturan Allah secara kafah. Terorisme sendiri dalam Islam terlarang, sebab jihad yang mereka serukan bukan berasal dari perintah pemimpin muslim atau Khalifah. Jihad ofensif bisa terjadi saat berhadapan dengan musuh dan memang harus melawan. Namun ini hanya ada di Medan tempur. Sementara jihad defensif adalah sebagaimana yang dilakukan saudara seakidah di Palestina, berperang, demi mempertahankan. Tanah kelahiran dari penjajah yang rakus.
Adalah kewajiban seorang muslim untuk berjuang menerapkan aturan Allah secara kaffah, sebagaimana perintah Allah swt. yang artinya,” Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (TQS al-Baqarah:208). Haram bagi muslim meninggalkan jihad padahal itu adalah kewajiban, haram pula menerima syariat yang mudah saja sedang yang sulit merasa keberatan.
Pemilu kisruh, jelas bukan karena umat Islam disebut teroris, namun karena sistem demokrasi memang meniscayakan seolah ada perdebatan, perselisihan terkait pilihan suara. Padahal sejak awal, para penguasa yang berkolalisi demi satu kepentingan bersama itu telah menyeting siapa-siapa yang bakal menjadi pemimpin baru, tentu para investor juga sudah menggantungkan nasib bisnisnya dengan presiden baru. Sebab biaya yang dikeluarkan untuk menyokong pemilu juga tak bisa dibilang sedikit.
Imbal baliknya, negeri ini harus memudahkan semua potensi negeri dikelola asing atau investor masuk ke dalam negeri, dibuat sedikit tegang dengan penangkapan teroris, sehingga umat tidak sadar bahwa ini adalah penjajahan. Maka sudah saatnya kita merapatkan barisan, memperjuangkan kebenaran Islam atas dasar akidah, bukan titah penjajah. Wallahualam bissawab. [DMS].