Dimensi.id-Pemerintah tetap bulat pendapat tidak akan menerapkan lockdown dengan alasan berkaca pada negara lain yang mengalami chaos akibat pemberlakuan lockdown. Pantas jika pemerintah takut terjadi chaos karena tidak mau mengeluarkan banyak biaya menanggung kebutuhan rakyat. Penguasa dengan sikap kapitalis masih saja mengedepankan hitung-hitungan ekonomi walaupun kondisi wabah telah mengancam nyawa rakyatnya.
Agar penguasa tetap menjaga citranya dan masyarakat kalangan bawah tetap memiliki daya beli, maka disiapkanlah social savety net (jaring pengaman sosial) dengan anggaran sebesar 110 triliun. Program social savety net yang hanya bersifat tambal sulam dalam mengatasi dampak COVID 19 ini ada beberapa poin di dalamnya.
Pertama, jumlah penerima dan nominal PKH (Program Keluarga Harapan) ditambah. Ditambah jumlah dan nominal kartu sembako yang awalnya 150.000 menjadi 200.000 selama 9 bulan ke depan. Pemerintah juga memberikan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar. Sedangkan untuk mengantisipasi kebutuhan pokok pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik.
Akan tetapi sepertinya rakyat harus kembali mengelus dada karena sampai hari ini pemerintah belum dapat memastikan sistem penyaluran social safety net karena masih mencari data pekerja informal. Jadi, entah kapan kebijakan ini akan terealisasi.
Kedua, kartu pra-kerja. Anggaran kartu pra-kerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Namun, jangankan dinaikkan,untukk merealisasikan 10 triliun saja sudah membuat Menkeu risau kalau janji kampanye mengenai kartu pra-kerja Jokowi ini membuat sakit perut. Sementara Pak Jokowi sendiri ketika ditanya Sri Mulyani mengenai realisasinya hanya menjawab, ‘udah dipikirin nanti saja. Pokoknya kampanye dulu’.
Ketiga, terkait tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 Va akan digratiskan selama tiga bulan ke depan. Sementara untuk pelanggan 900 Va akan didiskon 50 persen. Lalu bagaimana dengan pelanggan yang 900 va ke atas? Padahal dulu rakyat juga yang dipaksa menambah daya ke yang lebih tinggi dengan kebijakan pemerintah gara-gara proyek pembangunan listrik 35 Gigawatt.
Harapan rakyat sudah sedemikian luntur dengan melihat kinerja penguasa yang fokus mengamankan ekonomi dibandingkan menyelamatkan nyawa rakyat. Inilah kenyataan dalam negara berasas demokrasi sekuler kapitalisme. Negara dengan peradaban ini tidak akan pernah memenuhi harapan rakyat kepada penguasanya agar memihak rakyat. Karena dari awal penguasa demokrasi sekuler kapitalisme memang berkuasa untuk keuntungan dirinya, partainya dan orang-orang kaya pendukung dana kampanye mereka.
Berharap pada manusia apalagi makhluk kapitalis sekuler untuk menjadi periayah yang amanah adalah hal yang mustahil. Kebutuhan rakyat memang sudah diabaikan pemerintah jauh sebelum pandemik ini terjadi. Sumber daya alam banyak diberikan pada asing. Dengan menjual kekayaan Indonesia pada pihak yang tak berhak inilah pemerintah menggendutkan kekayaan pribadi sementara rakyat merana dalam kemiskinan. Namun anehnya, tetap saja rakyat yang dipalak membayar pajak untuk mengisi kas anggaran negara.
Maka, menaruh harapan hanya pada Allah dan aturan Islam sajalah yang akan menyelamatkan kita.
Berdasarkan Sabda Rasul: “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Sehingga Umar selaku khalifah yaitu pemimpin yang beriman, amanah dalam tanggung jawab akan menerapkan syariat. beliau mengatasi dengan sangat serius dan bisa kita lihat mekanisme beliau dalam buku The Great leader of Umar bin Khattab.
Pertama, beliau adalah pemimpin yang memberi contoh terbaik dengan berhemat dan hidup sederhana. Qonaah dan tak berlebih-lebihan, bahkan Khalifah lebih kekurangan dibandingkan dari rakyatnya.
Kedua, beliau langsung memerintahkan membuat posko bantuan.
Ketiga, Khalifah Umar semakin mendekatkan diri kepada Allah dan meminta pertolongan dari Allah. Khalifah juga mengajak seluruh rakyat untuk bertaubat bersama-sama.
Keempat, Khalifah segera menuhi kebutuhan makanan dan mengirimnya ke rumah-rumah sepanjang masa musibah. Biaya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dapat diambil dari Baitul Mal. Baitul Mal juga memiliki bagian yang berperan khushus dalam pembelanjaan yang berkaitan dengan bencana, yaitu Diwan At Thawari.
Kelima, Khalifah Umar meminta bantuan kepada wilayah kekhilafahan yang kaya dan mampu sebagai bentuk keimanan.
Sumbangan dari warga yang mampu memang bentuk dari amalan individu yang mulia, namun bukan berarti negara cuci tangan dari pemenuhan kebutuhan rakyat sehingga hanya membebankan pada donasi semata. Dharibah (semacam pajak) juga baru dipungut ketika keadaan mendesak saja dari kaum yang mampu, bukan pungutan yang terus-menerus apalagi kepada seluruh rakyat.
Begitulah keunggulan sistem Islam yang diturunkan oleh Allah. Asas yang menjadi landasan untuk mewujudkannya adalah keimanan semata. Maka, apakah yang menghalangi kita untuk beralih kepada sistem Islam, memperjuangkannya kemudian menerapkannya? Padahal inilah seharusnya pilihan setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tak akan ada kebaikan tanpa hidup di dalam penerapan aturan Islam kaffah di dalam Khilafah. Inilah yang harus kita imani sepenuh hati.[ia]
Wallahu a’lam
Penulis : Ari Sofiyanti.
Editor : Fadli