Penulis : Syukrika Putri
Dimensi.id-Presiden Jokowi Dodo marah. Beliau menganggap banyak Menteri belum punya sense of crisis dan bekerja seperti kondisi normal. Dirinya siap mempertaruhkan reputasi politiknya untuk membuat kebijakan extraordinary, mulai dari membuat perppu, membubarkan lembaga hingga reshuffle (news.detik.com).
Kemarahan Presiden ini mungkin diharapkan menjadi sesuatu yang bisa menumbuhkan simpati public yang sudah terlanjur menilai pemerintah sangat santuy sejak awal menangani pandemi Covid -19 ini. Alih-alih menimbulkan simpati malah kesan drama yang ditangkap oleh publik. Namun terlepas dari semua itu kemarahan Presiden tetap menjadi sesuatu yang patut untuk dikritisi. Dalam artian agar dapat dipahami bahwa kemarahan tak menyelesaikan apa-apa jika tidak berjalan pada koridor yang benar.
Titik tekan dari kemarahan Presiden adalah lambatnya penggunaan anggaran. Ada beberapa sektor yang disoroti terkait dengan rendahnya serapan anggaran. Salah satunya yang mendapatkan sorotan adalah sektor kesehatan. Jokowi mengkritik penggunaan anggaran sektor kesehatan baru 1,53% dari Rp75 triliun yang dianggarkan. Selain itu penyaluran bantuan sosial ke masyarakat dan stimulus untuk UMKM juga mendapatkan sorotan. (katadata.co.id).
Sri Mulyani merinci bahwa serapan anggaran karena program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi “musuh baru”. Permasalah ini terjadi di level operasional dan proses administrasi (idntimes.com).
Penyerapan anggaran tentu menjadi sesuatu yang penting ketika hal tersebut berurusan dengan kebutuhan genting pada masa pandemi ini seperti belanja kesehatan, gaji pegawai kesehatan, begitupun juga dengan dana bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak.
Lambatnya penyaluran dana untuk kebutuhan yang mendesak seperti ini tentu menjadi sesuatu yang harus diselesaikan. Segala kerumitan proses administrasi seharusnya memang sejak awal dibuat lebih efektif dan efisien. Jika memang diperlukan ganti semua menteri yang tidak kompeten mengurusi persoalan umat.
Namun sebenarnya permasalahan utamanya bukan di situ. Tujuan utama dari penekanan pada penyerapan anggaran tidak lain adalah untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.
Penyerapan anggaran dianggap sebagai sesuatu yang penting. Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan perekonomian negara Indonesia, mengapa demikian? Karena variabel dominan pendorong pertumbuhan perekonomian negara Indonesia saat ini adalah faktor konsumsi.
Di satu sisi rakyat tentu akan merasa terbantukan karena kebutuhan mereka bisa disuplai oleh negara. Namun yang sesungguhnya meraih “berkah” dari konsumsi masyarakat adalah para kapitalis. Merekalah yang akan mendapatkan kerugian besar jika daya beli masyarakat menurun. Karenanya dalam sistem ini kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa tak bisa dilepaskan dari kepentingan bisnis para pemilik modal.
Pada akhirnya semua maksud dari sense of crisis pemerintah berpulang hanya pada kesejahteraan para kapitalis. Tentunya bukan sense of crisis seperti ini yang dibutuhkan umat, namun sense of crisis yang bisa menyelesaikan masalah umat hingga ke akar-akarnya.
Sejak sebelum pandemi krisis ekonomi yang menimpa negeri kita sesungguhnya sudah nyata di hadapan mata. Seharusnya dengan adanya pandemic ini semakin menyadarkan penguasa akan rusaknya sistem ini.
Betapa cepat semua pertumbuhan ekonomi yang senantiasa dibanggakan merosot tajam. Hal ini tak lain karena landasan yang membangunnya sangat rapuh. Ibarat sarang laba-laba, jangankan untuk melindungi orang lain, melindungi sarangnya sendiripun ia tak mampu.
Sense of crisis yang hakiki akan terwujud ketika landasan berpikir yang digunakan benar. Landasan berpikir yang benar akan menciptakan sense of crisis yang dibimbing oleh wahyu Ilahi. Sense of crisis yang mampu untuk membedakan ide yang haq dan yang bathil.
Sense of crisis yang dimiliki oleh Khalifah Umar Bin Khattab misalnya. Beliau tak harus melihat puluhan atau ribuan rakyatnya kelaparan unutk bertindak cepat. Hanya menyaksikan satu keluarga tak memiliki makanan saja sudah mampu untuk menggerakkan beliau saat itu juga menuju baitul maal (tempat pengelolaan harta dalam Khilafah) dan mengambilkan kebutuhan makanan yang cukup untuk keluarga tersebut. Bahkan beliau sendiri yang memikul bahan makanan tersebut karena besarnya rasa takutnya akan pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumil akhir nanti.
Maka tak mengherankan saat Madinah terserang krisis kelaparan Khalifah Umar bisa bertindak lebih sigap lagi. Beliau dengan mengkoordinasikan dengan cepat kepada bagian-bagian negeri Islam lain yang memiliki kelimpahan pangan untuk membantu saudara-saudara mereka yang kelaparan. Seruan khalifah pun segera direspon oleh para pemimpin wilayah.
Salah satunya adalah Amru bin al-ash, Gubernur Mesir yang langsung mengirimkan bantuan seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar. Sebagaimana digambarkan oleh Amru bin Ash bahwa ujung kepala bantuan berada di Madinah dan ujung ekornya berada di Mesir.
Sungguh kesigapan para pemimpin tersebut tak akan pernah tercipta dalam alam kehidupan sekuler kapitalistik hari ini yang menjadikan politik hanya sebagai jalan untuk memuluskan kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.
Sungguh sense of crisis yang hakiki dari para pemimpin hanya akan terwujud dalam sistem Islam, Khilafah yang menetapkan politik sebagai aktivitas untuk meriayah (mengatur) urusan ummat. Kekuatan aqidah yang membangun sistem tersebut akan menjadikan para penguasa bertindak bukan atas hawa nafsunya namun dengan penuh rasa pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Semoga Allah segera menurunkan pertolongan-Nya dengan hadirnya pemimpin yang benar-benar memiliki sense of crisis untuk umat dalam naungan Khilafah ‘ala minhaj annubuwwah.
Wallahu a’lam
Editor : Fadli