Dimensi.id-Pandemi global covid 19 masih menjadi perhatian utama dunia. semakin hari semakin meningkat jumlah orang yang terinfeksi, hal ini berdampak dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Bagaimana tidak masyarakat kesulitan mencari nafkah untuk kelangsungan hidup ditengah kebijakan yang diberlakukan masing-masing wilayah bahkan bantuan yang diberikan tak cukup memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari tak jelas kapan pandemi ini berakhir.
Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan mendasar warga. Hal ini dipahami sebagai perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban Allah kelak. Sehingga suasana keimanan nampak dalam proses pemenuhan kebutuhan rakyatnya.
Penanganan pandemi belum bisa dibilang maksimal: data masih amburadul, jumlah alat pelindung diri untuk petugas medis tak bisa disebut cukup, para pekerja di-PHK, sampai respons buruk masyarakat terhadap jenazah pasien. Masalah lain dari krisis saat ini adalah perlindungan terhadap kelompok rentan yang masih amat minim.
Ditengah krisis ekonomi yang di rasakan sebagian masyarakat, Pemerintah dan DPR justru terus membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (sebelumnya bernama Cilaka atau Cipta Lapangan Kerja) yang disusun dengan metode omnibus. Dalam rapat kerja Selasa (15/4/2020) kemarin, hanya dua partai yang menyatakan menolak melanjutkan pembahasan. Sisanya, dengan berbagai alasan, memilih sebaliknya.
Sejak awal dirancang pemerintah, RUU Cilaka sebenarnya telah mendapat penolakan tegas dari masyarakat, terutama serikat buruh. Peraturan itu dianggap menghapus banyak hak-hak buruh yang tertuang dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pun pembahasannya tidak transparan. Pihak yang lebih banyak didengar–sekaligus diakomodasi kepentingannya–adalah pengusaha. Dikutip dari Tirto.id (15/5/2020)
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius karus menilai bahwa pembahasan RUU cilaka tetap dijalankan adalah bukti bahwa DPR selalu terlihat gagal untuk menentukan apa prioritas yang mendesak untuk dikerjakan, dan ini akan memunculkan kecurigaan pada masyarakat bahwa pemerintah-DPR mempunyai agendanya sendiri, “Maka sudah terkonfirmasi bahwa misi Cipta Kerja ini sesungguhnya bukan untuk pekerja, tetapi pengusaha.” Dikutip Tirto.id (16/4/2020)
Sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terutama buruh dengan keputusan pemerintah, puluhan ribu buruh dari Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan menggelar aksi dalam peringatan hari buruh Internasional atau May Day,
KSPI dan MPBI menyatakan bahwa aksi buruh akan di hentikan apabila DPR RI dan Menko Perekonomian menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja selama pandemi corona. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU CIPTAKER karena jika diteruskan pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Kapitalisme menjadi sangat kuat di tengah kehidupan saat ini membuat pemerintah di belunggu oleh para pengusaha, kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak lagi mementingkan kebutuhan hidup rakyat malah berlutut mengikuti keinginan kaum kapital.
Rakyat tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap rezim karena sudah berulang kali dikhianati dengan janji-janji manis penguasa. Dalam islam pemimpin akan memberikan kesejahteraan dan solusi terbaik bagi rakyat nya setiap membuat kebijakan, kepercayaan umat tidak akan hilang selama pemimpin tetap menerapkan hukum-hukum Allah.
Sungguh kepercayaan rakyat hanya bisa terwujud secara utuh kepada pemimpin yang adil dan amanah dan Itu tidak akan tercipta di sistem Kapitalis dan hanya ada dalam sistem Islam, tidakkah kita merindukan kembali kehadiran sistem Islam di tengah-tengah kita yang bisa melahirkan para pemimpin yang adil dan amanah?
Allahu ‘alam bishowab
Penulis : Putri Sarlina (mahasiswi fakultas syariah dan hukum UINSU)
Editor : Fadli