Dimensi.id-Pandemi corona masih berlangsung. Masyarakat miskin butuh bantuan. Perut mereka lapar. Tetapi mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat justru terasa sulit. Hal inilah yang disampaikan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salin Landjar dalam sebuah video yang viral di media sosial.
Menurutnya bantuan kepada masyarakat bersifat mendesak. Namun pemerintah pusat justru meminta sejumlah administrasi terlebih dahulu harus diselesaikan, serta buka rekening bank, agar BLT sejumlah Rp 600 ribu bisa dibagikan. Hal ini berdasarkan surat no 1261 Kemendes-PDT, bahwa pemberian BLT dari dana desa harus memenuhi tertib administrasi yang cukup panjang dan berbelit. Syarat utamanya adalah penerima BLT bukan penerima bansos dari kementerian lain.
Di wilayah lainnya, proses pembagian bantuan sosial atau bansos dari pemerintah juga karut marut. Banyak masyarakat miskin yang belum tersentuan bantuan. Bansos dari pemerintah daerah tak tepat sasaran. Seperti Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, yang terdata sebagai salah satu penerima bansos. Di Jawa Timur, Anggota DPRD, Achmad Amir menceritakan bahwa bantuan antara pemerintah provinsi dan tingkat desa tumpang tindih.
Lalu masyarakat yang berada di rumah hanya mendapat masker dan sembako. Tapi, mereka yang keluyuran justru dapat bantuan lebih. Di Medan Denai, Sumatera Utara ada sebuah keluarga dengan lima orang anak membutuhkan bantuan. Sang kepala keluarga kehilangan pendapatan. Profesinya sebagai pekerja servis Air Conditioner (AC) dan lagi sepi orderan karena pandemi. Namun mereka tak bisa dapat bantuan, karena kependudukannya masih di Kota Binjai, Sumut.
Kejadian paling miris terjadi di Desa Sebau, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sebuah video berdurasi 25 detik menunjukkan disana ada dua anak yatim piatu dengan tubuh kurus kering akibat kelaparan. Meski pemerintah daerah setempat mengklaim telah memberi bantuan rutin sejak 2015, namun faktalah yang berkata.
Berbagai kejadian yang menunjukkan kurang maksimalnya pemerintah dalam mengurus rakyat mengundang respon negatif publik. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, melalui pemantauan media sosial Twitter awalnya terlihat publik menyambut baik kebijakan pemerintah menetapkan sejumlah bansos, mulai dari bansos sembako hingga bansos tunasi. Tapi kejadian di lapangan merubah persepsi publik.
Hasil riset analisis yang diterbitkan indef ditemui pada 7 April 2020 kebijakan mengenai jaring pengaman sosial mendapatkan 56% sentimen negatif dan 44% positif dari 17.781 perbincangan. Adapun, berdasarkan Pokok utama perbincangan di media sosial adalah, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran. Implementasi penyaluran bansos yang tidak terarah dan tumpang tindih dianggap menjadi penyebabnya.
Akurasi data menjadi problem klasik yang terjadi setiap kali program bantuan pemerintah tak tepat sasaran. Tidak ada perencanaan dan mekanisme kerja yang baik sehingga masalah yang sama selalu berulang. Memunculkan pula masalah lainnya yaitu potensi konflik di masyarakat karena kecemburuan sosial. Inilah gambaran perhatian setengah hati yang ditunjukkan oleh rezim kapitalis terhadap rakyat. Bahkan secara keseluruhan penanganan wabah covid-19 oleh pemerintah sejak awal hingga kini diakui banyak pihak kurang sungguh-sungguh.
Masyarakat merindukan pemerintahan seperti yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kisah heroiknya kepemimpinan Khalifah Umar sudah mahsyur. Perhatian beliau amat maksimal pada rakyatnya. Saat terjadi paceklik di masa pemerintahannya, Khalifah Umar memerintahkan bawahannya untuk memotong unta setiap hari dan dagingnya dibagi-bagikan pada rakyatnya. Di malam hari Khalifah Umar ditemani asistennya blusukan untuk memastikan rakyatnya benar-benar terbebas dari kelaparan. Saat khalifah menemukan ada satu keluarga yang kelaparan, beliau sendiri yang mengantar bahan makanan serta memasakkan makanan hingga bisa dimakan oleh keluarga itu. Semua itu dilakukannya karena takut kepada Allah swt.
Kisah idealitas kepemimpinan Khalifah Umar bukan semata karena kehebatan dirinya. Namun ajaran Islamlah yang membuatnya demikian. Islam memiliki mekanisme hingga yang terpilih menjadi pemimpin adalah orang yang bertakwa. Dalam menjalani peran sebagai pemimpin, Islam mengatur bahwa fungsi seorang pemimpin adalah sebagai pengurus rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah: “Imam itu adalah laksana penggembala (pengurus), dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.)
Islam mewajibkan penguasa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat. Meski sedang terkena bencana, penguasa tetap harus semaksimal mungkin melaksanakan tanggungjawabnya pada rakyat. Dia yang terdepan merasakan kesusahan demi mewujudkan kesejateraan rakyatnya. Maka dengan pelaksanaan Islam secara kaffah, terwujudlah negara yang kuat dengan rakyat yang hidup makmur. Wallahu a’lam bishawab.
Penulis : Eva Arlini, SE (Anggota Komunitas Revowriter)
Editor : Fadli