Prestasi Putri Ariani Ditunggangi Pencitraan Politik?

Dimensi.id-Putri Ariani tak lama ini viral setelah mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell di America’s Got Talent. Ini merupakan momen langka dimana putri dari Indonesia penyandang tuna netra memenangkan ajang bergengsi karena suara emasnya. Momen ini pun menarik perhatian para pablic figur hingga para pejabat. Mereka mengunggah ulang momen ketika Putri memenangkan golden buzzer kemudian menyampaikan apresiasinya kepadanya.

Sebut saja Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, Sandiaga Uno yang menawarkan bantuannya melalui Twitter, Nadiem Makarim yang menawarkannya beasiswa, hingga presiden Jokowi turut memberi apresiasi kepadanya dan memberi sejumlah uang sebagai “sangu” ke ajang selanjutnya.

Tak heran jika kemudian warganet berspekulasi bahawa kemenangan Putri Ariani ditunggangi kepentingan politik. Hal ini menjadi perbincangan panas pasca seorang komika Kiky Saputri yang bercuit hal tersebut. Warganetpun mengiyakan hal tersebut, melihat bahwa dari sekian banyak pemenang AGT hanya Putri yang diberi apresiasi oleh para pejabat. Ditambah lagi mendekati pemilu, maka para pejabat berlomba-lomba menaikkan elektabilitasnya.

Bukan rahasia umum jika hal semacam ini terjadi. Sebelum pemilu diselenggarakan akan kita dapati pejabat yang “menjual diri”, melakukan pencitraan kesana kemari. Konten sosmed penuh dengan pencitraan pejabat, mulai dari memberi hadiah untuk rakyat miskin, blusukan ke desa terpencil dan konten pencitraan lain demi meraih kemenangan dalam pemilu nanti.

Di iklim demokrasi jabatan adalah hal yang diperebutkan. Bahkan mahar yang dikeluarkan tidak main-main besarnya. Dilansir dari majalah Forbes 20 November lalu, memprediksi bahwa calon presiden minimal harus menyiapkan mahar sebesar USD 600 juta. Besarnya mahar ini yang akhirnya membuat mereka harus “balik modal” ketika menjabat. Alhasil alih-alih memperbaiki keadaan bangsa malah akan sibuk memperkaya timsesnya.

Beginilah realita sistem sekarang. Hal ini tak lepas dari paradigma berfikir ideologi kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Tolok ukur perbuatan materialisme meniscayakan hal ini, dimana untung rugi adalah hal yang menjadi tolok ukur perbuatan mereka. Termasuk para pejabat yang menjadikan sebuah jabatan adalah ajang untuk memperoleh materi dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tak heran jika korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi hal yang biasa dalam iklim demokrasi. Jabatan menjadi hal yang diperebutkan, lawan bisa jadi kawan dan kawan bisa jadi lawan.

Dalam Islam jabatan bukanlah hal yang diperebutkan. Apalagi ajang balik modal mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Abu Sa’id ‘Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah saw berkata padaku :

“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Namun, jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut.” (HR. Muttafaqunalaih)

Dalam Islam jabatan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda: Dari Abu Zar ra, katanya: “Saya berkata: “Ya Rasulullah, tidakkah Tuan suka menggunakan saya – yakni mengangkat saya sebagai seorang petugas negara.” Beliau SAW lalu menepuk bahuku dengan tangannya, lalu bersabda :

“Hai Abu Zar, sesungguhnya pada hari kiamat engkau adalah seorang yang lemah dan sesungguhnya jabatan pemerintahan itu adalah sebagai amanat dan sebenarnya jabatan sedemikian itu adalah merupakan kerendahan serta penyesalan pada hari kiamat bagi orang yang tidak dapat menunaikan amanatnya, kecuali seseorang yang mengambil amanat itu dengan hak sebagaimana mestinya dan menunaikan apa yang dibebankan atas dirinya perihal amanat yang dipikulkan tadi. (HR. Muslim)

Dengan paradigma seperti ini maka dalam Islam jabatan hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar kompeten dan pantas memukulnya, orang yang amanah dan diberi beban meriayah umat dengan hukum-hukum Allah.

Dalam Islam akad antara kepala negara dengan rakyat bukanlah aqad Ijaroh, melainkan akad untuk memerintah rakyat dengan hukum Allah. Sehingga pada prakteknya kepala negara dalam kekhilafahan tidak digaji. Bila kepala negara tidak mampu mencari nafkan untuk dirinya dan keluarganya maka dia akan diberi santunan dari baitul mal.

Sistem seperti ini akan meniscayakan terpilihnya pemimpin yang benar-benar mampu mengurusi rakyat. Jauh dari kepentingan oligarki bahkan golongan sendiri, sebab pertanggungjawabannya kelak langsung dihadapan Allah. Dengan pemimpin yang kompeten dan amanah yang menjalankan hukum Allah maka insyaAllah rakyat akan sejahtera dengan rahmat-Nya. Wallahualambissawab.

Penulis : Ummu Bisyarah