Penulis : Heni Kusmawati, S.Pd
(Member Akademi Menulis Kreatif Bima)
Dimensi.id-Kasus corona akan berakhir pada bulan Juli 2020. Sebagaimana pernyataan Kepala Gugus Tugas Penanganan Corona, Doni Monardo. Menurutnya, Indonesia bisa bebas dari corona pada bulan Juli asalkan masyarakat meningkatkan kedisiplinan serta ada ketegasan dari pihak kepolisian. Sehingga pada bulan Juli kondisi Indonesia kembali normal (fin.co.id).
Pernyataan Doni tersebut dipertanyakan oleh Bony Wien Lestari selaku Epidemiolog dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjajaran (Unpad). Bony mempertanyakan atas dasar apa prediksi tersebut dikeluarkan? Padahal sampai saat ini korban covid 19 terus mengalami peningkatan (liputan6.com).
Prediksi pada dasarnya tidak pasti. Bisa benar bisa juga salah. Seharusnya kita lebih hati-hati lagi. Terlalu optimis bisa menyebabkan bahaya bagi rakyat Indonesia karena dapat melonggarkan disiplin dan melanggar aturan sehingga penyebaran covid semakin meningkat.
Apalagi penanganan covid oleh pemerintah sepertinya tidak terlalu serius. Sebut saja, beberapa waktu yang lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB ) untuk memutus penyebaran covid. Namun, kebijakan tersebut justru ingin dilonggarkan dengan tujuan bisa memulihkan perekonomian Indonesia secara bertahap.
Itu dari satu sisi, sementara di sisi yang lain pemerintah juga masih membiarkan TKA asal China masuk ke Indonesia padahal munculnya covid adalah di China.
Semestinya pemerintah jika benar-benar ingin menangani kasus covid, maka segala daya dan upaya harus dikerahkan. Sayangnya, itu tidak dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah kita. Hal ini disebabkan karena pemerintah bersifat individualis dan menjadikan manfaat sebagai tolak ukur perbuatan. Pemimpin seperti ini lahir dari sistem rusak yakni kapitalisme sekulerisme.
Berbeda dengan sistem Islam, pemimpin adalah pengurus rakyat, ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Rasulullah bersabda :
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Pemerintah akan bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya terutama seperti kondisi saat ini, dimana korban yang terinfeksi covid terus bertambah. Menangani hal itu, seorang pemimpin akan memberlakukan karantina wilayah yang terkena wabah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khathab ketika wilayah Syam (saat ini Suriah) terkena wabah tho’un yang menimbulkan syahidnya dua sahabat nabi yakni Abu Ubayda bin Jarrah dan Muadz bin Jabal. Sebagai upaya mencegah tertularnya wabah tersebut, khalifah Umar berniat untuk membawa kembali Abu Ubayda (komandan pasukan jihad di Syam) ke Madinah mengingat wilayah Syam sedang dilanda wabah. Namun Abu Ubayda menolak dan menanyakan kepada khalifah, apakah ingin lari dari takdir Allah? Kemudian Umar menjawab, iya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain.
Keputusan yang diambil oleh Abu Ubayda untuk tetap berada di wilayah Syam dan khalifah Umar kembali ke Madinah telah sesuai dengan hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdurahman bin Auf. Beliau bersabda :
“Jika kalian mendengar suatu negeri dilanda wabah, maka jangan kalian memasukinya. Jika wabah itu terjadi di negeri yang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya.” (Muttafaqun ‘alaih).
Bagi yang terkena wabah, negara akan melayani tanpa membedakan kaya dan miskin, agama, suku, ras dan lain-lain. Sarana dan pra sarana juga mendukung pelayanan kesehatan. Seperti rumah sakit, peralatan medis, laboratorium, dokter-dokter profesional, bahkan negara akan membangun pabrik-pabrik pembuatan alat kesehatan obat-obatan sehingga tidak akan ada lagi impor.
Islam juga menginspirasi negara untuk membuat vaksin sebagai bentuk ikhtiar pencegahan penularan covid 19. Inilah yang dilakukan oleh sistem Islam yang betul-betul mencegah penularan n wabah, tidak sibuk dengan hasil prediksi-prediksi yang nihil hasilnya seperti dalam sistem kapitalisme sekuler. [S]
Editor : azkabaik