Penulis : Khairatul hafiza
Dimensi.id-Kondisi rakyat yang tengah di ambang ketidakjelasan atas penanganan covid19. Keadaan yang semakin menyedihkan karena kondisi ekonomi yang semakin merosot yang dirasakan rakyat akibat PHK besar-besaran dan turunnya dratis pendapatan. Keresahan akibat kriminal yang merajalela buah hasil dari pelepasan para narapidana. Deretan penderita rakyat belum cukup membuat pemerintah untuk simpati kepada rakyatnya. Ini diperjelas dengan bantuan social yang tidak merata dan tak kunjung datang.
Sistem kapitalis sering kali menjadikan rakyat rumit dalam mengambil haknya. Rumitnya mekanisme untuk mendapat bantuan pemerintah dalam penanganan wabah covid19. Permasalahan penyaluran bantuan dana mulai dari data ganda, salah sasaran, banyak yang tidak valid identitas diri adalah berbagai persoalan yang ditemui. Menjadikan rakyat harus menempuh mekanisme berbelit.
Jeritan hati rakyat tak cukup mengugah hati pemimpin untuk segera hadir sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. Kasih sayang yang tulus seorang pemimpin dalam kondisi saat ini sangat diharapkan rakyatnya. Namun sayang, bantuan social sebagai wujud kasih sayang seorang pemimpin di manfaatkan sebagai ajang kampaye dan pencitraan.
Polemik yang terjadi ketika pembagian paketan Bantuan social (Bansos) yang ditempeli foto para pejabat. Kejadian politisasi bansos ini terjadi bukan hanya satu daerah ada di beberapa daerah, sempat memuncaki trending topic karena mengundang kritikan keras warganet.
Tak hanya itu, politisasi bansos terjadi di tingkat nasional. Publik di hebohkan dengan bantuan sosial (Bansos) yang digelontorkan pemerintahan joko widodo dengan nama bantuan Presiden. Alih-alih ingin menggambarkan bahwa ini adalah bantuan langsung dari kantong presiden. Padahal bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABBN) yang di punggut dari uang rakyat.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedaikopi Kunto Adi Wibowo berpendapat kultur politisasi bansos sudah terjadi sejak lama di dunia politik. Di Indonesia, praktik ini marak dilakukan setidaknya sejak pemerintah Presiden SBY meluncurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dilansir dari CNN 29/04/2020.
Inilah kebobrokan sistem kapitalis yang setiap tindakannya berasaskan manfaat bukan karena ketulusan dari hati atas tanggungjawabnya. Kondisi apapun bisa di politisasi sehingga sulitnya hati nurani untuk terketuk. Padahal begitu banyak penderitaan rakyat yang seharusnya mereka tangani sebagai pengayom rakyat, pelindung rakyat dan penolong rakyat sebagaimana janji mereka saat kampaye maupun menjabat. Penderitaan rakyat adalah tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah.
Pemimpin Negara yang amanah akan bertanggungjawab dunia akhirat terhadap rakyatnya. Pemimpin Negara akan mengontrol jajarannya untuk menjalan perintah dengan tepat dan cepat. Pemimpin yang menjadi telandan bagi orang yang dipimpinnya, pemimpin yang sensitif dan takut terjadi hal yang buruk pada rakyatnya walaupun karena hal kecil. Inilah sosok pemimpin yang diharapkan rakyat dan dibutuhkan rakyat.
Dalam sistem Islam akan banyak ditemui pemimpin yang amanah sebagai mana Umar bin Khattab Ra., ungkapannya “kalau ada seekor domba yang kakinya terperosok lubang di Hadramaut, ia dalam tanggung jawabku”. Bahkan hewan pun beliau pikirkan terlebih lagi nyawa manusia. Pemimpin yang tidak hanya bijaksana namun juga kuat layaknya Umar bin abdul Azis yang sanggup membuat masyarakatnya makmur tanpa kekurangan. Pemimpin yang bertanggungjawab penuh dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang menginginkan surga akan membentuk pemimpin yang bertakwa dan adil pada rakyatnya.
Seorang imam adalah raain (pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya), dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. (HR. Bukhari dan Muslim).
Sistem Islam mengaturkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah kewajiban pemerintah dalam menjaminnya. Pemerintahan Islam akan memastikan rakyat memilik pangan dan kebutuhan dasar lainnya secara layak. Dalam kondisi Negara terkena wabah melanda atau pun tidak pemerintah akan mencari tahu kondisi rakyatnya untuk memberi bantuan sesuai kebutuhan rakyat. Tidak membuat rakyat rumit mendapatkan haknya tanpa merasa direndahkan dan disengsarakan dengan mekanisme berbelit.
Sistem Islam dapat diterapkan pada Negara khilafah menjadikan syariat Islam menjadi tolak ukur setiap keputusan. Bertolak belakang pada Sistem kapitalis yang diterapkan pada Negara demokarsi saat ini yang menjadi tolak ukur keputusan adalah akal manusia tanpa disandarkan pada ketakwaan kepada Allah melainkan menuhankan nafsu semata.
Penerapan syariat Islam secara keseluruhan dalam segala aspek kehidupan baik individu, masyarakat dan Negara khilafah akan memastikan rahmat bagi seluruh alam itu benar-benar terwujud. Negara khilafah akan menjamin terhindarnya manusia dari bahaya kelaparan dan kesulitan memenuhi kebutuhan.
Demikianlah, Negara khilafah akan melahirkan sosok-sosok pemimpin yang bertakwa kepada Allah, takut kepada-Nya, dan selalu merasa diawasi oleh-Nya hingga membuatnya bersungguh-sungguh berusaha mengurusi rakyatnya.