Penulis : Anggreni el Lu’lu’ (Tenaga Pendidik)
Dimensi.id-Di tengah pandemi covid-19, rakyat telah mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Sebelum datangnya masa PSBB saja rakyat telah terlunta-lunta untuk menghidupi diri dan keluarga. Apalagi setelah pandemi covid-19 menerpa negeri ini.
Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keselamatan jiwa. Namun telah membuat berjamurnya pengangguran akibat PHK yang dilakukan perusahaan yang gulung tikar. Artinya, telah banyak kepala keluarga yang kehilangan mata pencahariannya. Dari sanalah bencana kelaparan mulai bermunculan.
Dilansir dari media kompas com, satu keluarga yang berasal dari Tolitoli, Sulawesi Tengah, ditemukan warga di tengah kebun di kelurahan Amassangan, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mereka bukan tengah berkebun, namun mereka tengah lemas karena kelaparan. Satu keluarga itu terdiri atas tujuh orang yang diantaranya tiga orang masih balita, sementara ibunya tengah hamil besar.
Sang suami bercerita, mereka datang ke Polewali karena ingin mencari kerabatnya dengan harapan mendapat pekerjaan baru untuk menafkahi keluarga. Ia terdampak PHK setelah virus corona merebak. Namun, apa daya kerabatnya ternyata sudah pindah. Sehingga mereka akhirnya tinggal di kebun tanpa sepeser uang.
Sementara CNN Indonesia memberitakan, sebanyak empat belas orang mahasiswa asal Seram Bagian Timur, Maluku, ditangkap petugas Satpol PP demi memutus mata rantai penyebaran covid-19 di wilayahnya. Mereka diamankan di sebuah penginapan lantaran melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR).
Mereka mengaku nekat pulang kampung lantaran keuangan menipis selama PSBR. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Seram Bagian Timur, Usman Kaliobas meminta Pemda Seram Bagian Barat mengembalikan mereka ke tempat asal.
Dalam situasi seperti itu, seharusnya ada kebijakan yang tepat dan cepat untuk menangani situasi krisis makanan. Karena dampak selanjutnya jika terus dibiarkan tanpa perhatian serius, maka aksi kriminalitas akan meningkat, kelaparan semakin merebak, dan korban jiwa pun akan berjatuhan. Dalam hal ini pemerintahlah yang seharusnya bertindak ekstra gesit.
Namun, alih-alih berupaya penuh menangani dampak pandemi yang telah menjalar ke berbagai lini kehidupan, pemerintah malah sibuk melakukan politisasi bansos Corona.
Upaya politisasi ini tak bisa disangkal. Berawal dari viralnya Foto berbagai paket bantuan sosial yang ditempeli wajah politisi PDIP sekaligus Bupati Klaten, Sri Mulyani. Mulai dari hasil beras, masker, hingga buku tulis siswa diwarnai wajahnya.
Tidak berbeda dengan yang terjadi di tingkat nasional. Publik menyoroti tajam bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah Joko Widodo dengan nama Bantuan Presiden RI. Seolah-olah bantuan tersebut dikeluarkan langsung oleh Jokowi. Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat.
Polemik kebijakan bansos saat ini sebenarnya bukan hanya berbicara persoalan teknis kesalahan data dan tumpang tindihnya kebijakan yang ada. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan kita yang berideologikan kapitalisme.
Dalam sistem hari ini hal seperti itu sangatlah lumrah terjadi. Istilahnya tak ada makan siang gratis. Bantuan yg merupakan kewajiban negara pun ditunggangi dengan politisasi. Padahal jika ditelisik lagi sumber dana bansos berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yg dipungut dari uang rakyat.
Semestinya negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan rakyatnya di masa pandemi ini. Tapi justru malah terkesan lamban dan tak tepat sasaran. Terbukti dengan tidak meratanya pembagian bansos terlebih banyak rakyat yang masih kelaparan.
Itu hanya beberapa contoh saja, di luaran sana masih banyak rakyat yang mengalami penderitaan akibat dampak dari pandemi ini. Semua ini hanya terjadi dalam sistem demokrasi kapitalis. Sistem fasad yang hanya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang justru menyengsarakan rakyatnya.
Berbeda dengan sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan rakyatnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Khilafah akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjamin setiap kebutuhan rakyatnya. Negara tidak akan membuat mekanisme yg sulit dan berbelit-belit. Serta akan melakukan kontroling untuk memastikan seluruh rakyatnya mendapat bantuan.
Semua ini sangat mungkin terwujud karena aturan hidup yang diterapkannya, berasal dari Allah yang Maha Pencipta. Yang telah menetapkan bahwa bumi dan kekayaan yang ada di dalamnya adalah milik umat dan wajib dikelola sesuai syariat yang dipastikan akan membawa maslahat.
Kepemimpinan Islam yang ideal seperti ini, tak hanya mungkin terwujud di masa lalu, tapi juga di masa kini dan masa yang akan datang. Karena syariat Islam datang dari Zat Yang Mahasempurna. Dan datang sebagai solusi atas problem manusia yang tak lekang oleh masa.
Oleh karenanya, sudah saatnya umat kembali mewujudkan kepemimpinan Islam dan mencampakkan sistem yang ada sekarang. Karena terus berharap sistem ini bisa membawa kebaikan, hanyalah impian belaka. Terapkan syari’ah tegakkan khilafah. Allahu akbar…
Wallahu a’lam Bish Showab
Editor : Fadli