Dimensi.id-Menjelang pemilu 2024 mendatang, manuver-manuver para politisi, tim sukses, bacalon presiden mulai memanas, tak hanya rajin “sowan” ( mengunjungi, jawa.pen) ulama dan tokoh ormas, para pejabat daerah sudah mulai beramai-ramai mengundurkan diri . Semua demi mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR di pemilu mendatang.
Kewajiban mundur bagi kepala daerah yang maju di Pemilihan Legislatif diatur dalam Pasal 240 (1) huruf k UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu kepala daerah yang mengajukan pengunduran diri adalah Gubernur NTT Viktor Laiskodat. Laiskodat maju sebagai caleg DPR RI dari Partai NasDem di daerah pemilihan (dapil) NTT II meliputi Kabupaten Pulau Sumba, Rote, Sabu dan Timor ( CNN Indonesia, 22/8/2023).
Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menjelaskan pengunduran Gubernur NTT sebenarnya susah sejak bulan Juni lalu, “Jadi pengunduran diri lebih awal itu memang dipersyaratkan bahwa ketika orang sedang menjabat gubernur kemudian maju sebagai caleg dia harus membuat pernyataan pengunduran diri,” (liputan6.com,22/6/2023).
Lidahmu Harimaumu
Inilah fakta sistem politik demokrasi, siapapun bisa mencalonkan menjadi pemimpin bahkan mewakili rakyat sekalipun. Tak perlu lisan santun dan hati yang lembut, siapapun tahu, pejabat atau siapapun yang hari ini menjadi pemimpin rakyat tak perlu itu semua, sebab tujuan mereka beramai-ramai memilih tampuk pimpinan bukan untuk rakyat.
Masih lekat di ingatan, bagaimana Gubernur NTT ini menjadi sorotan karena pernyataannya yang kontriversial soal porsi makan orang miskin. Saat itu ia tengah memberikan sambutan pada acara ulang tahun Badan Pangan Nasional, Sabtu , 12 Agustus 2023. Dalam sambutannya, Viktor Laiskodat menyoroti soal pola makan masyarakat, termasuk orang miskin. Menurut Viktor, ciri khas manusia, itu bisa dilihat saat makan,.
“Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin. Tapi kalau ambil yang banyak protein, itu orang kaya,” kata Viktor. Ia menambahkan, harus ada dorongan untuk mengonsumsi protein dan mengurangi karbohidrat. Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyinggung soal beras. Bila seseorng masih meributkan soal beras, itu tandanya orang miskin.
“Yang masih ribut soal beras berarti kita masih miskin. Ciri khas orang miskin itu makan nasi dalam jumlah banyak. Lauknya hanya dua saja. Sambil dia cium, terus makan nasi, dilakukan berulang kali. Nanti setelah terakhir baru makan ikan dan nasi yang terakhir,” ucapnya lagi (liputan6.com, 16/8/2023). Sungguh pernyataan yang menyakiti hati rakyat dan tak pantas terucap dari lisan penguasa yang semestinya melindungi dan mengayomi rakyatnya.
Selain memang beras yang jika dimasak menjadi nasi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Beras adalah kehidupan masyarakat, Indonesia pernah menjadi negara agraris yang bisa swasembada pangan terutama beras. Jika sekarang cengkarut persoalan beras, terutama harganya yang kian melonjak hal itu disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis.
Yang memorakporandakan nasib petani, di saat panen raya pemerintah tetap melanjutkan kebijakan impor beras. Dengan alasan persediaan menjelang datangnya cuaca ekstrem karena badai El-Nino. Padahal, petani sudah menghadapi berbagai kesulitan mulai dari pupuk mahal, minimnya SDA sebab para pemuda enggan melanjutkan usaha orangtuanya untuk bertani, mereka memilih menjadi pergi ke luar negeri menjadi TKI. Pertanian dianggap masa depan suram yang tidak menjanjikan apapun.
Tanpa beras, bagaimana akan bertahan? Inilah seharusnya yang menjadi fokus para wakil rakyat. Jika rakyat lemah, maka ibarat tubuh manusia pasti akan muncul banyak persoalan. Kemiskinan merajalela, sementara pemerintah tetap menaikkan tarif pajak, iuran BPJS dan lainnya. Di sisi lain, kemiskinan dan kelemahan berpikir benar menciptakan kriminalitas.
Ya, kriminalitas tak sebatas orang mencuri harta milik orang lain, tapi juga korupsi. Yang kian meninggi angka pelaku dan motifnya. Lagi-lagi makin terkuak menjelang pemilu. Jadi, kalau banyak malam nasi, masih meributkan nasi itu orang miskin bagaimana jika penguasa yang korupsi? Mereka hidup enak karena pajak yang dibayarkan rakyat, mau makan tinggi protein setiap saat tak masalah. Kepekaan mereka hilang, rakyat pun menjadi tumbal atas keserakan dan kesewenang-wenangan.
Islam Lahirkan Pemimpin Peduli Rakyat
Pada dasarnya, ucapan maupun perkataan merupakan cerminan jiwa. Maka itu, Nabi Muhammad saw senantiasa untuk mengingatkan dengan memilih kata-kata yang baik. Sungguh dalam diri beliau telah ada teladan terbaik. Rasulullah saw bersabda,”Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat.” (HR. Muslim no. 2988).
Allah juga memperingatkan terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia, yang baik maupun yang buruk. Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaaf [50] : 18). Maka, jelas tak ada kebebasan berpendapat sebagaimana yang dijamin oleh sistem demokrasi hari ini. Setiap individu terlebih penguasa wajib menjaga lisannya.
Maka, hanya Islam yang mampu mewujudkan itu. “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Pemimpin dalam Islam sangatlah menjaga lisannya, bukan semata agar dicintai rakyatnya namun lebih kepada agar dicintai Allah SWT. Ia yang berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyatnya, baik dalam hal kebutuhan primernya maupun sekunder, yaitu rasa aman dari lisan yang berbahaya.
Pendidikan adalah salah satu wadah untuk membentuk kepribadian Islam, yang menyatukan pola pikir dan pola Islam sesuai dengan usianya. Maka, wajib kurikulum berbasis akidah Islam. Baik sekolah negara maupun swasta. Hal inilah yang akan mengantarkan kepada terwujudnya generasi berwawasan luas, pandai berteknologi sekaligus dirindukan surga sebab keutamaan akhlak dan keimanannya. Jadi, masih yakin kita akan mewakilkan suara kita kepada mereka yang hanya tahu mencela keadaan tanpa pernah berpikir solusi terbaik? Wallahu a’lam bish showab. [DMS]