Dimensi.id-Wabah covid-19 terus menelanjangi dunia memberikan aib bagi Negara, bahkan semakin hari memuncak bagaikan gunung es. Pemerintah mulai kalang kabut mencari solusi hingga membuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB saat ini diterapkan oleh sejumlah daerah yang menjadi episentrum wabah Covid-19 seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PSBB sejak 10 april 2020 lalu. Kini, perpanjangan PSBB itu di mulai 24 April sampai 22 Mei 2020. ( liputan6.com, 24/4/2020).
Tentunya pro kontra terkait pemberlakukan PSBB di suarakan oleh banyak kalangan, hal ini lebih dikarenakan keefektifan dan pengoperasian PSBB yang masih ambiguitas. Padahal, sudah sejak lama dikeluarkan himbauan agar kegiatan belajar dan bekerja dialihkan ke rumah. Namun masih banyak pelanggaran terkait kebijakan ini di masyarakat. Sehingga menggambarkan penerapan PSBB di Jakarta belum Efektif.
Anggota komisi V DPR RI Irwan Fecho menyoroti rencana pemerintah melonggarkan aturan perbatasan sosial berskala (PSBB), sebagaimana di sampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Alasan pelonggaran karena mendengar keluhan warga, serta kekhwatiran rakyat akan stress bila terlalu dikekang di tengah pandemi wabah corona virus baru.
“logika pak Mahmud terkait PSBB bikin masyarakat stress itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Jika pun ada rakyat yang stress bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama di batasi tidak di jamin oleh Negara, serta kebalikannya PSBB itu longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal akibat covid-19 terus bertambah. Sebab masyarakat masih bebas beraktivitas. “Seharusnya pemerintah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya, karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat himbauan sehingga tidak efektif. “ kata Irwan di Jakarta, Minggu (3/5) .
Irwan meyakini tidak ada masyarakat yang ingin terjangkit Covid-19, apalagi meninggal akibat penyakit itu. Semua pastinya mau ikut anjuran pemerintah. “ Masalahnya ada di pemerintah pusat. Mereka hanya peduli penyelematan ekonomi. TKA China terus masuk, moda transportasi terus beroperasi, penghematan APBN dan pinjaman utang lebih fokus ke stimulus ekonomi,”Jelas Irwan, Seperti di rilis JPNN.
Banyak yang curiga, pemerintah memang sengaja menyembunyikan fakta sebenarnya. Dalam pandangan mereka, penguasa memang tak punya niat untuk bersegera mengambil langkah-langkah semestinya. Bahkan sejak kasus ini muncul, semua statetment dan kebijakan yang di keluarkan, kian menunjukan bahwa mereka sejatinya tidak punya kapabilitas mengatur Negara.
Perilaku mereka benar-benar membuat rakyat kian marah. Di tengah kondisi ekonomi krisis, stok pangan kian menipis, rakyat kelaparan, PHK besar-besaran akibat dampak penerapan ekonomi liberal yang tunduk pada kekuatan pasar. Kebijakn PSBB yang terus memakan korban dan menuntut aktivitas screaning dan pengobatan yang lebih banyak lagi, pada akhirnya hanyalah menjadi pelumas bagi bisnis industrialisasi.
Banyak hal yang membuat pemerintah galau dan sangat gagap menghadapi kasus wabah corona. Buruknya kualitas kepemimpinan. Parahnya kondisi keuangan Negara serta kuatnya ketergantungan kepada asing Nampak menjadi alasan utama. Namun ironisnya yang selalu jadi alasan adalah kepentingan rakyat banyak.
Menolak melakukan lockdown, kemudian memilih opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun tiba-tiba saja mengumumkan relaksasi. Alasan pertimbangan ekonomi. Terhitung kamis (7/5) semua moda transportasi diperbolehkan kembali beroperasi. Mudik atau pulang kampung semua diperbolehkan dengan embel-embel dengan kepentingan mendesak dan memetuhi protokol covid-19.
Sejak awal pemerintah terkesan tidak menganggap serius ancaman covid-19. Menganggap enteng, nantangin. Mereka lebih cenderung memikirkan dampak ekonomi ketimbang dampak bencana kesehatan. Pemerintah tampaknya cukup pede karena pada awal Mei data baru penderita corona mulai turun. Pemerintah pusat mulai tutup mata dan tutup telinga atas masukan dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan medis, sampai para kepala daerah agar jangan sampai ada relaksasi. Jangan over pede dan terburu-buru melonggarkan PSBB.
Turunnya jumlah yang terinfeksi, selain PSBB juga dikarenakan banyak warga yang mengambil langkah untuk melakukan lockdown di rumah, sukarela tanpa jaminan pemerintah. Peringatan itu benar adanya. Selasa (5/5) jumlah penderita di DKI Jakarta kembali meningkat. Di beberapa daerah juga terjadi lonjakan. Dampak dari pembebasan ini apapun embelnya membuat kerja keras kepala daerah yang telah bekerja keras menerapkan PSBB, menjadi sia-sia.
Sosialisme-Kapitalisme Biang Masalah
Inilah kerusakan, akibat komplikasi kelalaian rezim neolib dan cacat permanen kapitalisme. Ketidakmampuan mereka melindungi kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Ini adalah buah dari sistem sekuler. Khususnya sistem ekonomi kapitalisme sebagai unsur utama pembentuk sistem kesehatan.
Baik dari aspek konsep fungsi Negara sebagai regulator kepentingan korporasi, pengadaan sumber daya manusia kesehatan dan pendidikan sekularisme, model pembiayaan berbasis asuransi, politik dan industri kapitalisme serta pengadaan infrastruktur kesehatan liberalistis. Semua konsep kaptalisme ini benar-benar mendukung paradigma batil. Karenanya, agar pandemi segera berakhir, mengakhiri komplikasi ini, dan peradaban kapitalisme itu sendiri mutlak harus di lakukan.
Islam sebagai solusi
Di tengah ketidakmampuan sistem kapitalisme neoliberal menyelamatkan manusia dari wabah, di ikuti krisis yang akan terjadi pascawabah. Seharusnya menyadarkan kaum muslim dengan adanya sistem baru yaitu islam. Sistem yang akan menyelamatkan manusia dan dunia dari berbagai malapetaka serta membawa solusi yang akan mensejahterakan.
Sistem hari ini telah gagal mensejahterakan manusia baik pada saat wabah maupun tidak ada wabah. Khilafah islam merupakan sistem yang ampuh dan telah terbukti menyelesaikan masalah wabah. Dalam islam, kepemimpinan akan di mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan di mintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian “(HR.Bukhari-Muslim)
Allah subhanahu wata’ala menegaskan, yang artinya,” telah nyata kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, supaya mereka merasakan sebagian dari akibatnya agar mereka kembali.
Berdasarkan hal tersebut maka sebagai seorang pemimpin Negara harus benar-benar berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan beberapa langkah seperti:
Hal pertama yang dilakukan saat wabah penyakit datang adalah melakukan karantina atau isolasi yang disebut dengan istilha lockdown. Dalam hadits riwayat Al Bukhari di sampaikan “Jika kalian mendengar wabah terjadi disuatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu (HR Al-Bukhari )
pada masa lockdown, hal yang darurat dilakukan adalah mencegah penularan terhadap yang lain. Karena itu pasien yang sudah positif terkena virus dilakukan isolasi. Pemenuhan kebutuhannya. Total menjadi tanggung jawab Negara. Deteksi dini dan solusi pencegahan segera di lakukan melalui mekanisme kesehatan.
Dulu, ketika masa kepemimpinan Negara islam di bawah khalifah umar bin khathtab ra yang berpusat di Madinah pernah terjadi krisis ekonomi. Beliau lansung memerintahkan pendirian posko-posko bantuan, kemudian membagikan makanan dan pakaian lansung kepada rakyat yang jumlahnya mencapai enam puluh ribu orang.
Adapun untuk masalah yang timbul akibat covid-19 saat ini khususnya masalah pemenuhan kebutuhan rakyat semasa lockdown, Negara bisa memanfaatkan seluruh kekayaan sumber daya alam Negara yang di atur oleh syariatNya. Hingga umat akan menjadi Negara kuat, mandiri dan memiliki ketahanan secara politik dan ekonomi.
Dengan demikian, Negara akan dengan mudah mewujudkan layanan kebutuhan dasar baik yang bersifat individual dan publik bagi rakyatnya termasuk membantu kepala rumah tangga yang tidak mampu mencari nafkah karena PHK secara swadaya tanpa bergantung sedikitpun pada Negara lain. Bahkan Negara lainlah yang bergantung pada Negara Khilafah.
Hanya islam yang memberikan perhatian dan penghargaan tertinggi pada kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, melebihi aspek apapun termasuk ekonomi. Lebih dari itu, islam merupakan agama yang sempurna (sistem kehidupan) dan Negara khilafah adalah bagian darinya. Hal ini menjadikan Negara berfungsi secara sehat dan penguasa hadir sebagai pemelihara urusan rakyat. Termasuk kesehatan dan keselamatan jiwa yang terjadi pada wabah.
Sebagaimana yang di tegaskan oleh Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi Wassalam, yang artinya,”hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak (HR. Nasa’i)
Penulis : Darniati (Aktivis Dakwah Islam)
Editor : Fadli