Memasuki tahun kedua pandemi covid19 di Indonesia, pemerintah mengambil beberapa kebijakan atas tersebarnya wabah covid19 ini yang berdampak pada tingkat pengangguran.
Akibatnya berpengaruh pula pada angka kemiskinan yang turut meningkat selama masa pandemi. Menurut data badan statistik atau BPS, angka pengangguran terbuka atau yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan di Indonesia sebanyak 7,07 persen naik sekitar 1,39 persen dari tahun 2019 lalu.
Selain itu beberapa data terdampak akibat adanya pembatasan jarak dan aktivitas masyarakat selama masa pandemi yaitu terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).
Pendapatan untuk memenuhi hajat hidup akhirnya tak terpenuhi bahkan sulit untuk terpenuhi, dan kemiskinan pun akhirnya merajalela.
Pandemi memang memberikan efek dan dampak yang luar biasa pada semua sektor dan lini kehidupan. Bahkan akan lebih diperparah ketika gegabah dalam pengurusan dan pemutus kebijakan. Tak ayal, pengangguran dan angka orang miskin di Pare-pare Sulawesi Selatan juga turut meningkat.
Menurut kepala BPS kota Pare-pare tingkat pengangguran di Pare-pare naik dari 6,17 persen menjadi 7,14 persen di masa pandemi. Sementara angka kemiskinan naik dari 5,26 persen menjadi 5,44 persen (Tribunnews.com). Bahkan di Luwu peningkatan angka kemiskinan mencapai 10 persen berdasarkan catatan Dinas Sosial setempat (Tribuntimur.com).
Pemerintah terkhusus pemerintah luwu menanggulanginya dengan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Selain itu pemerintah juga memberikan dana bantuan UMKM dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut membutuhkan pendanaan yang besar sementara menilik pada kondisi APBN negara juga mengalami defisit dimana jumlah belanja negara jauh diatas jumlah penerimaan. Oleh karena itu, untuk defisit yang terjadi ditutup dengan utang. untuk itu berbagai program yang dijalankan pun berdiri atas utang.
Hal ini bisa sangat beresiko kedepannya terlebih ketika kemiskinan ini semakin meluas dan terus mengalami peningkatan terutama bila utang telah jatuh tempo maka berbagai hal seperti pengeluaran surat utang, pemungutan pajak dari rakyat dan yang lebih parah ketika SDA menjadi jaminan utang dan diambil alih pengelolaannya. Ini akan sangat merugikan negera dan rakyat kedepannya. Bukannya mengurangi pengangguran dan kemiskinan, malah akan memperparahnya.
Selama indonesia merdeka, kemiskinan belum pernah berhasil dientaskan. Harusnya ini telah menjadi alarm dan bukti bahwa sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia tidak berhasil. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang semakin menyengsarakan rakyat. Rakyat harus mengurus diri mereka sendiri dalam memenuhi kebutuhan mereka. negara harusnya hadir sebagai pengurus rakyat.
Islam memiliki konsep politik yang jelas, yakni mengurusi urusan umat dengan aturan Islam. Sementara kapitalisme berprinsip bahwa negara dan rakyat adalah 2 elemen yang terpisah. Rakyat berhak dan bertanggung jawab atas kehidupannya dan negara sebisa mungkin lepas tangan dari masalah mereka. Inilah yang menghasilkan kerusakan dan semakin tingginya angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Sulsel.
Sangat berbeda jauh dengan peradaban islam, dimana syariat islam menjadi aturan dan solusi untuk semua problem hidul termasuk kemiskinan. Harusnya memang demikian, mencari solusi hanya pada deen islam yang berasal dari pencipta dan risalah Rasulullah.
Bisa dilihat dari pergantian demi pergantian khalifah tidak ditemukan sedikitpun orang miskin yang ditandai dengan tidak adanya yang mau menerima santunan dari baitul mal karena merasa cukup dengan yang dimiliki. Ketika kebutuhan pokok seseorang tidak bisa terpenuhi oleh keluarga dekatnya, maka negara hadir untuk memenuhinya.
Negara memegang tanggung jawab penuh atas kebutuhan pokok masyarakat karena sistem islam memandang kesejahteraan masyarakat terletak pada terpenuhinya kebutuhan pokok masing-masing individu, sangat berbeda dengan kapitalisme yang mengukurnya dengan angka. Walhasil, walaupun angka ekonominya meningkat setiap tahun, tapi kemiskinan masih merajalela.
Negara dalam islam akan menciptakan lapangan pekerjanaan dan pelatihan skill serta memberikan modal bagi usia bekerja tapi tidak memiliki modal dan skill. Negara juga akan mengelola sepenuhnya sumber daya alam yang dimiliki yang akan memberikan pemasukan yang tinggi bagi negara untuk mengurusi kebutuhan masyarakat melalui kelembagaan baitul mal.
Begitupun dalam kondisi wabah, islam punya pengaturannya dan sebagai antisipasi sebelum tersebar semakin luas dan menyebabkam penderitaan lebih jauh misalnya dengan lebih dulu melakukan lockdown dan lain sebagainya.
Ketikapun negra atau khalifah mengalami kesulitan, maka ia akan berpegang teguh pada syariat. Bukan lari pada asing untuk mencari solusi, karena bergantung pada asing adalah hal yang berbahaya dan dapat melemahkan negara. Untuk itu, permasalahan kemiskinan ink tidak akan pernah selesai ketika tatanan kehidupan tidak diubah secara sistemik, yaitu dengan menjadikan islam sebagai aturan dan sistem kehidupan.
Terlebih karena menerapkan syariat islam secara kaffah dalam setiap lini kehidupan adalah perintah Allah swt. Dan risalah Rasulullah saw. Wallahualam.
Penulis: Mutiara Imaniar | Mahasiswi dan Aktivis Dakwah
Editor: Fadli