Dimensi.id-Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia biasa diperingati setiap tanggal 9 Desember sejak tahun 2005. Pada 2023 Indonesia mengusung tema “Sinergi Berantas Korupsi, Indonesia Maju”, Artinya, tindakan nyata dalam peringatan anti korupsi membutuhkan kerja sama yang mulus dari setiap individu, lembaga, masyarakat dan pemerintahan. Semua pihak yang ada di sebuah negara mempunyai peran dan komitmen melawan korupsi.
Page Contents
Pendahuluan
Hakordia diperingati dalam bentuk berbagai macam cara, diantaranya KPK mengadakan beberapa event, seperti Integrity Expo, Layanan Publik, Rangkaian Workshop, Seminar Nasional, Diskusi Publik, Lelang Barang, dan mengadakan berbagai macam lomba. Artinya, 18 tahun sudah hari antikorupsi ini diperingati. Apakah membawa dampak yang signifikan untuk mengurangi korupsi di Indonesia?
Faktanya, menurut Ketua KPK Firli Bahuri lembaga KPK sudah menangkap sebanyak 1600 koruptor dalam 20 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2003 hingga 2023. Dalam tiga tahun terakhir KPK menangkap dan menahan tersangka kurang lebih senanyak 513 orang. Selain itu, menurut laporan BPS, Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia pada 2023 berada pada level 3.92, turun 0.01 poin dibanding pada tahun 2022.
KPK Mengalami Penurunan Kepercayaan Masyarakat
Disisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK terus mengalami kemerosotan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya revisi UU KPK yang membuat KPK kehilangan taji, adanya Tes Wawasan Kebangsaan, dan puncaknya adalah ketika ditetapkannya Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), gratifikasi, dan suap.
Sungguh, korupsi dan demokrasi merupakan sesuatu yang tak dapat dipisahkan. Pasalnya, dalam demokrasi penguasa dan oligarki sangat erat hubungannya. Untuk mendapatkan kursi kekuasaan dalam demokrasi memerlukan biaya yang sangat mahal, mulai dari miliaran sampe triliunan. Mahalnya biaya ini biasa digunakan untuk kampanye, bayar suara rakyat, membeli kursi jabatan, dan lainnya.
Peran Oligarki Yang Kental dalam Demokrasi
Saat itulah, tangan oligarki mulai masuk untuk menyuntikkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Para oligarki tidak akan mau rugi, dan tidak ada makan siang gratis dalam kamus demokrasi. Suntikan dana yang diberikan untuk membantu mencapai kekuasaan akan dibayar ketika kekuasaan didapatkan, bisa dalam bentuk cuan atau dengan berbagai macam kebijakan yang memuluskan kepentingan oligarki.
Berbeda dengan Islam
Berbeda dengan sistem Islam, Islam memandang kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada yang memperebutkan. Pemilihan pejabat dalam islam berlandaskan pada sifat amanah, profesional, mampu sesuai bidang, dan yang paling penting adalah bersyakhsiyah islam (memiliki pola fikir dan pola sikap islam). Rasulullah bersabda
“Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya”
(HR. Bukhari)
Pejabat yang terpilih dalam Islam akan mendapatkan pembinaan, pengarahan, nasehat, dan kontrol dari atasan ke bawahan sehingga dapat menjalankan amanah dengan baik dan tidak lalai. Ada aktivitas amar ma’ruf nahi munkar antar sesama pejabat dan masyarakat
Kedudukan Pejabat dalam Islam
Pejabat dalam Islam akan mendapatkan gaji dan fasilitas yang layak dari negara untuk memenuhi kebutuhan dan tanggungjawabnya. Hal ini sungguh berbeda dengan sistem hari ini, dimana banyak gaji pejabat yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mencari celah untuk mendapatkan cuan tambahan dari pekerjaannya. Abu Ubaidah pernah berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab
“Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat”
Selain itu, dalam Islam haram hukumnya pejabat menerima suap dan hadiah dari siapapun. Syariat ini menutup terjadinya kerjasama penguasa untuk menkhianati rakyat dan negara.
Rasulullah bersabda
“Barang siapa menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji maka apa saja yang ia ambil di luar itu adalah harta yang curang”
(HR Abu Dawud)
Dibalik itu semua, Islam bukan hanya sejahterakan para pejabatnya agar tidak melakukan kecurangan, namun Islam juga sejahterakan seluruh rakyatnya dengan pengaturan sistem ekonominya. Islam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Berbagai jaminan dan tanggungjawab negara ini membuat iklom kondusif, tidak seperti hari ini, setiap manusia harus gelimpungan banting tulang mengejar materi hanya untuk bertahan hidup mencukupi kebutuhan diri.
Sanksi Tegas Koruptor
Ketika berbagai ikhtiar tersebut dilakukan, tetapi masih ada kecurangan, maka akan dijatuhkan sanksi uqubat. Pelaku koruptor akan mendapatkan sanksi ta’zir yang besaran sanksinya akan ditentukan oleh Qadhi sesuai pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi ini bisa berupa teguran, nasehat, sampai dengan hukuman mati. Harta yang dikorupsi akan dikembalikan kepada negara dan dimasukkan ke baitul maal.
Sungguh luar biasa sistem Islam. Islam menutup celah sekecil apapun adanya praktik korupsi. Negara Islam mampu mengkondisikan rakyatnya agar memiliki syakhsiyah Islam dan menjadikan akidah islam sebagai satu satunya standar kehidupan. Ketika Islam sudah menancap dalam diri setiap manusia, maka akan tercipta kesadaran bahwa akhir dari kehidupan ini bukanlah dunia.
Dunia hanyalah tempat menanam sedangkan akhirat adalah tempat menuai. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia akan ada hisabnya kelak di akhirat. Maka tiada jalan lain selain mengupayakan dengan sebaik mungkin berbagai amalan agar sesuai dengan tuntunan syariat untuk mendapatkan tujuan tertinggi, yaitu meraih syurgaNya
Waallahu a’lam bish-shawab
Penulis : NursarohHidayanti