Dimensi.id-Di tengah pandemi covid19 yang masih berlangsung, lagi-lagi rezim saat ini mendulang kontroversi dengan terkuaknya skandal dua anggota stafsus Presiden Jokowi yang ditengarai melakukan konflik kepentingan atau conflict of interest.
Seperti diketahui, rezim saat ini telah merilis paket Jaring Pengaman Sosial dalam rangka penanganan wabah covid19. Untuk itu alokasi dana sebesar Rp.110 triliun dari total dana sebesar Rp.401,5 triliun digelontorkan, sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020 lalu.
Salah satu program dalam proyek Jaring Pengaman Sosial adalah diluncurkannya Kartu Prakerja bagi penerima manfaat sebanyak 5,6 juta orang, terutama pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.
Program Kartu Prakerja ini belakangan tercium aroma kolusi karena salah satu mitra rezim dalam program ini adalah aplikasi Ruangguru, milik Belva Devara, salah seorang Staf Khusus Milenial Presiden Republik Indonesia saat ini.
Penunjukkan Ruangguru sebagai salah satu aplikator Kartu Prakerja menuai tudingan korupsi dan kolusi, karena penunjukkan Ruangguru sebagai mitra oleh rezim tanpa melalui tender, semata karena sosok Belva Devara sebagai Staf Khusus Kepresidenan. Padahal dana yang dikucurkan untuk program Kartu Prakerja cukup menggiurkan bagi pelaku bisnis, yakni sebesar Rp. 5,6 triliun.
Tak sedikit dari kalangan masyarakat menutut hal ini diusut sebagai tindak penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Mereka pun meminta agar Belva Devara dipecat sebagai Staf Khusus. Atau setidaknya mengundurkan diri.
Seperti kejengkelan yang diungkapkan oleh Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rachland Nashidik lewat akun twitternya @RachlanNashidik; Selasa (14/4/2020). Rachlan Nashidik menilai ada aroma korupsi dan kolusi dan meminta Presiden Jokowi memecat Belva Devara dari jajaran Staf Khusus Kepresidenan.
Tak hanya Belva, Staf Khusus Kepresidenan lainnya pun tak mau ketinggalan berskandal sebagai pejabat publik milenial. Sebelumnya, Andi Taufan yang juga stafsus Presiden dengan gegabahnya menggunakan kop surat kesekretariatan negara untuk menyurati seluruh camat di Indonesia terkait kerja sama dukungan pada relawan Amartha dalam menanggulangi covid-19.
Sedangkan Andi sendiri merupakan CEO PT Amartha Mikro Fintek. Publik pun bereaksi keras atas hal ini dan menyayangkan tindakan tak etis dan berbau konflik kepentingan ini dilakukan oleh seorang stafsus yang seharusnya memberikan contoh bagaimana bersikap profesional dan jauh dari aji mumpung.
Meski akhirnya kedua Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi, yakni Belva dan Andi, mundur dari jabatannya yang diajukan sejak 17 April 2020. Namun publik berharap kasus ini tetap diusut sebagai tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Publik merasa kasus stafsus ini melukai rasa keadilan. Disaat nasib rakyat di ujung tanduk akibat wabah covid19, ada segelintir pihak yang justru mengambil kesempatan untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan jabatan yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Sesungguhnya, skandal stafsus yang mencuat saat ini bukanlah kasus yang pertama di negeri ini. Praktik oligarki telah jamak dilakukan oleh negara-negara yang menganut sistem Demokrasi Kapitalis.
Kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok elit kekuasaaan, dan hanya menguntungkan segelintir pihak yang berada di dalam ring kekuasaan itu sendiri. Sedangkan rakyat hanya peroleh recehan dari hak-hak mereka yang seharusnya ditunaikan oleh penguasa.
Rezim yang berkuasa merasa tak ada yang salah dalam praktik oligarki, mereka akan mati-matian mempertahankan kekuasaan. Karena kekuasaan bagi mereka adalah jalan untuk memperkaya diri dan koloni. Rezim pun membangun gurita oligarki dengan segala cara, meski harus menindas hak-hak rakyat.
Rakyat negeri ini sudah waktunya menyadari, bahwa kekuasaan rezim atas mereka adalah kekuasan yang menebarkan kenestapaan tak berujung. Keadilan dan kesejahteraan tak akan pernah terwujud dalam kehidupan rakyat. Kecuali hanya sebatas retorika tak bertanggungjawab dari elit kekuasaan.
Mencari sistem alternatif itulah yang seharusnya dilakukan oleh negeri ini, karena mampu memberi jalan terang bagi rakyat. Menemukan sistem alternatif itu tidaklah sulit asal negeri ini mau. Belajar dari sejarah peradaban dunia, maka akan terlintas satu masa peradaban emas yang menyinari dunia dengan keberkahan berabad-abad lamanya.
Puncak kebaikan ada pada masa ketika hukum-hukum Islam diterapkan secara sempurna. Karena kekuasaan Islam tegak untuk mengayomi semua umat manusia berdasarkan hukum-hukum Islam sehingga kebaikan meliputi semua sendi kehidupan. Masih kah negeri ini ragu dengan sistem alternatif ini?
Wallahu’alam bisshawwab.
Penulis : Hafshah Damayanti, S.Pd(Pegiat Literasi Untuk Rakyat)
Editor : Fadli