Dimensi.id-Pandemi belum juga berakhir tetapi pemerintah tetap ngotot melanjutkan pembangunan ibu kota baru, di sisi lain rakyat masih kesusahan bagaimana cara bertahan hidup di masa pandemi ini. Tentu menjadi pertanyaan besar untuk kita semua sebenarnya apa prioritas negara saat ini, keselamatan rakyat atau pembangguna ibu kota?
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan perkembangan proyek pembangunan ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Suharso mengatakan saat ini persiapan pemindahan ibu kota terus dilakukan meski terhambat pandemi Covid-19. (Tempo.com)
Presiden Joko Widodo menganggarkan Rp 510,79 miliar untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) sekaligus menjadikannya proyek strategis nasional pada tahun 2022. (Katadata.co.id)
Kebijakan melanjutkan pembangunan ibu kota tentu tidak memprioritasan rakyat, kita tahu bersama bahwasanya akibat dari pandemi ini, ekonomi baik negara maupun masyarakat sedang bermasalah. Tetapi pemerintah malah mengeluarkan anggaran yang begitu besar terhadap pembanggunan ibu kota baru. Sementara itu masih banyak rakyat yang kesusahan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja susah.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Emil Salim, mempertanyakan sikap pemerintah yang merencanakan anggaran besar untuk pemindahan ibu kota negara. Padahal menurut Emil saat ini kondisi keuangan negara sedang mengalami tekanan.
Emil merasa pengeluaran untuk pembangunan ibu kota negara seolah-olah keuangan Indonesia sedang tersedia banyak, padahal kenyataannya tidak.
“Pengeluaran untuk ibu kota negara berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara,” ungkap Emil. (Tribunnews.com)
Pembagunan ibu kota baru memang harusnya tidak menjadi prioritas atau fokus negara saat ini, pemerintah harusnya mengetahui mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Mestinya, pemerintah memaksimalkan dulu bagaimana penanganan dan pendanaan terhadap masalah wabah dan menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk saat ini.
Belum lagi pembangunan IKN ini, swasta asing terlibat, maka jerat intervensi asing makin membelit seharusnya pemerintah sadar bahwasanya pembangunan obyek vital seperti IKN ini semestinya berbasis kemampuan negara, bukan mengandalkan swasta yang pasti berorientasi keuntungan. Dan akhirnya rakyat yang akan menjadi kambing hitam untuk menopang perekonomian negara dengan pajak dan hutang piutang.
Sungguh ironis negara yang katanya kaya akan sumber daya alam ini, nyatanya masih banyak rakyat menderita dan negara terjerat hutang. Ini karna apa? Tidak lain akibat dari sistem demokrasi-kapitalisme yang memberikan peluang kepada individu, swasta maupun asing untuk mengelola dan menguasai kekayaan alam. Akhirnya negara tidak mempunyai sumber pendapatan selain dari hasil memeras rakyat dengan pajak dan hutang.
Masyarakat juga tidak akan pernah menjadi prioritas dalam sistem demokrasi kapitalisme yang ada hanya kepentingan oligarki. Contohnya saja kebijakan pembagunan ibu kota baru ini, jika pemerintah memprioritaskan rakyat harusnya dana yang ada digunakan untuk penanganan wabah dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Tapi ini apa? Pemerintah justru memberikan anggaran besar hanya untuk pembangunan ibu kota baru.
Oleh karena itu, umat hari ini sangat membutuhkan kehadiran kembali sistem Islam (Khilafah). Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan melayani rakyat, apalagi dikondisi pandemi seperti ini keselamatan rakyat adalah prioritas utama.
Dengan politik Islam yang mengatur segenap urusan umat . Dan ekenomi Islam negara mengelolah kekayaan alam dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat sehingga menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya terpenuhi.
Pengelolaan sumber daya alam dalam sistem Islam juga tidak memberikan kekayaan alam milik negara untuk dikelola apalagi dikuasai oleh individu, swasta ataupun asing. Sehingga negara bisa mandiri tanpa harus bergantung pada pihak asing.
Jelas kita semua membutuhkan kembali tegaknya sistem Islam, tidak diragukan lagi secara historis, Khilafah tegak selama 13 abad dan memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu lebih dari 2/3 dunia. Dengan waktu dan luas wilayah yang tercatat dalam sejarah tersebut jelas menunjukan khilafah mampu memimpin peradaban bahkan mecapai peradaban gemilang.
Wallahu a’lam Bishshawab