Penulis : Farida
Dimensi.id-Dengan alasan membangkitkan perekonomian Indonesia, maka sederet rencana telah disiapkan untuk membuka kembali aktivitas sosial ekonomi dan pendidikan di tengah lonjakan kasus virus corona. Padahal, para ahli telah memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena jika sampai mengambil kebijakan prematur, tidak menutup kemungkinan Indonesia bakal mengalami dampak wabah yang lebih besar dan krisis ekonomi berkepanjangan.
Hal itu juga disampaikan oleh dr Corona Rintawan, seorang ahli kedaruratan medis yang pernah menjabat sebagai staf ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang sangat buruk untuk Indonesia. Ia menggarisbawahi bagaimana kebijakan ‘new normal’ yang digagas Jokowi saat ini bisa mengundang lebih banyak infeksi dan ketidakpastian ketimbang mengeluarkan Indonesia dari jerat krisis ekonomi dan kesehatan. Kapasitas kami untuk melakukan pengujian PCR jauh dari target 20.000 tes per hari. Tapi sekarang semua dilonggarkan, ekonomi sedang digenjot, sekolah dibuka, tempat ibadah massal diizinkan, semuanya atas nama narasi new normal,” ujar Rintawan”. (Kumparan.com ,11/6/2020)
Sementara saran ahli agar tidak meremehkan pandemi dan mencegah gelombang kedua diabaikan. Padahal pemerintah telah mengumumkan lonjakan kasus COVID-19 hingga 1.000 kasus per hari pada 6 Juni lalu.
Jika pemerintah nekat mengambil keputusan untuk kembali membuka kegiatan ekonomi, agama, dan sosial tanpa didukung langkah-langkah untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan, kebijakan ini hanya akan menimbulkan ledakan infeksi. Tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, kebijakan new normal hanya akan menjadi masalah besar.
Tidak Siap Tes COVID-19 Dengan Cepat Berpotensi PicuGelombang Kedua
Pada akhir Mei 2020, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah melaporkan sekitar 300.545 tes spesimen yang dilakukan pada 205.165 orang. Dan ada penambahan dari Pemerintah telah memeriksa lagi 15.333 spesimen terkait virus Corona. Total akumulasi spesimen sampai hari ini berjumlah 478.953 spesimen. Detik.com, Jumat (12/6/2020). Artinya, tingkat pengujian COVID-19 di Indonesia mencapai 1.100 per 1 juta orang. Jumlah ini setara dengan Afghanistan, salah satu negara dengan tingkat pengujian virus corona terendah di dunia. (Kumparan.com ,11/6/2020)
Bahkan pada hari Selasa 9 Juni 2020 terdapat 239 kasus baru COVID-19 di Jakarta memecahkan rekor tertinggi, Catatan 239 kasus baru mengalahkan catatan tertinggi sebelumnya, yakni pada 16 April silam dengan 223 kasus baru.(Detik.com, 9/6/2020). Dengan penambahan 239 kasus baru, maka total kasus COVID-19 secara akumulatif di Jakarta mencapai 8.279 kasus hingga saat ini. Untuk angka kesembuhan baru pada Selasa,9 Juni adalah 164 orang, angka kematian COVID-19 baru ada 9 orang. Alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan angka kasus tersebut karena ada keterlambatan sampel pemeriksaan laboratorium.
Walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan menambah anggaran penanganan dampak COVID-19 yang jumlahnya mencapai Rp 677,2 triliun, dengan sekitar Rp 87,55 triliun di antaranya diperuntukkan layanan kesehatan. Namun faktanya pengujian cepat dan PCR belum juga digratiskan atau tidak digelar secara besar-besaran untuk mengukur dan menganalisis jumlah infeksi di Indonesia secara akurat.
Asia Times juga menyebut bahwa Indonesia tidak siap untuk melakukan identifikasi kasus corona dengan cepat. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan Indonesia bakal menghadapi pandemi gelombang kedua. Pasalnya walaupun bagian terbesar dari anggaran COVID-19 adalah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat berupa bantuan tunai, bantuan makanan, dan subsidi listrik di seluruh wilayah, dari tingkat menteri, gubernur, hingga wali kota. Namun nyatanya, pemberian bantuan justru mengalami salah sasaran. Akibatnya, dana bantuan COVID-19 di seluruh Indonesia ada dalam pengawasan yang ketat. (Kumparan.com ,11/6/2020)
Tes Massal Lambat dan Laporan Angka Kematian Kasus COVID-19 Dipertanyakan
Selain itu, ada kecurigaan bahwa pemerintah sengaja tidak melakukan tes massal dan mengurangi laporan angka kematian. Salah satu organisasi independen, Lapor COVID-19, memperkirakan bahwa jumlah kematian akibat corona yang sebenarnya bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari angka yang diumumkan pemerintah.
Indonesia Menempati Urutan ke-97Dari 100 Negara Teraman Dari Covid 19.
Kompas .com merilis laporan Deep Knowledge Group yang dikutip Forbes soal daftar 100 negara teraman dari Covid-19. Indonesia, ternyata menempati urutan ke-97, alias peringkat 4 dari bawah.(09/06/2020)
Mengomentari hal ini, pengamat kebijakan publik dan pakar biomedik, Dr. Rini Syafri, menjelaskan bahwa sebenarnya tak satu pun negara di dunia hari ini yang benar-benar aman dari “amukan” SARS CoV-2 penyebab Covid-19, termasuk negara Swiss sekalipun. Demikian juga tentunya Indonesia.
Sebagaimana diketahui, sejak awal pandemi masuk ke Indonesia, para pakar sudah menyarankan pemerintah untuk karantina wilayah, menyediakan PCR untuk tes, dan berbagai tahap penanganan wabah lainnya.Sementara Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan kaum kolonial serta komunitas pemilik oligarki dibanding kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Ketidaksiapan sistem kesehatan dari sisi mana pun turut memperburuk keadaan. Alhasil, wabah mudah masuk wilayah Indonesia melalui kasus impor (imported case), lalu meluas dengan cepat melalui transmisi lokal dan kasus impor lokal.
New Normal Life Resep WHO, Bencana Baru di Tengah Umat ?
Konsep New Normal Life yang diaruskan PBB dan mendapat dukungan penuh WHO, di mana konsep ini menuntut dunia hidup berdamai dengan virus berbahaya demi memenangkan kepentingan kaum kolonial pemilik modal Ini terlihat dari adanya peningkatan kasus baru seiring dimulainya pelaksanaan konsep “New Normal Life” sebagaimana terjadi di Korea Selatan, Arab Saudi, India juga Indonesia. Apakah konsep new normal life mampu sebagai solusi bagi permasalahan umat untuk menggerakkan kembali perekonomian,kehidpuan sosial dan pendidikan secara normal atau menjadi bencana baru dalam peperangan menghadapi wabah pandemi Covid 19 ini?
Pandangan komprehensif dari Dr. Nazreen Nawaz, Direktur Women Section Central Media Office of Hizbut Tahrir berikut bisa menjadi pertimbangan penting kita melihat kondisi dilematis saat ini. Nawaz mengomentari resep WHO berupa konsep New Normal yang hanya cocok untuk Negara tertentu dengan kemapanan ekonomi sekuler kapitalistik. New Normal life tidak ada artinya bagi negara lain yang memiliki realitas sosial dan ekonomi yang beragam. Artinya konsep ini tidak layak dicopy-paste oleh dunia Islam yang jelas berbeda latar belakang dengan dunia Barat. Memang tidak mengherankan karena organisasi dunia WHO ini lahir dari rahim dan tatanan dunia kapitalis yang picik dan reaksioner dalam menghadapi masalah. Kebijakannya ini jelas akan berdampak munculnya masalah baru dan mengabaikan kebutuhan beragam komunitas apalagi jika berharap mempertimbangkan kebutuhan ibadahnya muslim. “The WHO is born from this capitalist world order so it is natural that its policies will be narrow and reactionary and hence cause further problems for the people, as well as ignore the religious needs of communities. It has a one-size fits all approach which is secular and privileged in its dealing with the issue”.
Melihat implementasi konsep New Normal life ini di dunia Barat, ternyata melahirkan masalah baru. Menurut penuturan Nazreen Nawaz, pemberlakuan 2 pekan pelonggaran lockdown di Inggris menghasilkan ledakan kasus baru yang lebih mengkhawatirkan. Pasalnya, pemerintah mereka yang menetapkan blanket lockdown menutup total wilayah yang luas ternyata menciptakan kondisi buruk tersendiri bagi masyarakat. Kebijakan yang dipilih ini menegaskan bahwa fasilitas kesehatan mereka dipastikan tidak sanggup melayani korban terinfeksi tanpa memaksa semua orang untuk diam di tempat. Sementara test massif juga tidak mereka lakukan secara konsisten. Bagaimana bila muncul gelombang kedua infeksi virus? Bukan prioritas perhatian pemerintah. Bahkan sains juga bukan patokan pengambilan kebijakan. Inilah gambaran pemerintah Negara-negara Barat yang tidak benar-benar tulus memprioritaskan keselamatan dan kepentingan rakyat. Mereka sesungguhnya bertindak dikendalikan nafsu mengejar dollar sedangkan perhatian terhadap aspek kesehatan hanya polesan pemanis agar tidak dicap kehilangan kemanusiaan (muslimahnews.id).
Keresahan masyarakat dengan wacana diterapkannya new normal baik di sektor ekonomi, sosial maupun sektor pendidikan menjadi bukti bahwa solusi sistem kapitalisme dalam menangani wabah Covid-19 ini adalah solusi yang menghasilkan masalah baru. Inilah karakter kapitalisme yang selalu menyelesaikan masalah dengan masalah baru.
Sistem Islam Dimasa Wabah- Wajib Menyediakan Layanan Kesehatan Secara Gratis dan Berkualitas.
Dalam islam, negara khilafah memberi perhatian penuh pada riset, kajian dan pendekatan-pendekatan ilmiah yang diperlukan untuk menghadapi wabah bahkan hingga penelitian untuk menemukan obat. Selain itu masyarakat juga harus terus difahamkan bagaimana mereka menghadapi wabah ini secara ideologis yakni dari aspek akidah agar terbangun mentalitas produktif. Juga harus ada edukasi utuh tentang bagaimana menjaga imunitas dan ikhtiar fisik untuk mencegah penularan virus.
Begitulah pendekatan Islam yang holistic dan sangat manusiawi dalam menghadapi wabah. Bila ini diimplementasikan oleh sebuah Negara yang memberlakukan syariah secara sempurna -yakni khilafah- kita bisa bayangkan bahwa solusi tuntas lah yang akan dihasilkan.
Prinsip mendasar kebijakan Negara khilafah berkewajiban melayani dan memberikan perlindungan seutuhnya kepada rakyatnya. Bukan kehadiran dan perhatian setengah hati. Islam memerintahkan Negara membuat kebijakan isolasi/karantina penyakit, bukan melockdown seluruh wilayah. Karena itu test massif mutlak harus dilakukan, agar bisa dipisahkan antara orang yang sakit dari yang sehat sebagaimana ditegaskan dalam nash hadits. Dengan kebijakan tersebut urusan agama tidak akan dikorbankan dengan larangan aktifitas ibadah tapi semestinya ditata dengan penyediaan fasilitas khusus agar rakyat bisa beribadah di tempat ibadah dengan aman. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat-pangan, air dan listrik? Negara dalam keadaan apa pun –apalagi di masa wabah- berkewajiban menyediakan layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas. Sedangkan terhadap kebutuhan pangan harus dijamin semua individu rakyat bisa mengaksesnya tanpa kesulitan. Negara wajib menyediakan pangan dan kebutuhan pokok lainnya secara gratis bagi berapapun jumlah rakyat yang kesulitan karena kehidupan ekonomi yang tidak berjalan normal.
Begitulah pendekatan Islam yang holistic dan sangat manusiawi dalam menghadapi wabah. Bila ini diimplementasikan oleh sebuah Negara yang memberlakukan syariah secara sempurna -yakni khilafah- kita bisa bayangkan bahwa solusi tuntas lah yang akan dihasilkan. Dan wabah yang Allah turunkan mendatangkan kebaikan bagi manusia karena mengingatkan mereka betapa lemahnya kita di hadapan Allah.
Sudah saatnya umat sadar, untuk menyandarkan segala permasalahan hanya kepada aturan Allah semata, agar kita tidak selalu dihadapkan pada buah simalakama, dan agar hidup kita senantiasa dipenuhi keberkahan. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. Al-Maidah 50).
Wallaohu A’lam Bisshowab
Editor : Fadli