Penulis : Tri Handayani, S.ST
Dimensi.id-Berbagai solusi teknis dan manajemen telah dikerahkan pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. Melemahnya aktivitas ekonomi menjadi kekhawatiran dunia akan dampaknya terhadap pembangunan global. Bahkan para punggawa elit dunia berpikir keras bagaimana mengejar keterpurukan ekonomi global paska pandemi ini. Presiden Asian Development Bank (ADP) Masatsugu Asakawa telah meluncurkan panel tingkat tinggi beranggotakan para ahli di bidang ekonomi, keuangan, dan kesehatan untuk membantu paa menteri, gubernur bank sentral, dan pejabat senior dari negara-negara Asia Tenggara untuk mengidentifikasi langkah-langkah pemulihan pasca pandemi virus Corona (Covid-19).
Peserta yang turut hadir dalam forum ini yakni Menteri Keuangan Indonesia dan Gubernur ADB Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Filipina dan Gubernur ADB Carlos G. Dominguez, dan Gubernur Bank Sentral Thailand Veerathai Santiprabhob. Tak hanya itu, Gubernur Bank Sentral Filipina yang merangkap sebagai Gubernur Alternatif ADB Benjamin Diokno, dan Sekretaris Perencanaan Sosioekonomi Filipina Karl Chua juga ikut bergabung dalam acara ini. (kontan.co.id)
Dalam kacamata lain, seorang kepala ekonom CIMB Niaga, Adrian Panggabean, melihat krisis ekonomi global 2020 ini memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan krisis 1997-1998 maupun krisis ekonomi 2008. Menurutnya, dibutuhkan solusi global untuk bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi saat ini. (republika.co.id)
Dari berbagai kendala yang dialami oleh pakar ekonomi solusinya hampir senada yakni dibutuhkan adanya sinergi dan kerjasama antar negara di dunia untuk menghadapi dampak pandemi dan menghidupkan kembali pembangunan ekonomi baik skala global, nasional pun regional. Hal ini memang belum kita dapati dari masing-masing negara, yakni solusi seragam (secara global) dalam menghadapi dampak pandemi.
Tidak ada kekompakan antar negara bahkan dalam skala nasional pun, terutama Indonesia dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19. Problem internal Indonesia terkait wabah pandemi sangat terang kita rasakan dari awal munculnya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran wabah melalui kebijakan PSBB yang dirasa gamang dalam penerapannya. Kemudian kebijakan prematur New Normal tanpa melihat pertimbangan yang matang.
Jika disisir, kita memang hidup dalam atmosfer politik kapitalis sekuler. Wajar jika dalam setiap kebijakan pemerintah hanya memandang dari satu sisi aspek ekonomi, sekalipun harus menerjang aspek kesehatan (nyawa). Padahal islam sudah lebih dulu mencontohkan solusi dalam menghadapi musibah pandemi seperti ini. Kalau kita membaca sejarah, di zaman pemerintahan khalifah Ummar bin Khatthab telah terjadi wabah tha’un yang menular di negeri Syam.
Menghadapi musibah ini, khalifah Ummar langsung mengisolasi kota Syam sebagai sumber wabah. Penduduk Syam dihimbau untuk tetap tinggal di sana, sedangkan warga di luar Syam dilarang untuk memasuki kota tersebut. Penduduk yang berada di kota wabah, mereka dijamin semua kebutuhan pangan dan kesehatan melalui ketersediaan sumber pangan yang dipasok dari luar serta ketersediaan tenaga medis untuk mengobati warga yang terkena wabah.
Di lain sisi, aktivitas ekonomi di luar kota Syam berjalan seperti biasanya sehingga tidak melumpuhkan sektor ekonomi negara. Dengan cara seperti ini, khalifah Ummar berhasil melewati musibah ini tanpa mengalami kelumpuhan ekonomi negara kala itu. Bahkan negara islam mendukung penuh agenda riset/penelitian dalam rangka menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat untuk ummat manusia seperti penelitian tentang vaksin dan obat-obat herbal penyembuh berbagai penyakit.
Hal semacam ini membutuhkan sinergi terpimpin agar terlaksana dengan tertib,yakni adanya kendali penuh pada sosok pemimpin yang bertanggung jawab layaknya khalifah Ummar. Memang hal ini hanya ada dalam sistem pemerintahan islam Khilafah. Jika ada oknum yang menyangkal khilafah sebagai solusi dalam menghadapi pandemi, artinya ia hanya melihat hal ini dalam kacamata yang sempit. Yakni hanya sekedar menghubungkan premis sempit antara sakit dan obat, tidak sampai pada pemikiran luas adanya keterkaitan solusi dan kebijakan pemerintah.
Khilafah tangkas menghadapi wabah pandemi melingkupi hal yang luas dan kompleks tak hanya soal kesehatan dan ekonomi. Segala kebijakan dalam sistem khilafah bersumber dari dalil sohih untuk kemaslahatan seluruh ummat manusia dan alam semesta.
Adanya sistem islam khilafah menjamin terjaganya 5 hak pada manusia yakni : agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan. Secara otomatis negara islam akan menjamin hak ini dalam kondisi normal maupun abnormal. Tidak seperti negara dengan sistem kapitalisme yang matanya hanya tertuju pada keuntungan materi (aspek ekonomi) saja. Saat ekonomi negara mulai rapuh, penguasa sudah tidak peduli lagi dengan kondisi kesehatan rakyatnya dan lebih mementingkan kondisi ekonomi negara melalui kebijakan pelonggaran PSBB.
Selain itu, pemerintah mengeluarkan surat utang terbesar untuk mengejar keterpurukan ekonomi. Solusi serampangan selalu keluar dari kepala penguasa sistem kapitalis. Inilah yang menjadi urgensi adanya khilafah untuk menghadapi problem internasioanl yang tak kunjung usai. Negara islam khilafah tidak berdiri dari sumber pendapatan pajak dan hutang luar negeri.
Khilafah berdiri dari dana Baitul maal dengan sumber-sumber riil seperti dana hibah, zakat maal, harta rampasan perang dan pengelolaan sumber daya alam. Dana yang terkumpul ini akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat baik dalam kondisi normal maupun abnormal. Sehingga ketika terjadi serangan wabah, rakyat tidak merasa cemas dengan kebutuhan ekonomi mereka karena negara sudah menyediakan dan memberikan jaminan padanya. Selain menjamin kebutuhan ekonomi, negara islam juga menjamin kesehatan rakyat dengan menyediakan pelayanan medis yang berkualitas dan gratis. Disinilah letak khilafah mampu menjadi solusi dalam menghadapi wabah pandemic hari ini.
Editor : Fadli