Penulis : Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)
Dimensi.id-Bulan Juli adalah bulan berkabung bagi Aceh khususnya bagi masyarakat Kecamatan Beutong di perbatasan Aceh Tengah dan Aceh Barat yang terangkum dalam empat desa yaitu gampong Blang Meurandeh, Blang Pu Uk, Kuta Teungoh dan Babak Suak. Kini wilayah ini masuk kedalam wilayah Nagan Raya. Disinilah pada bulan Juli 21 tahun silam terjadi peristiwa pembantaian Beutong yang kemudian lazim dikenal sebagai Tragedi Beutong.
Banyak generasi Aceh millenial yang tidak mengetahui lagi bahkan asing dengan peristiwa memilukan ini. Terdapat kesan adanya upaya untuk menghapus noda hitam ini dari sejarah panjang konflik dan kekejaman yang menimpa Aceh. Dimasa lalu, hasil bumi Aceh telah dikuras dengan ketidakadilan yang mengakibatkan munculnya separatisme rakyat.
Penguasa menindak keras upaya itu dengan melancarkan genosida yang dikenal dengan DOM (Daerah Operasi Militer) pada 1989-1998. Hampir setiap jengkal tanah Aceh saat itu menjadi kuburan massal. Sebagian besar peneliti DOM sepakat bahwa kekejaman penguasa saat itu menyamai kekejaman yang dilakukan milisi Serbia terhadap Muslim Bosnia di tahun 1992-1995 yang dikenang sebagai Tragedi Srebrenica.
Sebagaimana Aceh, setiap 11 Juli Muslim Bosnia mengadakan peringatan menandai berlangsungnya pembantaian Srebrenica. Bulan Juli tahun ini, mereka kembali mengenang 25 tahun berlangsungnya peristiwa genosida terburuk di Eropa sejak perang dunia kedua. Sebanyak 8.000 muslim Bosnia dibantai dalam perebutan kota Srebrenica di Bosnia-Herzegovina oleh unit-unit Serbia Bosnia.
Dalam konflik yang memecah Yugoslavia menjadi dua negara, Bosnia-Herzegovina diperkirakan 100 ribu orang tewas selama konflik. Hingga kini Eropa yang mengangungkan hak asasi manusia dan memaksa dunia mengemban nilai-nilai semu ini, tidak mengakui peristiwa tersebut. Khususnya realitas terbunuhnya lebih dari 8.000 Muslim Bosnia. Mereka menutup mata dan telinganya dari realitas ini seraya terus memelihara sikap anti-muslim dan berprasangka buruk pada Islam.
Demikian pula sikap politisi dalam entitas Bosnia yang didominasi Serbia, Republik Srpska, Serbia menolak untuk menerima bahwa pembantaian tersebut merupakan genosida meski terdapat keputusan pengadilan Internasional. Pusat Hukum Kemanusiaan yang berpusat di Beograd mengatakan bahwa sikap tersebut menunjukkan wajah Eropa termasuk Serbia yang memalukan.
Investigasi BIRN Balkan Insight menemukan bahwa meskipun terdapat kesaksian para penyintas, dokumen resmi dan putusan pengadilan Den Haag yang menyatakan bahwa tiga unit polisi militer Serbia Bosnia terlibat dalam menangkap Muslim Bosnia dari Srebrenica dan mengantar mereka ke lokasi eksekusi massal, tak satupun komandan mereka didakwa.
Sejauh ini hanya 47 orang yang dijatuhi hukuman pengadilan Den Haag dan pengadilan Yugoslavia termasuk terhadap mantan pemimpin politik Serbia Bosnia, Radovan Karadzic. Sementara mantan kepala militer Serbia-Bosnia, Ratko Mladic saat ini menunggu pengajuan banding terhadap hukuman seumur hidupnya yang tertunda karena Covid-19.
Jika Eropa memiliki Srebrenica sebagai ladang pembantaian, sementara ladang pembantaian kolosal di Aceh dikenal sebagai `Bukit Tengkorak’. Setidaknya terdapat 35 titik ladang pembantaian besar di Aceh, jumlah ini jauh lebih banyak dari The Killing Fields yang di miliki Kamboja di bawah rezim Pol Pot. Dari ribuan kasus kejahatan HAM di Aceh, salah satunya adalah tragedi yang menimpa Teungku Bantaqiah, pemimpin dayah (pondok pesantren) Babul Al-Nurillah di Beutong Ateuh pada 23 Juli 1999. Mirisnya, hal ini justru terjadi pasca pencabutan status DOM di Aceh.
Pada Teungku Bantaqiyah disematkan tuduhan terlibat dengan separatisme dan sempat dijebloskan ke dalam penjara dengan hukuman 20 tahun. Namun, Presiden BJ Habibie dalam kunjungannya ke Aceh membebaskan beliau. Pada Jum`at pagi 21 tahun silam TNI dan Brimob bergerak diam-diam mendekati pesantren dengan perlengkapan tempur garis pertama, yang berarti senjata api telah terisi amunisi siap tembak. Demikianlah hasil penelusuran Feri Kusuma, salah seorang aktivis untuk orang hilang dan tindak kekerasan, yang menulis secara khusus tentang tragedi Teungku Bantaqiyah.
Pukul 09.00 WIB aparat membakar rumah penduduk yang berjarak 100 meter dari dayah, satu jam kemudian aparat bergerak ke arah dayah. Menjelang waktu shalat Jumat, para santri diperintahkan berkumpul di lapangan dan berjongkok menghadap sungai. Dengan tidak sabar aparat meminta agar semua senjata yang dimiliki dikeluarkan. Teungku Bantaqiyah bingung karena memang tidak memiliki senjata apapun kecuali alat bertani.
Aparat tidak puas, sebuah antena radio biasa dijadikan soal, diminta agar diturunkan. Putra Teungku Bantaqiyah, Usman diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Namun antena ini belum sempat diturunkan karena Usman dipukul dengan popor senjata oleh salah seorang tentara. Teungku Bantaqiyah menyongsong putranya, tiba-tiba tentara menodongnya dengan senjata yang dilengkapi pelontar bom. Teungku Bantaqiyah meninggal dunia bersama putranya.
Kemudian aparat menembak membabi buta, lima puluh enam santri menemui ajalnya ketika itu. Santri yang tersisa dan terluka dinaikkan truk dengan alasan akan di beri pengobatan. Truk ini menuju rimba Takengon. Dalam perjalanan, di Kilometer Tujuh, para santri diperintahkan berjongkok di tepi jurang. Seorang santri langsung terjun dan hilang di dalam rimba sementara para tentara menghujani hutan dengan tembakan.
Tidak diketahui nasib santri yang tersisa hingga kini, kuat dugaan mereka di bantai dan dibuang ke jurang oleh pasukan itu. Sore hari aparat kembali mengamuk di dayah, menghancurkan apa saja dan membakarnya. Kitab-kitab kuning dan Al-Qur`an ikut terbakar.
Hingga kini, tak seorangpun pelaku Tragedi Beutong di seret ke pengadilan. Hingga kini mereka masih bebas. Boleh jadi di dunia mereka berjaya untuk semua kejahatannya, namun kelak di negeri akhirat semua kebiadaban ini tidak akan lepas dari hisab Allah SWT.
Laporan dari The Practice of Torture in Aceh and Papua, 1998-2007 menyebutkan kasus ini diselesaikan dengan sangat politis, yaitu melalui pengadilan koneksitas pada tahun 2000. Peradilan ini dibentuk untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer. Sementara Azhary Basar, anggota Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Pemda Aceh, menyatakan telah terjadi “penembakan sepihak” dan tidak ada bukti “adanya perlawanan dari Tengku Bantaqiyah dan para pengikutnya” (tirto.id 30/10/2017).
Persidangan ini hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kompromi antara elit politik dan tentara. Hanya sekadar menunjukkan bahwa sudah ada persidangan, dan mengabaikan substansi dari tuntutan masyarakat Aceh yang menginginkan keadilan.
Benang Merah Pembantaian Sebrenika dan Tragedi Beutong
Muslim Bosnia yang dibantai Serbia adalah komunitas Muslim yang hidup aman dan tenteram dalam naungan kekuasaan Islam selama berabad-abad. Demikian pula Aceh, adalah wilayah yang berjaya di bawah kepemimpinan yang sama dengan saudaranya Muslim Bosnia yaitu sebagai wilayah daulah Khilafah Utsmaniyah. Hingga ketika kekuasaan Islam itu dihancurkan oleh para pengkhianat, Khilafah Islamiyah dibubarkan, sejak itulah derita tiada henti mengoyak umat ini. Baik mereka yang berada di Afrika, Eropa, hingga Asia termasuk di Nusantara.
Lalu kuffar menanamkan racun nasionalisme ke tubuh umat. Wilayah kekuasaan daulah Khilafah Islamiyah yang meliputi 2/3 dunia dikerat menjadi wilayah-wilayah kecil dan diduduki oleh penjajah. Lalu mereka mengganti strategi militer dan perang fisik dengan strategi politik dan perang pemikiran. Mereka melabeli wilayah jajahan dengan nama-nama baru, Indonesia, Malaysia, India, Pakistan, Brunei, Arab Saudi, Yaman, Oman, Tunisia, Sudan dan lain-lain. Nation state telah menyulap persaudaraan Islam menjadi basa-basi. Al Ummah kal jasadi hanya menjadi lips service belaka.
“Turkistan, Afganistan, Transkaspia, Persia, menurut orang-orang nama ini hanyalah menggambarkan keterpencilan…. Tapi bagi saya, saya akui nama-nama itu merupakan pion-pion di papan catur yang padanya dimainkan segala permainan untuk mendominasi dunia” (George Curzon, Persia and The Persian Question (London:Frank Cass, 1966) vol. 1, Hal 3-4).
Nasionalisme adalah keberhasilan mereka yang fundamental. Atas dasar mempertahankan nasionalisme darah telah tumpah di Aceh, demikian pula yang terjadi pada Muslim Bosnia di Srebrenica. Mereka yang memiliki kepekaan imani menyaksikan bagaimana umat ini hancur lebur setelahnya, sumber daya alam mereka di kuras oleh kaum imperialis melalui kaki tangan mereka yang ditanamkan ke negeri-negeri kaum Muslimin.
Pemimpin boneka di dudukkan, yang kemudian memberi jalan bagi penguasaan sumber daya alam meski harus menumpahkan darah rakyatnya. Kasus Suriah dan Muslim Rohingya misalnya yang menjadi tragedi umat di era millenial. Bukan hanya terusir dari tanahnya namun direnggut jiwanya oleh junta militer kuffar. Sementara Muslim Suriah justru ditumpahkan darahnya oleh penguasa mereka sendiri yang ditopang oleh militer asing. Dimanakah bantuan sepadan untuk saudara seiman? Tidak ada.
Kini paham nasionalisme yang batil telah dimodifikasi sedemikian rupa dalam versi terbaru yaitu ukhuwah wathaniyah selain ukhuwah Islamiyah. Dalam praktiknya, ukhuwah wathaniyah lebih dikuatkan daripada ukhuwah Islamiyah.
Padahal dalam sejarahnya, kedatangan Islam berhadapan dengan paham kakabilahan dan kesukuan yang begitu kuat mengakar di tengah bangsa Arab dan dunia pada umumnya. Paham ashabiyah ini membuat bangsa-bangsa saling bermusuhan. Namun setelah kedatangan Islam, umat manusia diikat dengan tauhidullah. Siapa saja yang beriman mereka diikat oleh ikatan akidah, tak pandang suku, bangsa maupun ras.
Barat yang telah mengkaji kelemahan umat, menjadikan ashabiyah modern yaitu nasionalisme sebagai solusi bagi umat dalam jajahan mereka. Menjelang akhir skenario memerdekakan bangsa-bangsa mereka menyiapkan sejumlah intelektual pribumi yang mereka asuh dalam peradaban Barat untuk kemudian menjadi pelopor kemerdekaan dan meluasnya ide-ide nasionalisme di negeri-negeri kaum Muslimin. Duduklah para tokoh asuhan Barat sebagai boneka baru bagi penjajahan modern (neoimperialisme) Barat di negeri-negeri kaum muslimin hingga hari ini.
Editor : Fadli