Kepala Staf Angkatan Darat ( Kasad ) Jendral TNI Andika Perkasa dan Commanding General USARPAC General Charles A. Flynn menjadi inspektur pada upacara pembukaan Latihan Bersama ( Latma ) Garuda Shield ke -15 tahun 2021 yang digelar di Puslatpur TNI-AD di Martapura, Batu Raja, Sumatera Selatan, Rabu ( 4/8/2021)
Latihan terbesar sepanjang sejarah kerja sama militer Indonesia dan Amerika Serikat ini, diselenggarakan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2021 ditiga tempat berbeda , yaitu Puslatpur Kodiklat di Batu Raja, Daerah Latihan Amborawang di Balikpapan dan Mekalisung di Manado.
Sedangkan materi yang latihkan adalah meliputi staff Exercise, Field Training Exerscise ( FTX ), Live Fire Excersise ( LFX ), Aviation dan Medical Exercise ( Medex ) serta dua program latihan yang digabungkan yaitu Join Combined Exchange Training ( JCET ) dan Garuda Airborne.
Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Charles A. Flynn berharap melalui latihan yang melibatkan 2.161 prajurit TNI-AD ini dan 1.547 prajurit US Army ini bukan saja meningkatkan hubungan bilateral kedua negara namun juga dapat meningkatkan kemampuan tempur prajurit TNI-AD dan US Army.
Page Contents
Melacak Kebijakan Militer AS
Sebagai negara adidaya AS menganggarkan belanja militer nya sebasar US$ 740,5 miliar atau sekitar Rp.10,71 kuadriliun ( kurs US$ 1 = Rp. 14.468 ). Dengan jumlah tentara sebanyak 1.400.000 tentara aktif dan 860.000 tentara cadangan, sehingga total personal militer sebanyak 2.260.000 tentara.
Belum lagi senjata nuklir AS yang dimiliki menjadi kekuatan yang tidak tertandingi hingga saat ini. Menurut Institute Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm ( SIPRI ), AS saat ini memiliki 5.800 hulu ledak nuklir dengan 1.750 diantaranya dalam posisi siap tempur.
Dengan kekuatan seperti ini, AS mampu menacapkan hegemoninya di seluruh dunia. Maka tidak heran jika dalam kebijakan luar negeri AS biasa mengintervensi negara lain untuk tunduk dengan kebijakan AS maupun sekutunya.
Karena setiap negara akan berpikir seribu kali untuk mengatakan tidak dengan keputusan AS. Karena akibatnya bisa sangat fatal. Setidaknya ini dibuktikan dalam banyak kasus di beberapa negara dengan penggulingan bahkan pembunuhan beberapa kepala negara dengan dukungan AS dan sekutunya.
Pada era modern, AS terlibat dalam berbagai upaya penggantian rezim rahasia. Pada masa perang dingin , AS diam-diam membantu kudeta militer yang menggulingkan presiden terpilih di Suriah tahun 1949, Iran pada tahun 1953, Guetamala tahun 1954. Krisis kongo tahun 1960 , Brasil tahun 1964 dan Cile tahun 1973.
Melihat Apa yang Tersembunyi
Latihan bersama Bukan Sekedar Peningkatan kemampuan tempur masing masing negara semata. Terlalu naif bagi AS atau negara besar lainnya untuk melakukan latihan bersama hanya untuk sekedar melatih kemampuan bertempur tentaranya. Karena itu kita harus melihatnya dari aspek politik internasional.
Dalam politik internasional, latihan militer adalah bertujuan sebagai:
(1) bahasa propaganda negara besar kepada negara kecil untuk ‘tunduk dan patuh’ dengan semua kebijakan negara besar.
(2). Media resmi untuk mengetahui kemampuan dan kapasitas negara tujuan tanpa harus melakukakn aktivitas intelejen perang yang berbahaya.
(3). Sebagai alat ukur kemampuan alat tempur negara.
Sehingga ini bisa menjadi data intelejen perang jika suatu saat terjadi perang fisik, maka negara besar bisa mengukur berapa lama pertempuran, berapa jumlah pasukan yang dibutuhkan dan senjata apa saja yang perlu dikerahkan. (4) warning bagi negara kawasan untuk tidak mengusik kerjasama yang bisa merugikan negara.
Penulis melihat upaya untuk tujuan latma Indonesia – AS tersebut diatas sangat nyata dan terbuka. Bagaimana tidak? Dengan lokasi latihan pada tiga tempat strategis yang membujur dari barat hingga timur wilayah indonesia hal ini cukup bagi AS untuk membaca kemampauan militer Indonesia.
Juga bisa membaca jelajah wilayah indonesia secara detail. Dan warning kepada negara kawasan termasuk Tiongkok pengklaim laut cina selatan telah sampai pada tujuannya. Tiongkok mulai khawatir dengan latma Indonesia AS tersebut.
Ini disebutkan oleh Derek Grossman, seorang analis politik dari Rand Corporation “ Jika hubungan AS-Indonesia mulai menambahkan bentuk baru kerjasama keamanan, maka Tiongkok mungkin bertanya-tanya apakah perlu khawatir tentang perubahan status non-blok Indonesia “
Pandangan Islam terhadap Kerjasama Militer
Kerjasama militer dalam arti bantuan tentara negara kafir untuk melawan negera kafir dibolehkan dengan syarat meraka dalam kendali khilafah. Tidak lebih dari itu.
Sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwa suku khuza’ah yang masih kafir bersekutu dengan Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyyah. Hingga karena suku Bakr yang menyerang suku Khuza’ah Rasulullah memutuskan untuk menaklukkan Qurasiy dalam Fathu Makkah.
Akan tetapi, bila konteks perjanjian militer tersebut, menjadikan orang kafir sebagai pemegang kendali kekuasaan, yang dengan itu justru menelanjangi kekuatan kaum muslimin dan membuka rahasia militer maka hal itu diharamkan secara mutlak. Karena hal tersebut akan membawa kepada dharar. Dan menjadi wasilah kepada keharaman. Rasulullah bersabda :
لا ضرر ولا ضرار
Janganlah kalian melakukan tindakan berbahaya dan menjatuhkan diri dalam kondisi bahaya
Dalam kaidah fiqh disebutkan :
الوسيلة الى الحرام حرام
Sarana yang mendatangkan kepada keharaman maka hukumnya haram.
Meminta bantuan kepada kafir dengan larangan yang sangat tegas. Dengan tegas Allah melarang hal tersebut,
يايهاالذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور
“ wahai orang orang yang beriman janganlah kalian menjadikan orang orang yang dibenci Allah sebagai penolongmu, sungguh mereka telah berputus asa terhadap akhirat, sebagimana orang orang kafir yang telah di dalam kubur juga berputus asa. ( al Mumtahanah : 13 )
Dan banyak ayat semisal yang melarang kita untuk menjadikan mereka ( orang orang kafir ) sebagai pemimpin kita, baik dalam aspek pemerintahan atau dalam peperangan.
Lebih dari itu, latihan bersama itu adalah bunuh diri politik kemiliteran, karena dengan itu rencana militer khilafah akan diketahui, dan kekuatan alutsista juga akan bisa ditakar oleh musuh.
Sebagaimana diungkap dalam kitab Ajhizah Daulah Khilafah. khilafah wajib memiliki industri militer mandiri, pengembangan tekonogi militer independen. Semua nya tidak boleh bergantung kepada negara lain. bukan malah sebaliknya.
Fakta historis membuktikan, ketika khilafah utsmaniyyah meminta bantuan tenaga ahli militer dari Perancis dan Belgia, yang terjadi hal ini menjadi celah bagi parajurit militer Perancis mencekoki para perwira militer ustmaniyyah dengan racun nasionalisme dan liberalisme. Naifnya lagi, kekuatan ustmaniyyah pun telanjang dihadapan kekuatan militer Perancis. ( Pandawa, 2020)
Bahkan lebih berbahaya lagi adalah, dengan adanya latihan-latihan bersama seperti ini memperkecil upaya khilafah melakukan futuhat kepada negara lain karena ada perjanjian militer untuk saling menghargai ( military understanding ).
Padahal futuhat dengan dakwah dan jihad adalah ruh politik luar negeri khilafah. Dalam khazanah fiqh disebutkan, jika khilafah tidak berjihad selama dua tahun saja maka cukup bagi nya untuk di impeachment ( Fathul qarib mujib. Qasim Al Ghazi, ).
Lagi lagi sejarah membuktikan, ketika khilafah ustmaniyyah melalui Sultan Abdul Mejid I melalui politik luar negerinya ketika itu memohon agar Ustmaniyyah diterima sebagai keluarga eropa, dengan tujuan bisa mengecap kerjasama militer laut Perancis.
Maka sejak saat itulah khilafah tidak diperkenankan melakukan invasi politik dengan jihad di negara negara eropa. Hal ini berlaku sejak perjanjian Paris 1856.
Karena itulah, Khilafah Ustmaniyyah tidak bisa lagi membela Indonesia melawan Belanda dengan megirimkan Tentara sebagaimana dulu pernah dilakukan dengan membantu Aceh melawan portugis.
Khatimah.
Khilafah dengan politik luar negeri nya tidak boleh melakukan kerjasama yang bisa menganulir dan mengkerdilkan syariat Islam. Baik itu dengan latihan bersama atau dengan mengimpor alutsista dari negara lain.
Bahkan juga tidak boleh mendatangkan perwira negara lain untuk melatih prajurit khilafah jika itu dipandang sebagai celah masuknya infiltrasi asing dalam khilafah.
Wassalam[]
Penulis: Muhammad Ayyubi | Pengamat Politik Umat
Editor: Fadli