Perlawanan terhadap virus Corona jilid dua hingga kini semakin sengit. Tak pelak, pandemi Covid-19 nyatanya tidak hanya mengancam kesehatan tetapi juga berpotensi membahayakan sistem global saat ini yakni demokrasi. Seperti yang terjadi di Tunisia.
Ya, negeri yang sempat dinobatkan sebagai negara demokrasi terbaik dalam bilangan negara-negara muslim itu, kini tengah membara. Buruknya penanganan pandemi di Tunisia memicu kemarahan masyarakat.
Hingga menimbulkan gelombang demonstrasi besar-besaran yang mendorong pemerintah untuk mengkudeta Perdana Menteri Hichem Mechichi. (Republika.co.id, 02/08/2021)
Kondisi ini sampai membuat Penasihat Keamanan Nasional AS Jack Sullivan mendesak Presiden Tunisia pada 31 Juli 2021 untuk segera membawa Negara Tunisia kembali pada jalur demokrasi setelah mengambil alih kekuasaan pemerintah. (Medcom.id, 01/02/2021)
Tak hanya di Tunisia, rupanya Indonesia pun mengalami hal serupa. Status pandemi Covid-19 yang terus meningkat telah membuat Indonesia kewalahan. Sehingga Indonesia harus menyandang predikat terburuk di dunia dalam menangani wabah Covid-19.
Media Asing Bloomberg melaporkan bahwa skor ketahanan Indonesia berada di peringkat paling akhir. Artinya, Indonesia adalah negara terburuk dalam menangani wabah Covid-19 di dunia. (Tribunnews.com, 31/7/2021)
Korban keganasan virus Corona memang tak dapat diragukan lagi. Berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus Corona di seluruh dunia telah mencapai 198.969.742 kasus, dengan jumlah 4.239.563 orang meninggal dunia.
Mirisnya, Amerika Serikat sebagai negara pengusung demokrasi, justru menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan angka kasus Covid-19 tertinggi di dunia. (Kompas.com, 2/8/2021)
Merujuk pada fakta ini, maka imbauan Penasihat Keamanan Nasional AS Jack Sullivan terhadap Presiden Tunisia untuk bersegera kembali pada jalur demokrasi, perlu dipertanyakan lagi. Benarkah imbauan itu akan menjadi solusi ataukah tidak?
Jika kita telaah, kondisi menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah dalam menangani wabah. Hingga memicu gelombang protes rakyat sampai berujung kudeta seperti yang terjadi di Tunisia.
Sejatinya merupakan bukti nyata bobroknya sistem demokrasi kapitalisme dalam mencari solusi atas permasalahan kehidupan.
Kita harus menyadari, saat pemerintahan diatur oleh sistem buatan manusia (demokrasi), maka akan menghasilkan kebijakan yang buruk lagi bathil (rusak). Meski klaim kekuasaan dari demokrasi berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, nyatanya kapitallah pemilik kekuasaan sesungguhnya.
Sebab, dalam meraih kekuasaan pada sistem demokrasi, dibutuhkan modal yang luar biasa besar dan tentunya kecil kemungkinan dibiayai oleh kantong pribadi. Di sinilah para kapitalis itu bermain hingga mampu mengendalikan kebijakan negara.
Saat pandemi, berbagai sektor terpukul berat, terutama sektor ekonomi dan kesehatan yang jatuh pada titik terendah secara bersamaan.
Tentunya, para kapitalis tidak ingin merugi, mereka akan tetap menjadikan penguasa yang ada sebagai alat untuk melanggengkan kedudukannya.
Mirisnya, hal ini diamini rezim yang berkuasa. Tingginya biaya politik dalam sistem demokrasi, menjadikan para penguasa yang terpilih harus senantiasa mempertahankan kekuasaannya.
Maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang semakin menjaga kepentingan para kapitalis dan penguasa. Meski harus mengesampingkan nyawa dan keselamatan rakyat. Inilah watak demokrasi. Sistem penjaga kepentingan korporasi.
Demokrasi yang lahir dari ide sekuler (ide yang memisahkan agama dari kehidupan) membuat manusia bebas untuk membuat hukum sendiri tanpa mengindahkan rambu-rambu syara.
Maka, jika terjadi gelombang ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah itu disebabkan oleh sistem demokrasi itu sendiri.
Oleh karena itu, berbagai fakta dan kenestapaan yang ada akibat salah urus pemerintah dalam menangani pandemi, sudah lebih dari cukup membuktikan bahwa demokrasi sekuler telah gagal mengatasi seluruh masalah kehidupan.
Berkaca dari sini, alangkah baiknya publik tidak lagi mendengarkan saran untuk kembali pada sistem rusak dan bathil ini. Namun mencari sistem alternatif yang telah terbukti menyelesaikan pandemi bahkan mampu mempersembahkan peradaban gemilang. Sistem tersebut tidak lain adalah sistem Islam (khilafah).
Sebagai agama sempurna, Islam memiliki demikian banyak kekayaan konsep dalam mengatasi segala masalah kehidupan. Islam pun selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap.
Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas segenap persoalan. Termasuk dalam menangani wabah menular dan mematikan.
Sistem Islam (khilafah) akan menjadikan negara dan penguasa kembali kepada fitrahnya sebagai institusi pengurus rakyat (ra’in). Sebagaimana hadis Rasulullah saw.,
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat), dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari)
Paradigma ini, menjadikan para penguasa Islam yang terpilih bukan berasal dari partai ataupun representasi korporat tertentu.
Melainkan benar-benar seseorang yang diamanahi tanggung jawab besar mengurus rakyat sesuai syariat yang diangkat dengan metode baiat. Kekuasaan yang diraih dengan cara demikian menutup berbagai kepentingan pribadi dan kelompok.
Saat menangani pandemi, khilafah akan sigap menyelesaikannya. Sedari awal, akan melakukan lockdown lokal di sumber penyakit. Rasulullah saw. bersabda
“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kami berada, maka janganlah kamu meninggalkan tempat itu.” (HR. al-Bukhari)
Kebijakan ini jelas akan menutup akses penyebaran wabah ke wilayah lain. Kemudian khalifah akan fokus memperketat kebijakan tersebut dan fokus untuk melakukan deteksi masal di wilayah wabah. Upaya ini dilakukan untuk memisahkan orang yang sakit dan yang sehat.
Orang yang teridentifikasi sakit akan langsung diisolasi dan diberi pelayanan medis secara gratis dengan kualitas terbaik hingga mereka sembuh. Sehingga area publik dipastikan hanya terisi orang-orang yang sehat.
Khalifah akan meminta para ahli beserta dokter menentukan mekanisme prokes (protokol kesehatan) terbaik untuk memutus rantai penyebaran wabah.
Khalifah pun akan membiayai riset untuk menemukan obat-obatan maupun vaksin yang efektif dari sisi medis sekaligus halal lagi thoyyib.
Khalifah juga akan menjamin kebutuhan pokok per individu masyarakat di wilayah lockdown saat isolasi, sehingga masyarakat dapat tetap tenang selama karantina tanpa memikirkan biaya hidup.
Uniknya, semua pembiayaannya diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Seluruh dana penanganan pandemi ini ditanggung oleh negara.
Hal ini karena negara khilafah memiliki sumber finansial yang bersifat mutlak yaitu Baitulmal yang berasal dari jizyah, fa’i, kharaj, serta pos kepemilikan umum yang berasal dari pengelolaan mandiri SDA (sumber daya alam), dan lain sebagainya.
Demikianlah perbedaan kontras sistem demokrasi kapitalisme dan Islam dalam mengurusi rakyat. Dari sini, maka kita bisa melihat, hanya Islamlah satu-satunya sistem yang akan mampu menjadi solusi solutif atas permasalahan kehidupan.
Karena itu, kembali kepada Islam dan menerapkannya dalam seluruh sendi kehidupan serta mencampakkan sistem demokrasi kapitalisme-sekuler biang segala kerusakan merupakan kewajiban bagi kita saat ini.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab.
Penulis: Reni Rosmawati | Ibu Rumah Tangga
Editor: Fadli