Penulis : Endang Sipayung
Dugaan Korupsi Dana Corona, PNS Pemkot Medan Dipanggil Kejati.
Dimensi.id-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan anggaran penanganan virus corona (Covid-19). Sejumlah pejabat Pemkot Medan dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Benar, masih penyelidikan, pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Senin (15/6).
Dia menyebutkan ada dua orang yang dipanggil untuk dimintai keterangannya.
“Lebih kurang dua orang yang kita panggil menyangkut adanya dugaan penyimpangan anggaran Covid-19 di Kota Medan,” katanya.
Pejabat Pemkot Medan yang memenuhi panggilan Kejati Sumut antara lain Tengku Ahmad Sofyan selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yang juga Koordinator Bidang Keuangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan. Kepala Dinas Sosial Medan, Endar Sutan Lubis juga memenuhi panggilan.
Seperti yang kita ketahui bersama medan merupakan salah satu dari 383 kabupaten/kota di Indonesia yang terpapar virus corona, dan dampak dari pandemi ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat terutama masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.
Dan untuk menanggulangi dampak dari pandemi ini pemerintah pusat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak virus corona, bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk uang tunai maupun non tunai (sembako).
Namun di dalam penyaluran nya ada beberapa kecamatan di kota medan yang berakhir ricuh, di antara nya kecamatan medan tuntungan dan kecamatan percut sei tuan.
RADARMEDAN.COM – Ratusan warga Kelurahan Mangga Lk 1 Kecamatan Medan Tuntungan mengamuk, ricuh dan marah-marah setelah seharian penuh nama mereka tak kunjung dipanggil petugas untuk menerima bantuan langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600.000.
Pemicunya adalah karena nama mereka tidak terdaftar sebagi penerima BLT padahal dampak Covid-19 mereka kesusahan, salah seorang warga lk 1 kelurahan Mangga Denis berteriak dan terlihat menghubungi Kepling (Kepala Lingkungan) lk 1 via seluler supaya datang kelokasi pembagian untuk menjelaskan kepada mereka, tak lama berselang datang kepling dan kasitrantip Kelurahan Mangga ke lokasi dan menemui warganya yang terlihat sudah marah, kesal dan mengamuk.
“Aku ojek online dan korban covid 19, dan kenapa saya tidak dapat dimana kesalahannya, itu ada punya rumah kontrakan, punya tanah, tapi kenapa mereka dapat BLT, gak beres klen ngurusi warga,” ujar warga emosi, Selasa (19/5/2020)
Medan, Beritasatu.com – Penyaluran sembako bantuan pemerintah kepada warga terdampak wabah corona (Covid-19) di Kantor Kelurahan Kenangan Baru Jalan Cicak Rawa kawasan Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Sumatera Utara (Sumut), akhirnya ricuh, Senin (20/4/2020).
Kericuhan ini terjadi karena masih banyak warga yang merasa dari keluarga tidak mampu dan bukan bagian dari pendamping keluarga harapan (PKH), tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sembako. Bantuan yang disalurkan itu meliputi beras, telur maupun lainnya.
Oleh sebab itu maka wajarlah muncul spekulasi dan anggapan bahwa penyaluran bantuan dana sosial oleh pemerintah tidak tepat sasaran, dan buntut nya pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dua orang pejabat pemko medan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan adanya penyimpangan dana anggaran covid 19 di kota medan.
Sungguh Miris rasa nya, di tengah sulitnya kehidupan masyarakat sekarang ini karena dampak dari pandemi justru malah ada beberapa oknum pejabat pemerintah yang terkesan mengambil kesempatan di dalam kesempitan.
Mereka seolah-olah sudah tidak memiliki hati nurani untuk sekedar berempati atas segala penderitaan yang menimpa rakyat.
Mengapa hal seperti ini bisa terjadi??
Sebenarnya dalam kapitalisme memang kabar dan pemandangan tindak korupsi oleh pejabat negara adalah fenomena yang biasa.
Sistem kapitalisme, yang mendasarkan segala sesuatu termasuk standar kebahagiaan adalah banyaknya materi, berimplikasi munculnya sikap atau perbuatan yang menghalalkan segala cara termasuk curang dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem ini memberikan kesempatan untuk berbuat itu semua.
Ditambah lagi, sekulerisme yang menjadi aqidah dari kapitalisme ini mengikis ketaqwaan individu termasuk para oknum pejabat sehingga tidak ada rasa takut akan pertanggungjawaban jabatan atas amanahnya di hadapan Allah SWT di yaumul hisab kelak.
Mereka lupa bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat amanah dan tanggung jawab. Jika pemimpin tidak memiliki sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik.
Peringatan dari para ahli dan pakar terhadap pengawalan dana Corona sebenarnya sudah disampaikan ke pemerintah, mengingat besarnya dana yang dikucurkan dan amburadulnya data masyarakat.
Sistem ini hanya bisa menangani kecurangan setelah terjadi tapi tidak sanggup untuk mencegah dan mengantisipasi kecurangan dan kejahatan dari para pejabat dan pegawai pemerintahannya.
Lantas.. Masih perlukah kapitalisme dipertahankan?
Hanya kembali kepada Islam lah satu-satu nya solusi.
Dalam sistem Islam, salah satu pilar penting dalam mencegah korupsi ialah di tempuh dengan menggunakan sistem pengawasan yang baik.
Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh individu. Kedua, pengawasan dari kelompok, dan ketiga, pengawasan oleh negara.
Dengan sistem pengawasan ekstra ketat seperti ini tentu akan membuat peluang terjadinya korupsi menjadi semakin kecil, karena sangat sedikit ruang untuk melakukan korupsi. Spirit ruhiah yang sangat kental ketika menjalankan hukum-hukum Islam, berdampak pada menggairahnya budaya amar ma’ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat.
Diberlakukannya juga seperangkat hukuman pidana yang keras, hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pencegah bagi calon pelaku.
Sistem sanksi yang berupa ta’zir bertindak sebagai penebus dosa (al-jawabir), sehingga mendorong para pelakunya untuk bertobat dan menyerahkan diri. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh sistem yang diterapkan sekarang.
Karena itu, untuk menuju Indonesia yang lebih bersih haruslah dengan syariah Islam.
Karena di dalam sistem islam negara sangat memperhatikan kesejahteraan para pegawainya dengan cara menerapkan sistem penggajian yang layak,sehingga segala kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan tentunya hal ini akan cukup menekan terjadinya tindakan korupsi.
Oleh sebab itu bersegeralah Indonesia untuk menerapkan Islam secara kaffah, demi sempurnanya kemaslahatan yang diinginkan.
Editor : Fadli