Dimensi.id-Ditengah merebaknya virus corona di dunia saat ini, tentu pemerintah di tiap negara difokus pada penanganan virus ini. Jumlah korban yang terinveksi virus yang sering di sebut dengan Covid-19 itu kian melejit di banyak negara termasuk Indonesia. Indonesia memberikan kebijakan kepada masyarakat agar melakukan social distancing dan mengisolasi diri. Kebijakan ini menuntut masyaraat agar meminimalisir aktivitas diluar rumah dan menghindari keramaian, yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mencari nafkah seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Namun di tengah sulitnya masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini, proses pemindahan ibu kota negara (IKN) hingga kini masih terus berjalan sesuai rencana. Tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19). Selain itu, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan para calon investor yang berminat investasi pada proyek IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) ujar Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) dan Kementerian Koordinator Marves Jodi Mahdi.
Hal ini membuktikan bahwa saat di tengah pandemi covid-19 ini keselamatan rakyat bukanlah menjadi prioritas utama pemerintah. Untuk membangun ibu kota baru, pemerintah mampu mencari anggaran sampai 466 Triliun, menjual asset negara, bahkan meneken kontrak dengan pihak luar yang justru hal itu akan menguntungkan kepentingan pengusaha serta asing dan aseng. Namun mengapa pemerintah enggan mengeluarkan anggaran untuk memenuhi kebtuhan rakyat selama pandemi virus corona ?
Bukankah pemerintah ada untuk memenuhi kepentingan rakyat ? Bahkan terkesan seperti lari dari tanggung jawab mereka sebagai pengurus rakyat, pemerintah justru membuka rekening khusus bagi masyarakat yang ingin berdonasi untuk penanganan corona.
Padahal, selama ini pemerintah atas nama negara sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat. Hal ini terjadi akibat cara pandang ideologi kapitalisme yang menjadikan materi sebagai asas hidupnya. Pemimpin yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat, justru malah mementingkan seberapa besar materi yang akan ia dapatkan.
Lain hal jika di bandingkan dengan penerapan islam kaffah, Negara (Khilafah) memiliki peran sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Mereka bertanggung jawab melindungi dan melayani dengan segenap sumber daya yang ada. Tanpa pikir panjang untuk melakukan lock down, sebab meski tanpa wabah pun, Negara bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan umum rakyat.
Apalagi ketika ada wabah, keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Karna satu nyawa sangat berharga dalam islam. Pada daerah yang di lock down, Khilafahakan memenuhi semua kebutuhan logistic dan obat-obatan sehingga daerah yang tidak terkena wabaha pun bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Maka kesusahan masyarakat akibat wabah ini, mudah di selesaikan bila kita mengambil sisitem Islam yang di terapkan secara praktis oleh Negara yakni Khilafah. Wallahu‘alam bissawab.[ia]
Penulis : Putri Nurbayani Silaban (Mahasiswi PTKI Medan)
Editor : Fadli