Penulis : Mochamad Efendi
Dimensi.id-Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dijamin oleh negara apalagi di masa sulit ditengah pandemi covid-19 yang mana banyak rakyat kelaparan karena sulit mencari makan. PHK besar-besaran membuat rakyat semakin sulit karena mereka kehilangan penghasilan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Sungguh tega dan tidak punya hati jika pemerintah menaikkan iuran BPJS di masa sulit karena pandemi yang tidak pasti kapan akan berakhir.
Presiden Joko Widodo memutuskan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengkritik langkah teranyar Jokowi ini. “Pak Jokowi, kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi dan setelah ada keputusan MA menurunkannya, benar-benar absurd,” kata Fadli Zon yang bercuit di Twitter, Kamis (14/5/2020). (https://m.detik.com/news/berita/d-5014271/fadli-zon-pak-jokowi-kenaikan-iuran-bpjs-di-tengah-pandemi-absurd.)
Sebuah drama politik yang ditunjukkan oleh penguasa rezim yang tidak berpihak pada rakyat dengan kebijakan dzalim yang menyengsarakan rakyat yang harusnya diurusi kebutuhannya apalagi dimasa sulit, pandemi covid-19. Bagaimana tidak kenaikan iuran BPJS yang sempat dibatalkan oleh MA, akhirnya diputuskan naik melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 ditengah pandemi.
Pemimpin dzalim yang tidak punya hati dan tidak berpihak rakyat ditemukan dalam sistem demokrasi. Para pemimpin yang sibuk melakukan pencitraan dan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan politik akan abai atas kewajibannya untuk mengurusi rakyatnya.
Kenaikan iuran BPJS menjadi indikator bahwa sistem demokrasi kapitalis sungguh tidak manusiawi dan tidak berpihak pada rakyat.
Sementara anggota DPR yang diyakini sebagai wakil rakyat tidak bisa berbuat apa-apa, saat peraturan dzalim dihasilkan oleh penguasa. DPR hanya menjadi stempel kebijakan dzalim yang dihasilkan penguasa rezim. Melakukan cuitan di twitter atas keputusan dzalim penguasa rezim hanya layak dilakukan rakyat biasa bukan anggota dewan yang punya kekuasaan untuk menghentikan kedzaliman.
Untuk apa duduk di kursi parlemen jika tidak bisa membela kepetingan rakyat yang diwakili. Mereka menikmati berbagai fasilitas dari rakyat namun tidak mau membela rakyat secara nyata. Rakyat sudah muak dengan drama politik yang penuh kepura-puraan dan pencitraan belaka. Faktanya, rakyat selalu yang dikorbankan dan ditumbalkan untuk melanggengkan kekuasaan.
Banyak keputusan dan peraturan dzalim yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Mereka tidak mampu mengambil tindakan nyata karena mereka duduk disana bukan untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tapi keinginan konglomerat dan pengusaha yang sudah membiayai ongkoa politik yang dikeluarkan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Negara hukum bergeser menjadi negara kekuasaan yang mana penguasa bebas membuat aturan suka-suka yang melegalkan kedzaliman kepada rakyat yang harusnya dilindungi dan diurusi dengan penjaminan kebutuhan dasar mereka.
Pergantian rezim tidak akan mampu melakukan perubahan hakiki karena semangat demokrasi yang membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi kekuasaan dan bekerja untuk siapa saja yang sudah membeli kekuasaan.
Siapapun rezim yang memimpin negeri ini selama sistem yang diterapkan demokrasi kapitalis, rakyat tidak pernah menjadi skala prioriras atas satu kebijakan yang diterapkan, bahkan rakyat selalu menjadi pihak yang dikorbankan dan ditumbalkan untuk kekuasaan.
Hanya Islam, sistem terbaik yang berpihak pada rakyat, karena tujuan politiknya mulia, yakni; mengurusi urusan rakyat. Jika Islam diterapkan secara kaffah, tidak ada kebijakan dzalim lagi yang menyengsarakan rakyat karena peraturan dan kebijakan yang diambil harus sesuai dengan hukum syara’ yang pasti lurus dan berkeadilan bagi seluruh rakyat bukan untuk segelitir orang dilingkaran kekuasaan.
Umat butuh satu sistem yang akan membela mereka dan mengurusi mereka dengan menjamin kebutuhan dasar mereka sehingga rakyat bisa hidup sejahtera dan merasa aman dalam satu sistem yang berpihak pada rakyat.
Apalagi dalam masa pandemi, rakyat harus menjadi skala prioritas atas kebijakan yang diambil, bukan ekonomi untung dan rugi dengan membebani rakyat karena alasan defisit atau apapun. Kebutuhan dasar rakyat dijamin seutuhnya oleh negara.
Negara tidak boleh lepas tangan dengan membiarkan rakyat mengurusi urusannya sendiri. Rakyat butuh satu sistem yang akan menerapkan Islam secara kaffah dengan menjamin kebutuhan dasar rakyat sehingga kesejahteraan dan rasa aman bisa dirasakan oleh seluruh rakyat bukan segelitir orang yang harus atas kekuasaan.
Editor : Fadli