Penulis : Rizka Aulia
Dimensi.id-Ditengah pandemi covid-19 hari ini, pemerintah mengucurkan bantuan sosial (Bansos) untuk menananggulangi dampak pandemi covid-19 kepada masyarakat.
Bantuan sosialnya beraneka ragam, salah satunya adalah bantuan sosial berupa paket sembako.Uniknya kejadian pembagian paket sembako ini sempat tersendak ujar Menteri Sosial. Hal ini dikarenakan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako.
“Tas untuk mengemas paket sembako itu berwarna merah putih dan bertuliskan ‘Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19’. Di tas itu juga terdapat logo Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial serta cara-cara agar terhindar dari virus corona.” Ujar Menteri Sosial.
Dengan tersendaknya pembagian Bansos gara-gara menunggu datangnya tas untuk mengemas paket sembako membuat tersendak juga sampainya Bansos ke tangan masyarakat. Yang jadi pertaanyaan “Mengapa untuk mengemas paket sembako itu harus memakai tas yang tertera tulisan ‘Bantuan Presiden RI bersama melawan Covid-19’?”
Bantuan Sosial dengan nama bantuan dari Presiden RI itu dinilai seolah-olah bantuan dikeluarkan langsung oleh Jokowi. Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat.
Berbeda lagi di Klaten,Sri Mulyani Bupati Klaten kedapatan bahwa photonya menempel di paket bantuan sosial penanganan Covid-19 memantik polemik. Kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos saat krisis di tengah pandemi.
Kejadian bermula dari foto bansos yang viral di media sosial. Dalam paket bantuan hand sanitizer, tertempel wajah Bupati Klaten Sri Mulyani.
Unggahan itu disusul oleh foto berbagai paket bantuan sosial yang juga ditempeli wajah politikus PDIP tersebut. Mulai dari beras, masker, hingga buku tulis untuk siswa diwarnai wajah Sri.
Ternyata di tengah krisisnya masyarakat hari ini Pemerintah tetap memainkan perannya sebagai topeng untuk rakyat dibalik Bantuan Sosial yang ada.
Pencitraan maupun politasi terhadap rakyat terus terjadi. Tidak ada rasa tulus pemerintah dalam membantu rakyat, semua tampak hanya untuk sebuah Pencitraan. Yang dimana dananya sendiri pun berasal dari uang rakyat.
Bila rasa tulus pemerintah hari ini ada untuk rakyat,tidak perlu ada nama dibalik semua pemberian. Tidak perlu ada photo dibalik sembako, karena memang sedekah di mana dia tidak untuk mencari panggung politik, atau pencitraan, atau apapun.
Inilah contoh Pemimpin di Negeri Demokrasi, selalu memikirkan untung didalam setiap aksi, selalu mengambil untung dalam setiap pemberian,selalu memikirkan citra diri sendiri ditengah krisis.
Dan ini sangat berbeda didalam Islam,dalam Islam sendiri sekalipun tidak terjadi wabah Khalifah atau pemimpin menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok,maupun publik rakyat,baik rakyat Muslim ataupun non Muslim, kaya ataupun miskin.
Hal ini berdasarkan kewajiban Khalifah sebagai pe-ria’yah (pengurus) ummat,sehingga bertanggung jawab menjamin dan melayani semua keperluan rakyat.
Khalifah secara tidak langsung menjamin pemenuhan kebutuhan pokok,sandang,pangan dan papan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas.
Hal ini bukanlah utopis belaka, sebab dalam sistem Khilafah SDA mutlak adalah kepemilikan umum yang dikelola oleh negara,tanpa invertasi asing.
Penulis : Editor