Penulis : Sartinah (Pegiat Opini, Member Akademi Menulis Kreatif)
Merebaknya pandemi Covid-19 jelas berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil. Hal ini pun berpeluang menjerumuskan mereka dalam kemiskinan akut. Langkah mendesak yang dibutuhkan segera adalah bantuan dari negara. Tak dinyana, bantuan yang disalurkan kepada rakyat kecil ternyata mengisyaratkan adanya ‘iklan’ dari para pejabat. Bak berada pada kondisi kampanye, bantuan sosial (bansos) terpampang wajah para pengirimnya.
Foto Bupati Klaten Sri Mulyani terpampang di paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Paket yang berisi hand sanitizer, juga paket bantuan lain seperti beras, masker, hingga buku tulis untuk siswa, semua diwarnai wajah bupati. Sontak saja, hal ini menuai kritik keras dari warganet pengguna Twitter, hingga mengunggah tagar #BupatiKlatenMemalukan. (CNN Indonesia, 29/4/2020)
Tak hanya dilakukan di daerah, bantuan sosial dengan tas pembungkus bergambar wajah penguasa juga terjadi di pusat. Bantuan yang digelontorkan oleh pemerintahan Joko Widodo tersebut berlabel ‘Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19’.
Padahal, setiap bantuan yang dianggarkan untuk rakyat bukanlah berasal dari kantong pribadi penguasa, melainkan diambil dari harta rakyat. Sungguh sayang, di tengah derita rakyat yang membutuhkan kesigapan penguasa sesegera mungkin, para pejabat dan penguasa justru seperti mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Kasus bansos dengan foto Bupati Klaten dan tas berlabel ‘bantuan presiden’ semakin menegaskan bahwa dalam suasana penanganan wabah pun tak lepas dari politisasi. Menurut Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo, politisasi bansos merupakan salah satu trik kampanye dalam politik. Menurutnya, trik ini bisa disebut politik uang atau money politic yang serupa dengan serangan fajar jelang pencoblosan pemilu. (CNN Indonesia, 29/4/2020)
Betapa miris nasib rakyat di alam demokrasi. Mengharapkan haknya saja sebagai rakyat mesti dipolitisasi. Perut yang sudah memaksa untuk dipenuhi, terpaksa harus bersabar karena terhalang pembungkus yang tak kunjung datang. Hal ini pun dibenarkan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, bahwa keterlambatan disebabkan tas pembungkus untuk mengemas paket sembako tersendat. Hal ini terjadi lantaran produsen tas mengalami kesulitan bahan baku yang ternyata harus diimpor.
‘Jurus’ pencitraan para pejabat mengisyaratkan wajah asli demokrasi kapitalis. Meski sistem politik ini berbiaya ‘selangit’, tetapi tak lantas menghasilkan para pejabat yang amanah. Nyatanya, banyak lahir dari rahimnya para pejabat yang hanya memikirkan pangkat dan jabatannya saja. Sehingga, ketika mengurus kepentingan rakyat pun tak pernah sepenuh hati. Bahkan dalam kondisi terkena musibah, tetap saja berusaha menonjolkan citra baiknya di hati rakyat, Kasus bansos adalah salah satu contohnya.
Politik demokrasi meniscayakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Sehingga hak membuat undang-undang sepenuhnya ada di tangan wakil rakyat. Sayangnya, undang-undang yang dibuat tak menguntungkan rakyat sama sekali, malah terkesan banyak menguntungkan para pemilik modal atau kapitalis.
Alhasil, rakyat tetap saja menjadi pihak yang paling dirugikan. Baik terkait haknya mendapatkan kesejahteraan melalui pengelolaan SDA, maupun ketika membutuhkan uluran tangan negara saat terjadi wabah.
Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem Islam ketika melakukan periayahan terhadap urusan rakyat. Serta bagaimana citra baik dibangun dari seorang pejabat negara. Sistem Islam (khilafah) dibangun berdasarkan syariat Islam. Demikian juga para pejabat dalam menjalankan amanahnya dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Swt.
Para pejabat dan penguasa cukup menjalankan kebijakan yang didasarkan atas penyatuan agama dalam bernegara. Sehingga, negara tak perlu fokus pada anggapan publik. Jika penguasa telah menjalankan amanahnya sesuai standar syara’, niscaya citra baik akan muncul sebagai dampak pelaksanaan hukum syariat. Sebab, penerapan syariat pasti membawa kemaslahatan.
Keberadaan media di dalam khilafah juga memiliki peran penting, yakni sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Bukan justru menjadi sarana untuk membangun citra positif negara atau penguasa terhadap rakyat, seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi. Selain itu, ada pula undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur informasi sesuai ketentuan hukum syariat. Hal ini dilakukan negara dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.
Tak kalah penting, umat pun memiliki wakil yang betugas untuk melakukan muhasabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat, serta melakukan syura’ (musyawarah). Mereka tergabung dalam Majelis Umat. Dengan demikian, para pejabat tak perlu repot membangun citra di hadapan rakyat, sebab tugas pejabat ataupun penguasa memang menjalankan amanah berupa kepemimpinan.
Demikianlah, sistem Islam menghadirkan pemerintahan yang melayani, bukan dilayani, serta mampu mewujudkan kemaslahatan, bukan justru menciptakan kesengsaraan. Serta melahirkan para penguasa amanah yang jauh kepentingan pencitraan. [S]
Wallahu a’lam bishshawab
Editor : azkabaik