20 Februari 2024

Penulis : Hanifa Hanjani Aktivis Dakwah dan Mahasiswi)

Dimensi.id-Semua kejadian ini awalnya hanya trending di Negri Ginseng. Akibat ada yang meminta kepada seorang youtuber asal Korea yang bisa berbahasa Indonesia yakni Jang Hansol untuk memberitakan ulang dari media lokal Korea MBC News karna berita tersebut belum sampai ke Indonesia. Maka setelah itu kisah tragis para ABK asal Indonesia menjadi perbincangan publik.

Jang Hansol menjelaskan tentang orang Indonesia yang bekerja di kapal milik Cina yang kebetulan kapal tersebut berhenti di pelabuhan Busan dan para ABK asal Indonesia yang berkerja diatas kapal tersebut ternyata mengalami eksploitasi pekerja sehingga meminta bantuan ke pemerintah setempat dan media lokal MBC. Dimana para ABK asal Indonesia hanya diberi minum hasil filtrasi air laut yang membuat kondisi badan memburuk dan disuruh bekerja 1 hari selama 18 jam, dan jika meninggal akibat penyakit jenazahnya akan langsung dibuang ke laut. 

Para ABK menyatakan bahwa tidak bisa lepas dari tempat kerja yang membuat  mereka seperti budak. Bagai diikat diatas kapal, dimana paspor dirampas dan deposit yang bernominal cukup besar semakin membuat mereka berpikir dua kali untuk melarikan diri alias sulit kabur. 5 diantara para ABK asal Indonesia mengaku telah bekerja selama 13 bulan dan hanya dibayar sebanyak 120US$ yaitu hanya sekitar 1,7jt selama 13 bulan. Apabila diakumulasi ke rupiah gaji bulanan sekitar 100rb.

Dan sebenarmya kapal berbendera Cina ini adalah kapal yang menangkap tuna tetapi mereka juga mengangkap hiu yang mengakibatkan kapal tersebut sulit menepi ke daratan. Karena didalam kapal akan menyisakan banyak bangkai sirip atau bagian-bagian lain dari hiu yang apabila ada pihak lain mengetahui dapat menyeret hal ini sebagai masalah. Dan selama ini para awak kapal berpindah-pindah kapal dan berhasil sampai pelabuhan Busan pada 10 April kemarin.

Dan saat itu mereka hanya bisa menunggu 10 hari di pelabuhan Busan. Namun salah satu pekerja mengalami rasa sakit pada dada sehingga segera dibawa menuju rumah sakit terdekat di daerah Busan tetapi akhirnya meninggal pada 27 April. Ternyata suatu organisasi mengetahui kematian para ABK ini dan segera melapor ke polisi laut dan meminta untuk melakukan investigasi secepat mungkin. Namun yang terjadi 2 hari setelah itu kapal tersebut meninggalkan pelabuhan sehingga investigasi tidak bisa dilanjutkan. Tetapi ABK kapal tersebut masih ada di Busan dan mereka meminta pihak pemerintah korea untuk melakukan investigasi yang ketat.

Dan tak disangka data dari Migrant Care menunjukkan mereka menerima 205 aduan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal asing, juga gaji yang ditahan, dalam kurun waktu delapan tahun belakangan. Koordinator National Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, M. Abdi Suhufan, menyebut konflik di kapal sering terjadi karena ABK asal Indonesia tidak dibekali kemampuan bekerja di atas kapal asing.

Bayangkan saja, melaut di kapal asing hanya berbekal KTP, ijazah, buku pelaut, dan paspor, tanpa kemampuan dasar tentu saja rentan terjadi eksploitasi tenaga buruh di laut. Merespons peristiwa ini, pemerintah akan memperketat aturan awak kapal yang bekerja di kapal asing.

Padahal kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam hal ini setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan bidang laut seperti gambaran melaut, penggunaan alat pancing, jaring dan sebagainya. Selain itu kemampuan bahasa asing juga sama sekali tidak dibekali. Maka hal ini dapat memicu kerentanan konflik di kapal akibat ABK tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam melaut.

Perbudakan ABK sebenarnya telah terjadi berulang kali, tidakkah pemerintah semestinya mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya? Mengapa baru akan memperketat aturan setelah kejadian ini viral di media sosial? Perlindungan terhadap ABK yang bekerja di kapal ikan semestinya dilakukan sejak dulu. Bukan setelah muncul masalah, baru bergerak.

Maka semua hal ini bagai kunci yang membuka paksa kotak pandora atas praktik pelanggaran HAM yang dialami ketenagakerjaan indonesia di negri orang. Menurut Anggota Komisi I DPR RI Sukamta kasus ini bukanlah kasus sederhana dan menduga ada jaringan mafia perbudakan di balik kasus tersebut yang mempunyai operator perusahaan pengerah tenaga kerja di banyak sekali negara.

Dia melihat ada indikasi perlakuan pihak perusahaan kapal yang sudah mengarah kepada pelanggaran HAM berupa tindak perbudakan modern atau ekspolitasi secara berlebihan yang menyebabkan kematian. “Yakni terindikasi mempunyai tiga elemen diantaranya seperti buruh kontrak, pekerja paksa dan perdagangan manusia,” ujar Sukamta, dalam keterangannya, Keponews.com,  Sabtu (9/05).

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu meminta bantuan Interpol untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Sehingga kejadian serupa tidak terulang.

Dilansir dari Kumparan.com, Jum’at (8/05). Menurut Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad “Kita bisa mendorong Cina. Kita bisa memberikan tekanan diplomatik. Tuntut Cina menyelidiki ini sampai tuntas. Dan tekan terus sampai selesai, enggak boleh kendor. Dan Indonesia terus menuntut sampai kasusnya terang, sampai ada ganti rugi yang jelas,”

Hal itu perlu dilakukan karena sampai saat ini Cina tampak belum berbicara terkait dugaan perbudakan. Cina dinilai hanya terpaku dengan penjelasan bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur yang benar terkait pelarungan tiga jenazah ABK WNI di lautan lepas. Cara itulah yang bisa dilakukan Indonesia untuk memastikan adanya keadilan bagi para ABK Indonesia yang disinyalir telah menjadi korban perbudakan.

Shofwan menambahkan, Meski faktor tempat kejadian dugaan perbudakan yang bukan di tanah air, membuat ruang gerak Indonesia tidak leluasa untuk menindak pelanggaran-pelanggaran, yang mungkin ada. Tetapi, Pemerintah Indonesia masih bisa melakukan investigasi independen, untuk membongkar permasalahan yang masih serangkai dengan kasus tersebut. Seperti misalnya terkait perekrutan para ABK, apakah dilakukan secara legal atau tidak. Hal seperti itu basisnya adalah data, yang semestinya menuntut serta peran Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia.

Semua permasalahan ini tentu akan kembali mempertanyakan tentang peran pemerintah dalam mengurusi rakyatnya. Alih-alih peran negara dalam membuka lapangan kerja untuk penduduk pribumi terbilang sangat minim, jadilah negri lain sebagai tujuan dalam mengadu nasib dalam mencari nafkah. Lalu muncul masalah lain yakni dalam membekali kompetensi dalam bekerja dari dulu pemerintah hanya sekadar saja dalam mengurusinya. Akibatnya membuat betapa murah harga tenaga kerja Indonesia terhadap asing.

Namun sikap pemerintah saat ini sangatlah menyayat hati melihat bagaimana perlakuan pemerintah negara terhadap TKA Cina. Kedatangannya disambut dengan rentangan tangan dan diperlakukan bak anak emas yang diharapkan dapat membantu kondisi sekarang meski sudah banyak kecaman yang mengudara.

Sementara rakyat negri ibarat anak sendiri terkatung-katung tanpa kepastian kerja, malah diminta untuk work from home (WFH) yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK). Akhirnya ada yang mencoba jalan lain dengan berjibaku sendiri mendapat kerja dari agen pengiriman buruh secara liar dan ilegal. Alhasil, kasus TKI ilegal atau ABK ilegal tak dapat dihindari.

Meski begitu, terlepas dari pandemi corona atau tidak, kebijakan masuknya TKA Cina ini tetap harus ditolak. Pasalnya, di sisi lain, anak bangsa tengah tertimpa tsunami PHK. Termasuk bagi yang stay at home alias dirumahkan, itu sungguh tak ubahnya sebagai PHK terselubung. Mereka belum dipecat dari pekerjaannya, tapi juga tidak bisa bekerja karena harus menerapkan social distancing. Akibatnya, mereka otomatis tidak mendapatkan gaji.

Menurut Politisi PKS M. Nasir Djamil menyoroti sikap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang berkeras mendatangkan ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina disayangkan. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia ketergantungan dengan Cina. “Tetap ngotot ingin mendatangkan TKA Cina adalah bentuk penjajahan baru,” katanya kepada wartawan, wartaekonomi.co.id

Bagai makan buah simalakama, Tenaga Kerja Negri ini berusaha mengundi nasib di negri orang tetapi malah berakhir sebagai budak. Sedangkan didalam negri diperlakukan bagai anak tiri yang dibiarkan mengurusi diri sendiri dan malah mengistimewakan anak dari negri lain. Maka dapat disimpulkan yakni hanya terdapat dua pilihan: menjadi budak di negri orang atau diperlakukan sebagai anak tiri di negri sendiri.

Sudah sangat jelas kondisi ini benar-benar memperlihatkan wajah buruk oligarki yang penuh borok. Di samping itu, makin mempertegas praktik neoliberalisme sumber daya nafkah di dalam negeri. Ini juga sama saja membiarkan warga asing (aseng) menjajah dan menginjak-injak harga diri anak bangsa. Apa lagi istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi ketika orang luar lebih diistimewakan daripada warga sendiri?

Mereka yang dahulu dipilih rakyat yang kini menjabat sebagai pemerintah dengan harapan akan merealisasikan kesejahteraan rakyat hanya berujung janji palsu semata. Maka sosok pemimpin yang layaknya didambakan rakyat adalah seperti hadits Rasullah SAW berikut ini:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Dengan hanya menerapkan sistem Khilafah maka akan melahirkan sosok-sosok penguasa yang bertakwa kepada Allah hingga membuatnya bersungguh-sungguh berusaha mengurus seluruh urusan rakyatnya. Khalifah, sang penguasa Khilafah, akan menjalankan tugasnya hingga jaminan tersebut benar-benar bisa direalisasikan. Itu karena kesadaran penuh bahwa ia memiliki tugas sebagai raa’iin (pengatur dan pemelihara) dan junnah (pelindung).

Tidak seperti sistem saat ini yang tak lain peran negara diamputasi di bawah ideologi kapitalisme. Dalam kapitalisme, negara tak ubahnya regulator bagi pemangku kepentingan. Hanya mengatur dengan kebijakan dan aturan tapi tak mampu melindungi serta menjamin kehidupan rakyatnya.

Sedangkan dalam negara dibawah naungan Khilafah akan dipenuhi segala kebutuhan pokok tiap rakyatnya baik berupa pangan, pakaian, dan papan. Mekanismenya adalah dengan memerintahkan para laki-laki untuk bekerja dan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi mereka.

Khilafah juga akan mengatur mekanisme keberlangsungan jalur nafkah jika para laki-laki tidak dapat bekerja. Misalnya karena sakit, cacat, ataupun yang lainnya, maka Islam telah menetapkan solusi nafkah mereka dijamin kerabatnya. Tapi jika kerabatnya juga tak mampu, maka solusi terakhir negara Khilafah yang akan menanggungnya.

Khilafah juga akan mempermudah jalur-jalur birokrasi serta menempatkan para pejabat yang amanah untuk membantu Khalifah melaksanakan pemerintahan. Seluruh unsur pemerintah mengupayakan mekanisme administratif dan pengaturan berbagai kemaslahatan rakyat dengan prinsip kemudahan, tidak rumit, dan segera selesai.

Semua tugas pemerintahan dijiwai sebagai bagian dari keimanan kepada Allah SWT. Tiada terbersit sedikit pun di dalam diri para pejabat Khilafah untuk berbuat curang maupun zalim kepada rakyat. Karena mereka adalah manusia beriman yang sadar akan kemurkaan Allah jika mereka bermaksiat kepada-Nya.[S]

Editor : azkabaik

1 thought on “Dilema TKI: Menjadi Budak atau Anak Tiri

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.