Dimensi.id-Penyebaran wabah virus Corona hingga kini masih meresahkan seantero jagat raya. Berawal dari kota Wuhan, China, virus Corona akhirnya merebak ke seluruh penjuru bumi. Selain memakan korban jiwa, pandemi Corona pun telah memukul roda perekonomian dunia.
Di Indonesia, penyebaran virus Corona terjadi begitu cepat. Hal ini memberikan pengaruh besar bagi perekonomian tanah air. Imbauan physical distancing, bekerja, belajar dan beribadah di rumah, hingga pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan membuat roda ekonomi nyaris terhenti. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran pun menjadi sesuatu yang tak dapat terelakkan.
Melihat kondisi ini, sebagai upaya menekan kemerosotan ekonomi dampak Corona, pemerintah menyiapkan dana penanganan Corona dengan memangkas beberapa anggaran dana. Salah satunya dana abadi pendidikan dan tunjangan guru. Dilansir oleh laman CNBC Indonesia (7/4/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tahun ini menambah anggaran belanja sebesar Rp405 triliun untuk meminimalisir dampak Covid-19 ke perekonomian.
Dengan demikian, maka belanja tahun ini menjadi Rp2.613,8 triliun dari sebelumnya Rp2.540,4 triliun. Dengan tambahan belanja ini, maka defisit anggaran juga diperlebar menjadi 5,07% terhadap PDB atau Rp853 triliun. Sebelumnya hanya 1,76% dari PDB atau Rp307,2 triliun.
Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah kali ini tidak hanya menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari utang seperti penerbitan SBN atau global bond tapi juga alternatif skema lainnya. Alternatif lainnya adalah menggunakan pembiayaan non utang yang dianggap paling aman. Salah satunya sumber pembiayaan non utang adalah melalui dana abadi pendidikan dan tunjangan guru yang selama ini dikelola oleh LPDP. “Dia (dana abadi pendidikan) bisa berikan salah satu solusi yang sekarang jumlah (dana)nya Rp60 triliun,” ujar Sri Mulyani melalui media briefing, Selasa (7/4/2020).
Selain memangkas anggaran abadi pendidikan dan tunjangan guru, pemerintah pun berniat merelokasi anggaran dana haji tahun 2020 untuk tangani Corona. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Nanang Samodra mengusulkan dana haji dialihkan untuk penanganan Corona, karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji.
“Saya khawatir bahwa pelaksanaan ibadah haji ini kemungkinan besar akan tertunda. Alasannya hingga sekarang belum ada tanda-tanda COVID-19 akan menurun. Jadi saya ingin mengajak pak menteri mengasumsikan bahwa, atau membuat semacam skenario apabila ini ditunda, kira-kira dana untuk keperluan haji ini bisa dialihkan untuk menangani COVID-19,” kata Nanang dalam rapat virtual Komisi VIII dengan Menag. (detikNews, 8/4/2020)
Sudah jatuh tertimpa tangga, tampaknya pribahasa itu mampu mewakili kondisi rakyat Indonesia saat ini. Di tengah mewabahnya pandemi Corona yang mengancam jiwa, masyarakat pun dihadapkan pada berbagai persoalan pelik. Kesulitan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pokok menjadi hal yang tak dapat dihindari. Di saat kondisi seperti ini, pemerintah malah memangkas dana yang hampir semuanya berhubungan dengan rakyat.
Sikap pemerintah yang hendak memangkas tunjangan guru dan dana abadi pendidikan, tentu akan merugikan sejumlah pihak, yang justeru sebetulnya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah di tengah situasi penyebaran virus Corona. Daripada memangkas dana pendidikan, alangkah baiknya pemerintah memotong anggaran pos tak bermanfaat.
Seperti anggaran pemindahan ibukota dan anggaran infrastruktur lainnya yang nominalnya sangat besar. Dan jika dialokasikan terhadap wabah tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, Indonesia adalah negara kaya raya, dengan sumberdaya alam yang melimpah ruah. Dengan semuanya itu, tentunya sudah lebih dari cukup untuk menanggulangi wabah. Tanpa harus memangkas hak rakyat.
Jika kita menelaah dengan seksama, kebijakan anggaran untuk hadapi Covid-19, banyak menguntungkan pengusaha dan kroni rezim. Anggaran dana abadi pendidikan dan tunjangan guru dipangkas sementara pengusaha Ruangguru.com yang merupakan stafsus presiden mendapat proyek triliunan dari dana Kartu Prakerja. Untuk diketahui, sebesar 5,6 triliun akan digelontorkan pemerintah pada proyek Kartu Prakerja. Ruangguru ditunjuk sebagai salah satu mitra resmi Kartu Prakerja. (Tribunnews.com 21/4/2020)
Sungguh ironis, di saat ekonomi rakyat lumpuh dan jutaan karyawan mengalami PHK, pemerintah justru menggelontorkan dana triliunan kepada pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Sedangkan rakyat, disuruh mengikuti pelatihan Kartu Prakerja. Inilah bobroknya sistem demokrasi-kapitalis. Sistem ini telah melahirkan kebijakan-kebijakan tidak adil yang merugikan rakyat dan hanya menguntungkan oligarki (segelintir orang). Rakyat dibiarkan sendiri di tengah wabah pandemi. Bahkan dana haji yang notabene adalah uang rakyat pun hendak direlokasi dengan dalih untuk penanggulangan wabah.
Berbeda halnya dengan Islam. Sebagai agama sempurna, Islam memiliki seperangkat aturan yang mampu menuntaskan seluruh problematika kehidupan. Sejarah mencatat selama hampir 14 abad lamanya Islam mampu menjadi mercusuar dunia. Dan selalu terdepan dalam mengurusi rakyatnya. Islam dan segenap kebijakannya senantiasa berfokus pada kemaslahatan umat.
Keberadaan penguasa dalam Islam semata-mata hanya untuk mengurusi kebutuhan umat. Pemimpin Islam akan bersungguh-sungguh mengurusi umat dengan segenap hati. Yang demikian karena pemimpin Islam sadar betul bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
Rasulullah saw. bersabda:
“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim. Lalu dia tidak memedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada hari kiamat).”(HR Abu Dawud dan at Tirmidzi)
Dalam Islam, keselamatan nyawa adalah yang utama, jauh berharga dibandingkan dengan keselamatan ekonomi. Rasulullah saw. bersabda:
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani)
Sebagai realisasi dari hadis di atas, negara Islam (khilafah) dan pemimpin Islam (khalifah) akan senantiasa bertanggungjawab dan berjuang sekuat tenaga demi menjaga keselamatan rakyatnya dalam segala kondisi. Terlebih saat terjadi wabah pandemi. Sebelum terjadinya suatu wabah, khilafah akan memberikan pelayanan kesehatan terbaik serta menjaga kesehatan rakyat dengan baik.
Demikian pula ketika terjadi wabah, pemimpin Islam (khalifah) dan negara Islam (khilafah) akan memusatkan perhatiannya secara penuh agar wabah segera berakhir. Negara khilafah pun akan independen dan bijak dalam mengambil keputusan terbaik untuk negara dan rakyatnya.
Negara khilafah juga didukung sistem ekonomi yang kuat. Negara khilafah mengatur kekayaan sesuai porsinya. Islam tidak akan membiarkan kekayaan negara dikuasai segelintir orang (oligarki). Sehingga saat negara dilanda wabah penyakit. Negara memiliki keuangan yang cukup untuk mengatasinya. Hal ini karena Islam telah menetapkan kekayaan dalam tiga bagian, yaitu harta individu, harta milik umum dan harta negara.
Kekayaan milik umum akan dikelola negara dan dikembalikan manfaatnya untuk rakyat. Itulah sebabnya, anggaran pembiayaan di kala wabah pun akan memrioritaskan kemaslahatan rakyat dan sesuai dengan syariat. Bukan dari utang yang mengandung riba atau memangkas dana milik rakyat, seperti gaji guru, dana haji dan lainnya.
Selain itu, negara khilafah juga memiliki baitulmal (kas negara). Adapun sumber dana baitulmal semua berasal dari kharaj, fa’i, jizyah, dan lain sebagainya. Jika dana baitulmal tidak mencukupi, barulah negara akan membuka pintu sedekah dan menerapkan dharibah (sejenis pajak) bagi orang-orang kaya saja.
Demikianlah penjelasan tentang betapa luar biasanya Islam dalam mengatur seluruh urusan manusia. Islam sudah teruji kemampuannya mengatasi segala masalah kehidupan. Semua kebijakan yang diambil dalam Islam hanya demi kemaslahatan dan keselamatan umat.
Ini semua karena aturan Islam berasal dari aturan yang shahih; bersumber dari Zat yang Maha Sempurna. Karenanya sudah menjadi keharusan bagi kita untuk kembali kepada Islam beserta aturannya dan menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Serta mencampakkan sistem demokrasi-kapitalis biang segala kesengsaraan.
Wallahu’alam bi ash-shawwab
Penulis : Reni Rosmawati, Ibu rumah tangga, alumni BFW
Editor : Fadli