Dimensi.id-Kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia nampaknya sudah menjadi hal biasa terjadi. Sejak dulu sampai sekarang selalu ada saja kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Seperti yang baru-baru saja terjadi, yaitu kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung Sudrajad Dimyati.
Dikutip di laman nasional.tempo.co, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap ini, yaitu Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Ivan merupakan tersangka pemberi suap kepada Dimyati dkk. Dengan penahanan ini, berarti semua tersangka dalam kasus suap Sudrajad Dimyati telah resmi ditahan.
Dalam perkara ini, KPK menetetapkan delapan orang yang menjadi tersangka. Lima orang ditetapkan menjadi tersangka penerima suap, yaitu Sudrajad Dimyati dan lima pegawai di Mahkamah Agung. Lima orang itu ialah Elly Tri Pangestu selaku Panitera Pengganti Mahkamah Agung; Desy Yustria selaku PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung; Muhajir Habibie selaku PNS pada Kepaniteraan; dan dua PNS di Mahkamah Agung, yakti Nurmanto Akmal dan Albasri.
Sedangkan sebagai pemberi suap, KPK menetapkan empat orang menjadi tersangka. Mereka adalah dua orang pengacara Bernama Yosep Parera dan Eko Suparno; dan dua pengurus koperasi Intidana, yakti Heryanti Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai Mahkamah Agung itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana. Sudrajad diduga menerima suap sebesar Rp800 juta.
Sungguh, perkara korupsi saat ini sudah sangat masif terjadi di berbagai sektor. Baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pelaku bisnis. Jika kita dapat melihat lebih dalam, sebenarnya ini bukanlah semata-mata karena kerusakan pada rezim, tetapi hal ini terkait dengan sistem yang berjalan saat ini di negara kita. Perlu kita sadari juga, bahwa sistem demokrasi liberal yang kita gunakan di sistem saat ini ternyata tidak dapat membawa perubahan lebih baik untuk masyarakat, melainkan sebaliknya.
Baca Juga : Demokrasi Vs Islam Dalam Mengatasi Korupsi
Selama ini, setiap pengadaan pemilu, rakyat selalu dijanji-janjikan untuk kehidupan yang lebih baik oleh calon presiden dan wakil presiden, tetapi sudah 77 tahun Indonesia merdeka, nampaknya walaupun berganti-ganti presiden, tetap saja hidup kita seperti ini dan tidak ada perubahan yang signifikan, kesejahteraan yang dijanjikan tetap jauh dari pandangan mata. Bahkan tidak kita pungkiri, angka pengangguran dan kemiskinan pun kian meningkat.
Sedangkan para pejabat tinggi negara ini masih berkutat pada korupsi. Padahal mereka sudah berjanji akan mengabdi pada negeri. Inilah kepahitan yang harus kita hadapi saat ini, menyaksikan orang-orang di atas sana banyak yang tidak benar-benar menggunakan jabatan mereka untuk rakyat, tetapi justru membuat kerusakan.
Solusi dari budaya korupsi ini adalah melepaskan diri dari jerat sistem kapitalisme dan mengadopsi sistem yang benar, sistem yang berasal dari Allah SWT, yaitu sistem Islam. Untuk mengubah sistem ekonomi kapitalisme, Indonesia perlu menganut sistem politik Islam, serta mengubah haluan politik ekonomi Indonesia menjadi politik ekonomi Islam dengan menegakkan institusi khilafah.
Di dalam sistem Islam, selain masyarakat yang akan dibina sesuai dengan pemikiran Islam, juga para pejabat negara harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai amanah dalam Islam agar mereka memahami betul betapa besar tanggung jawab menjadi pelayan rakyat.
Islam adalah sistem pengaturan yang sangat sempurna dan paripurna. Islam datang untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna, dengan Islam InsyaaAllah rakyat sejahtera. Contoh kecil misalnya, kepemilikan atas asset akan diselaraskan dengan pandangan Islam. SDA seperti migas, emas, nikel, besi, baja, dan lainnya adalah milik umat. Semua itu dikelola oleh negara dan tidak boleh dimiliki hanya segelintir orang kapitalis saja. Negara akan mengelolanya dan mengembalikan hasilnya dengan sebaik-baiknya kepada rakyat.
Hanya dengan sistem Islam, Khilafah Islamiyyah akan terwujud sistem politik dan ekonomi Islam. Dengan khilafah jualah, akan hadir sosok pemimpin yang amanah dan bertakwa pada Allah SWT. Pemimpin dalam Islam akan menjalankan kewajiban pengurusan terhadap rakyat dengan pengurusan sesuai dengan syariat Islam. Wallahu’alam.
Penulis : Mita (Komunitas Pena Banua)