Penulis : Eviyanti (Pendidik Generasi dan Member AMK)
Dimensi.id-Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bandung kembali melaporkan update penanganan kasus virus Corona (Covid-19). Dilansir oleh prfmnews.pikiran-rakyat.com, Sabtu (01/08/2020), hingga Sabtu 1 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB, kasus konfirmasi atau positif Covid-19 di Kabupaten Bandung mencapai 191 kasus. Artinya bertambah satu kasus dari Jumat 31 Juli kemarin yang berjumlah 190. Dari 191 konfirmasi Covid-19, 42 diantaranya berstatus dalam proses perawatan, 143 pasien dinyatakan sembuh, sedangkan 6 lainnya dinyatakan meninggal dunia.
Sampai saat ini, kasus penyebaran Covid-19 semakin bertambah bahkan kurvanya pun semakin naik.Korban pun bertambah, salah satunya dari ASN dan Nakes Kabupaten Bandung yang positif Covid-19, yang mengharuskan sejumlah Dinas terapkan isolasi parsial.
Sebanyak delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga medis di Kabupaten Bandung positif terpapar Covid-19. Akibatnya, beberapa dinas terpaksa menerapkan pembatasan pelayanan bahkan hingga mengisolasi total kantor mereka. Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bandung Yudi Abdurrahman merinci, empat ASN yang positif adalah dua orang dari Dinas Pangan dan Perikanan (Dispakan), satu dari Dinas Sosial (Dinsos) dan satu dari Dinas Kesehatan (Dinkes). “Sedangkan empat orang sisanya adalah tenaga medis di RSUD Soreang,” ujarnya saat dihubungi Rabu, 29 Juli 2020.
Yudi menambahkan, semua ASN dan tenaga medis yang positif sudah menjalani isolasi. Tracing dan tes swab bagi yang melakukan kontak erat dengan pasien positif tersebut juga sudah dilakukan. Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinkes Kabupaten Bandung Grace Mediana. Ia melansir bahwa 4 tenaga medis RSUD Soreang terdiri dari 2 dokter dan 2 perawat. “Pasien positif sudah menjalani isolasi. Ada yang di Balai Latihan Kerja (BLK) Baleendah dan ada yang isolasi mandiri,” kata Grace.
Begitu pula dengan pegawai di Dispakan, Dinsos dan Dinkes yang sudah menjalani isolasi. Selain itu Grace pun menegaskan bahwa tracing dan tes swab sudah dilakukan di semua instansi, yang pegawainya terpapar dan tes swab sudah dilakukan terhadap mereka dengan kontak erat. Di RSUD Soreang sendiri, kata Grace, poliklinik yang sebelumnya ditangani oleh dokter dan perawat yang positif, kini ditutup sementara. “Ditutup sampai hasil tracing dan tes usap negative untuk petugasnya”, ucapnya.
Sementara itu Sekretaris Dispakan Kabupaten Bandung Atep Dedi Kurnia mengatakan, kantornya ditutup total sejak 23 Juli 2020 lalu. Hal itu menyusul salah seorang pejabat di dinas tersebut yang positif terpapar Covid-19. “Namun alhamdulillah hasil swab ketiga semua pegawai Dispakan sudah menunjukan hasil negatif. Jadi Senin (3 Agustus 2020) kantor sudah bisa kembali dibuka,” kata Atep. Selama isolasi, kata Atep, seluruh pegawai Dispakan tetap bekerja dari rumah. Begitu pula rapat koordinasi tetap dilakukan secara daring. Namun setiap hari, Atep menyatakan, ada beberapa orang pegawai yang bergiliran piket. Ia pun meyakinkan bahwa kantor Dispakan kini sudah steril karena sudah disemprot disinfektan dan semua pegawai sudah dinyatakan negatif.
Berbeda dengan Dispakan, Dinsos hanya menerapkan sistem bekerja dari rumah secara bergiliran. “Soalnya kami tetap harus memberikan pelatanan kepada masyarakat,” ujar Kandinsos Kabupaten Bandung Nina Setiana.(pikiran-rakyat.com, Rabu, 29/07/2020)
Inilah yang terjadi ketika Negara hanya mementingkan ekonomi saja.Dari awal Indonesia tidak menerapkan sistem lockdown, instruksi penguasa hanya sebagai seruan moral. Buktinya, masih banyak perusahaan/ lembaga yang tidak menerapkan work from home/WFH, KRL pun tetap ramai, bandara ramai, pasar dan mal-mal penuh pengunjung yang berbelanja, tetapi untuk aktivitas beribadah harus di rumah. Dengan tidak menerapkan sistem lockdown, mengakibatkan korban terus bertambah sampai saat ini.
Seharusnya pemerintah bersikap tegas, jika ingin pandemic segera berakhir, tidak hanya melarang aktivitas ibadah dan keagamaan di masjid atau tempat umum tapi juga semua aktivitas tanpa terkecuali. Tanpa sikap tegas dan justru melakukan pembiaran pada aktivitas yang memunculkan potensi rakyat/ umat terserang virus hingga berpotensi pada jatuhnya korban/ kematian, maka merupakan predatorisme yang dilakukan Negara terhadap rakyatnya. Seperti yang terjadi sampai saat ini kasus Covid–19 yang semakin naik, fakta pun berbicara.
Berbeda dengan Islam, yang bekerja secara maksimal menjalankan fungsi riayah dan junnah bagi rakyatnya. Maka dari itu, hendaknya kaum muslim secara keseluruhan melek politik Islam, memahami bagaimana Negara khilafah menjadi Negara independen.
Islam akan menyelesaikan permasalahan umat dengan cepat, tegas dan sesuai hukum syara. Seperti dalam masalah wabah maka Negara akan menerapkan sistem lockdown, dengan begitu wabah tidak akan terus menyebar. Ketika menerapkan suatu kebijakan pun semua dikaji dan dipikirkan secara matang baik dan buruknya tanpa menzalimi rakyat banyak.
Islam dengan kepemimpinan sebagai raa’in (pelayanan) dan junnah (perlindungan), mengikat pemerintah untuk menerapkan kebijakan swasembada dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelengkap bagi warga negara yang terdampak wabah. Dan Negara wajib menjamin distribusi barang, sehingga barang terus tersedia. Ketika ada yang melanggar dengan peraturan atau kebijakan yang telah diterapkan, maka Negara akan menindak dan memberikan sanksi dengan tegas sesuai dengan hukum syara.
Maka, yang dibutuhkan hari ini adalah realisasi penerapan syariah kaffah. Menunda penegakkannya hanya akan semakin menyengsarakan manusia di seluruh dunia. Saatnya menyambut abad khilafah. Wallahua’lambishshawab.
Editor : Fadli