Dimensi.id-Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pandang bulu memberikan layanan investasi kepada penanam modal asing. Artinya, BKPM akan memberikan karpet merah kepada semua investor asing, selama mereka menati undang-undang yang berlaku. Hal ini sudah menjadi ketentuan Presiden Jokowi.
Data penanaman modal asing di Indonesia tahun 2021, posisi pertama masih diisi oleh Singapura dan kedua, Hong Kong. Di posisi ketiga dan keempat ada China dan AS. Sementara itu, posisi kelima ditempati oleh Jepang. Nama Menteri Bahlil kini sering muncul di pemberitaan media, sejak “keberhasilan” hilirisasi Nikel Indonesia. Terkesan tegas hingga IMF ” cawe-cawe”, mungkin sudah setara dengan Menteri Luhut.
Setelah Presiden Jokowi pulang dari Cina pun, Bahlil memberitahukan kesuksesan yang didapat yaitu komitmen investasi dari perusahaan asal China, Xinyi International Investment Limited senilai US$ 11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun (asumsi kurs Rp 15.107 per US$). Investasi ini meliputi pengembangan ekosistem rantai pasok industri kaca serta industri kaca panel surya di Kawasan Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bahlil menegaskan investasi Xinyi Group ini merupakan bukti tingginya kepercayaan investor kepada Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Mengingat, Xinyi Group merupakan perusahaan pemain kaca terbesar di dunia. Terlebih akan ada rencana penggunaan tenaga kerja Indonesia sekitar 35 ribu orang.
Proyek di Batam sebenarnya proyek kedua setelah Gresik, dengan proyek yang sama yaitu manufaktur kaca komprehensif berskala besar di Kawasan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate) di Gresik dengan nilai investasi sebesar US$ 700 juta. Namun proyek Batam digadang akan menjadi pabrik terbesar kedua setelah Cina. Setelah sukses membangun hilirisasi Nikel Bahlil berencana mendorong proyek pasir kuarsa kemudian hilirisasi industri kaca panel surya terintegrasi mulai dari pengolahan pasir silika hingga ke pembuatan. Dimana output produknya hampir 95% untuk ekspor, karena pasarnya adalah luar negeri (cnbcindonesia.com, 29/7/2023).
Banyak Investasi Mengapa Tak Linier Dengan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia?
Sepanjang 2022 dengan total realisasi investasi yang mencapai Rp 1.207,2 triliun jumlah penyerapan tenaga kerjanya hanya sebanyak 1.305.001 orang. Padahal, pada 2017, dengan realisasi investasi yang hanya sebanyak Rp 692,8 triliun, jumlah tenaga kerja yang terserap 1.176.323 orang. Mengapa justru semakin sedikit penyerapannya? Bahlil mengatakan, semakin tidak maksimalnya penyerapan tenaga kerja ini lebih disebabkan fokus arah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini adalah untuk hilirisasi yang berorientasi industri dan energi hijau.
Akibatnya investasi yang masuk padat modal atau padat teknologi ketimbang padat karya. “Yang namanya hilirisasi pasti padat teknologi, dan ini cara untuk bagaimana meningkatkan produktivitas kita. Konsekuensinya pasti tidak banyak atau maksimal dengan karyawan karena dia teknologi, mesin, apa segala macam,” ujarnya (cnbcindonesia, 25/1/2023). Pilihan hilirisasi sudah menjadi pilihan pemerintah, menurur Bahlil, masuknya aliran investasi yang padat modal dan padat teknologi, Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju ketimbang fokus pada padat karya.
Bukan berarti pemerintah mengabaikan investasi padat karya, melainkan dibagi ke sektor lainnya, termasuk UMKM. Sepanjang 2022, dengan nilai investasi usaha mikro dan kecil sebesar Rp 318,6 triliun penyerapan teana kerja nya mencapai 7.608.210 orang. Kebijakan yang memudahkan investor besar ini tak urung menjadi pertanyaan beberapa pengusaha, terutama menjelang pemilu, akankah pemimpin baru Indonesia akan sama dengan Presiden Jokowi?
Bahlil Lahadalia menyampaikan ini adalah curhat dari sejumlah pengusaha asal Korea Selatan (Korsel) mengkhawatirkan soal sosok pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilu 2024. Menurut Bahlil, yang ditanyakan para pengusaha itu bukan Jokowinya, namun tapi cara mengurus investasinya masihkah sama dengan Pak Jokowi? Pengurusan investasi hanya membutuhkan tiga hal, yakni konsisten dalam membuat kemudahan berusaha, konsisten menjalankan regulasi, dan konsisten mengawal investasi di tingkat lapangan.
Berdasarkan Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 82 persen. Selain itu, 65 persen responden sepakat bahwa program yang sudah dijalankan Presiden Jokowi untuk tetap dilanjutkan. Oleh sebab itu, Bahlil menyatakan Indonesia butuh figur pemimpin yang berani dan konsisten, tentang siapa orangnya masyarakat dipersilahkan memilih sendiri. Tentulah harus yang programnya bagus dan mayoritas publik menginginkannya.
Kapitalisme Keniscayaan Lahirkan Pemimpin Mental Pengusaha
Jika membaca beneran fakta di atas, jelas terlihat proyek hilirisasi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat samasekali, pun urusan lapangan pekerjaan. Karpet merah yang digelar untuk asing justru membuat rakyat berdarah-darah dan gulung tikar. Bagaimana tidak, proyek yang rata-rata mengelola SDA negeri ini yang secara undang-undang adalah milik rakyat justru diberikan kepada asing. Kemudian rakyat hanya diberi bagian di usaha UMKM yang jika dibandingkan besarannya hanyalah remah-remah dari besarnya tambang Nikel, Emas, Kuarsa, tembaga dan lain sebagainya.
Ahli berikut teknologinya di datangkan dari luar negeri, sebesar apapun nilai investasinya tetaplah tujuannya hanya profit. Rakyat Indonesia, hanya kebagian menjadi tenaga kerja kasarnya, meskipun beberapa investasi faktanya sudah sepaket dengan SDMnya. Alasannya, lagi-lagi mereka ahli kita tidak. Jika benar negara berpihak pada rakyatnya, tentulah sektor pendidikan akan didorong untuk mencetak SDM yang diinginkan, atau jika sudah ada maka merekalah yang dipanggil untuk bekerja, banyak dari lulusan universitas yang ijasahnya tak guna, sebab tak ada lapangan pekerjaan yang lowong.
Pantas saja, meski investasi terus digenjot, kerjasama bilateral, multilateral dijalin masyarakat kian miskin. Kriminalitas kian bebas dan mengerikan. Ya, rakyat berjuang sendiri, ketika tidak ada dukungan mumpuni apapun jadi, yang penting perut terisi. Slogan pajak untuk pembangunan tak ada realitanya, sebab berantakan untuk pembiayaan proyek-proyek raksasa nirguna. Semakin payahlah keadaan rakyat, fakta ini adalah sebuah keniscayaan, kapitalisme memang hanya melahirkan pemimpin bermental pengusaha. Apapun dihitung untung rugi termasuk ketika berbicara urusan rakyat.
Islam Sejahterakan Umat Secara Pasti
Akan berapa lama lagi kita bertahan dengan keadaan yang menyengsarakan ini jika setiap saat sebenarnya kita bersanding dengan solusinya? Ya, kaum Muslim, mayoritas penduduk Indonesia ini semestinya sadar, bahwa agama yang diyakininya tidak hanya berisi tentang ibadah haji dan lainnya, tapi juga seperangkat aturan yang disebut syariat guna menyelesaikan seluruh persoalan umat.
Pertanyaannya mengapa tak segera menerapkannya? Kaum Muslim telah tertipu demokrasi yang selalu mengatakan cara memilih pemimpin baru yang lebih baik, padahal yang terjadi adalah muka beda kebijakan sama, yaitu melanjutkan apapun yang sudah ditetapkan oleh pemimpin sebelumnya. Lihat saja kekhawatiran pengusaha Korea, tentulah mereka tak akan tinggal diam jika ditawarkan kepada mereka cara memastikan kebijakan pemimpin baru Indonesia tetap sama, yaitu membiayai kampanye bakal calon hingga benar-benar naik menduduki kursi kekuasaan.
Di sinilah letak batilnya demokrasi, sebab hanya melanggengkan aturan manusia. Sangat berbeda dengan Islam, setiap solusinya akan menciptakan keadilan, sebab Allah SWT sendiri pembuat hukumnya. Maka, negara adalah Rain dan Junnah sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” [Hr. Bukhari dan Muslim]
Juga sabda Beliau, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Jelas, pemimpin dalam Islam hanya akan menerapkan syariat Islam, dimana kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan dijamin negara. Pembiayaan berasal dari kas Baitul Mal, yang didapat dari pengelolaan kepemilikan umum (tambang, energi, gas dan sebagainya), kepemilikan negara (segala sesuatu baik milik umum atau individu yang ditetapkan syara menjadi milik negara) dan zakat.
Setiap pria dewasa akan dipastikan bekerja agar bisa menafkahi keluarganya, lapangan pekerjaan akan sangat luas karena industri dikelola oleh negara, tak ada investasi ataupun kerjasama dengan pihak asing. Penggunaan teknologi tercanggih tidak tertolak, tapi sifatnya memudahkan pekerjaan manusia, bukan menghilangkan lapangan pekerjaan. Sungguh, hanya sistem Islam yang terbukti berabad-abad mampu memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Wallahu a’lam bish showab. [DMS]