Dimensi.id–Persoalan anak dan perempuan memang tak ada habisnya, tak kurang juga upaya setiap negara menyelesaikannya, namun seolah solusi tak pernah terwujud secara pasti, karena angka kriminal dengan korban anak dan perempuan semakin tinggi.
“Solusi” terbaru yaitu, telah resmi adanya penandatanganan nota kesepemahaman (MoU) antara Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) tujuannya untuk memperkuat perlindungan hak anak. Penandatanganan MoU bertempat di Masjid Istiqlal dalam acara Interfaith Iftar and Networking Dinner 2024.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI Kamaruddin Amin mengatakan, “Dengan MoU ini kami bertekad untuk memenuhi hak-hak anak di Indonesia.” MoU itu mencakup tiga aspek penting, yaitu advokasi, pengembangan kapasitas, dan berbagi sumber daya sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak.
Menurut Kamaruddin masih banyak anak Indonesia yang terbatas dalam mengakses pendidikan dan masjid yang ramah anak agar kualitas hidup anak meningkat.
Maka, peran tokoh agama, penyuluh agama, dan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hak anak. Inilah fungsi keagamaan yang bisa dilakukan.
Ketua Perwakilan UNICEF untuk Indonesia Maniza Zaman mengatakan, MoU ini merupakan komitmen bersama untuk melindungi hak setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan. Kolaborasi UNICEF dengan Kementerian Agama ini sekaligus mempromosikan dan mengintegrasikan hak-hak anak di semua agama di Indonesia (antaranews.com, 28/3/2024).
Pertanyaannya Mengapa Harus Dengan UNICEF?
Patut diapresiasi upaya pemerintah terhadap persoalan anak di Indonesia, pertanyaannya mengapa harus dengan UNICEF? Mereka adalah salah satu tangan PBB, organisasi internasional yang mengklaim polisi dunia tapi tak pernah bisa menghentikan perang di berbagai belahan dunia.
Bayangkan saja Gaza yang hingga kini masih terpuruk pasca serangan Israel Laknatullah, PBB tak bisa menghentikan sesuai klaimnya sebagai organisasi perdamaian dunia. Berapa jumlah anak yang kehilangan hak-hak mereka, tak lagi bisa sekolah, makan layak dan hidup normal layaknya anak-anak bangsa Eropa yang mereka notabene kafir?
Jelas harus ada pemaknaan yang sama tentang gambaran sejahtera yang dimaksud. Agar masyarakat sadar dan paham, yang mereka serang, musuhi, jauhi dan lainnya bukan mereka yang ingin memperjuangkan perubahan, tapi sistem yang diterapkan hari inilah penyebab utamanya.
Kapitalisme hari ini telah sukses mendefinisikan kesejahteraan hanya sebatas materi, sehingga jika anak mampu mengembangkan kapasitasnya dan bisa berbagi sumber daya maka itulah makna sejahtera sebenarnya. Padahal makna itu sangat jauh dari sejahtera hakiki.
Karena pada faktanya anak-anak Indonesia memang masih belum mendapatkan jaminan kesejahteraan dan pendidikan yang menyeluruh. Bahkan ada banyak persoalan yang dihadapi anak Indonesia hari ini, seperti stunting, kekerasan dan kemiskinan. Oleh karena itu, MOU ini menjadi tidak relevan dengan persoalan yang dihadapi anak Indonesia hari ini, karena tetap dalam bingkai sistem hari ini yaitu kapitalisme.
Sudah jelas dari satu pilar saja, yaitu definisi bahagia yang hanya berdasar materi semata telah gagal mewujudkan kesejahteraan, apalagi pilar lainnya seperti yaitu bebas berperilaku, bebas memiliki dan bebas beragama yang makin subur dalam naungan sistem politik demokrasi akan semakin jauh dari makna sejahtera hakiki itu.
Jelas, sisstem hari ini tidak mungkin mewujudkan jaminan kesejahteraan termasuk layanan pendidikan secara nyata. Kapitalisme menjadikan negara bukan berfungsi sebagai pengurus rakyat, melainkan hanya mengesahkan undang-undang untuk memuluskan investor asing yang mereka itulah eksekutor sesungguhnya dari berbagai pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
Hanya Dalam Islam Anak Mendapat Jaminan dan Perlindungan Utuh
Islam memberikan jaminan akan terwujudnya perlindungan yang hakiki pada anak, baik kesejahteraan, keamanan, hak pendidikan dan lainnya, dan mewajibkan negara untuk mewujudkannya. Alasannya karena Islam bukan sekadar agama pengatur akidah pemeluknya namun juga solusi atas seluruh persoalan manusia.
Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,”Imam adalah pemimpin yang pasti akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya” (HR. Al-Bukhari). Disini jelas ada kewajiban bagi seorang pemimpin hanya berpegang teguh kepada syari’at Islam. Ada konsekwensi jelas yang harus dijalani, yaitu pertanggungjawaban itu atas pelaksanaan syariat, bukan yang lain.
Maka semestinya kita sebagai kaum muslim berjuang agar penerapan Islam terwujud. Menggantikan kapitalisme, apalagi bersandar pada kerjasama dengan asing atau kafir yang ujungnya akan menghilangkan kedaulatan negara dan bangsa karena membebek apa kata mereka dan merendahkan Alquran dan sunah sebagai pedoman hidup kaum muslim itu sendiri.
Penerapan syariat Islam juga akan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dalam semua aspek kehidupan. Di antaranya adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok individu rakyat terhadap sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Negara hadir sebagai support sistem terbaik, dengan mengelola seluruh sumber daya alam yang dimiliki tanpa melibatkan asing, hasil pengelolaan inilah yang akan dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung seperti BBM, air, Listrik dan lainnya. Juga secara tidak langsung seperti pembangunan sekolah, masjid, jalan, jembatan, rumah sakit dan lainnya, semua gratis bukan untuk rakyat miskin saja tapi perindividu rakyat baik kaya maupun miskin.
Terlebih urusan anak, yang notabene adalah generasi penerus bangsa pembangun peradaban mulia, sepanjang sejarah Islam saat memimpin dunia, selalu menghadirkan sosok-sosok Masyur tak lekang oleh waktu baik kesalihannya maupun kecerdasannya. Sebut saja Imam Syafi’i, Ibnu Firnaz, Khawarizmi dan lainnya. Wallahualam bissawab. [DMS].