Dimensi.id-Pemilu masih satu tahun lagi, namun ombak koalisi partai sudah berayun sedemikian keras. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tetap menjaga hubungan baik dengan Partai Golkar dengan cara berkomunikasi secara intens. Hal ini didasari atas beralihnya dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dijajakinya Partai Amanat Nasional (PAN) yang notabene keduanya merupakan anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ke PDIP.
“Ketika bertemu dengan Pak Zulkifli Hasan kemarin, kemudian Pak Mardiono Ketua Umum PPP, beliau-beliau menjelaskan tentang posisinya dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah sehingga tentu saja secara etis kami juga harus membangun komunikasi politik yang baik dengan para petinggi Golkar,” kata Hasto ditemui saat menghadiri Konsolidasi PDIP DKI Jakarta di Basket Hall, GBK, Senayan, Minggu 4 Juni 2023. Hasto mengklaim dia sudah menemui para petinggi Golkar untuk melakukan komunikasi politik. “Terlebih Mbak Puan selaku Ketua DPR RI, beliau juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan khusus (dengan petinggi Golkar),” kata Hasto (tempo.co, 4/6/2023).
Tumbal Demokrasi: Rakyat
Koalisi adalah hal yang tak terelakkan dalam proses pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi. Fakta koalisi benar-benar bersifat sementara atau berasas manfaat justru menjadi motor pendorong para politisi pendukung demokrasi untuk melanggengkannya. Koalisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak berwenang mengatur rangkaian proses pemilu menetapkan calon presiden (capres) yang akan bertarung di Pilpres 2024 harus menguasai atau didukung setidaknya 115 kursi milik partai politik di DPR RI.
Aturan itu tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Syarat tersebut lebih dikenal publik dengan nama ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (CNN indonesia.com, 24/8/2023). Hari ini jelas PDI-P yang memiliki kans terbesar menjadi penguasa, sehingga menarik partai yang tadinya menjadi lawan untuk bersekutu memenangkan pertarungan. Tak apa meski calonnya tak mendapatkan kursi presiden, asalkan tetap kebagian kue jabatan. Sekelas menteri atau anggota majelis juga tak mengapa.
Sudah terbayang, satu persoalan partai bakal terangkat, yaitu membuka jalan pendanaan, sudah menjadi rahasia umum bahwa para aktifis politik yang tergabung dalam sebuah partai, harus memberikan dana pribadinya untuk partai atau setidaknya menjadi jalan bagi partai untuk mendapatkan dana dari kedudukan para aktifis tersebut di masyarakat dan pemerintahan.
Tak peduli bagaimana jalan mendapatkan dana, korupsi adalah hal yang lumrah, bertambah panjangnya deretan pejabat yang tersangkut korupsi hanyalah angka, samasekali tak menghalangi proses pemilihan, karena akan ada banyak kader-kader lain yang lebih solid sekaligus lihai untuk mendapatkan harta.
Lantas bagaimana rakyat? Jelas menjadi tumbal, hanya dimintai suara, terdaftar sebagai wajib pajak kemudian dilupakan hingga lima tahun mendatang. Padahal, adanya kekuasaan pada para penguasa bukan untuk main-main, atau sekadar menentukan pilihan pemimpin. Tapi amanah besar yang harus ditunaikan dengan adil dan berperikemanusiaan, yaitu mengurusi urusan rakyat.
Bergabungnya partai oposisi menjadi koalisi samasekali tak akan merubah keadaan, selama sistem yang mengikat mereka adalah kapitalisme demokrasi. Sangatlah tepat jika ada pomeo yang mengatakan dalam politik tidak ada lawan atau kawan yang abadi, kecuali kepentingan itu sendiri.
Demokrasi Sistem Buruk untuk Perubahan
Sejatinya pemilihan pemimpin adalah untuk memudahkan sebuah urusan diselesaikan. Pemimpin itulah yang kelak mengeluarkan kebijakan, yang kemudian dilaksanakan oleh negara sekaligus ditaati oleh rakyat. Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan.” (HR Muslim).
Artinya, kepemimpinan tidak sembarangan, asal bisa kemudian menjabat, dalam Islam semua dipertanggungjawabkan hingga akhirat. Untuk itulah, Islam telah memberikan seperangkat aturan yang samasekali pemimpin itu tidak boleh mengabaikannya, yaitu syariat. Keluar dari ketetapan syariat maka para ulama fikih menganggapnya sebagai kemaksiatan.
Sabda Rasulullah yang lain, “Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum Muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya dan kemiskinannya.” (Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam). Pemimpin ada untuk maslahat umat, bukan yang lainnya. Hal ini tidak akan pernah terwujud dalam sistem demokrasi yang diterapkan negara.
Khilafah: Sistem kepemimpinan Umum
Islam sebagai sebuah ideologi atau mabda, jelas memuat tak hanya akidah namun juga sekaligus peraturan. Sama seperti semua ideologi yang pernah ada di dunia, juga memiliki akidah dan peraturan. Sosialis, kapitalisme dan Islam, dua yang pertama buatan manusia, jelas tak sesuai fitrah manusia. Sebab berdiri di asas sekuler, pemisahan agama dari kehidupan. Sehingga pemimpin yang lahir dari kedua ideologi adalah kerusakan demi kerusakan, tak peka dengan penderitaan rakyat. Sedangkan Islam, memang hari ini tak ada negara yang mengembannya. Namun sejarah bisa membuktikan betapa kuat dan mulianya sistem ini, berasal dari Allah SWT.
Selama 1300 tahun, hingga kini belum ada yang bisa melampaui. Kaum Muslim sepanjang waktu itu senantiasa dipimpin oleh pemimpin yang adil, peka terhadap penderitaan rakyat. Proses pemilihan pemimpin dalam Islam terbilang mudah, cepat dan sederhana. Dimulai dari persyaratan inikod yaitu pria, Islam, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu mengemban tanggungjawab , maka berhak maju mencalonkan diri. Kemudian dikenal oleh masyarakat dan bersedia menerapkan syariat Islam.
Kepemimpinan dalam Islam tidak boleh kosong, sehingga pemilihannya diutamakan. Agar syariat bisa segera diterapkan, dan menjadi ijma’ sahabat ketika para sahabat lebih mementingkan pemilihan pemimpin daripada menguburkan jenazah Rasullah. Menunjukkan betapa pentingnya keberadaan seseorang sebagai pemimpin. Pemimpin bukan sekadar mengamankan periuknya, namun sadar bahwa hanya dialah yang bertindak sebagai pelayan umat. Wallahu a’lam bish showab. [DMS]