Dimensi.id-Sampai saat ini publik masih mendesak agar pemerintah pusat lebih tegas dalam mengendalikan sebaran virus dengan memberlakukan kebijakan karantina wilayah atau lockdown. Di tengah keplin-planan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait masalah penyebaran Covid-19 ini, yang semula Darurat Sipil hingga diganti lagi menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitanmenyatakan soal cuaca panas dapat membunuh virus corona. Yang mana sampai sekarang belum ada bukti ilmiah terkait kebenaran teori ini. Anehnya, pernyataannya justru dibenarkan pula oleh Kepala BMKG dan pejabat lainnya.
“Dari hasil modelling kami, cuaca Indonesia, (di) ekuator yang panas dan kelembaban udara tinggi membuat Covid-19 tidak kuat (hidup),” katanya saat melakukan rapat koordinasi, Kamis (2/4), seperti yang dikutip dari Kompas.com.
Akan tetapi pernyataan Luhut pun lantas terbantahkan dengan pernyataan Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam rilisnya yang menyebutkan, tidak peduli seberapa cerah atau panas cuacanya, semua orang bisa terinfeksi Covid-19.Sikap dari orang-orang di pemerintahan saat ini mengindikasi arah kebijakan pemerintah yang lepas tanggung jawab pada penyebaran serta penanganan Covid-19.
Sejak awal memang tidak ada keseriusan apapun dari pemerintah pusat semenjak sebelum terungkapnya kasus pertama corona di Indonesia. Pemerintah yang sesumbar bahwa Indonesia kebal sampai pada sikap plin-plan dalam menetapkan kebijakan sama sekali tidak membuat masyarakat tenang di tengah kepanikan. Lalu saat ini pemerintah kemudian mengambil solusi lain yakni dengan menerapkan Herd Immunity atau kekebalan kelompok.
wabah penyakit akibat infeksi virus akan hilang ketika mayoritas populasi kebal, dan individu berisiko terlindungi dari populasi umum. Dengan begitu virus akan sulit menemukan host atau inang untuk menumpang hidup dan berkembang. Untuk mencapai kekebalan kelompok, mayoritas populasi harus sembuh dari infeksi patogen agar sel memori imun merekam ciri-ciri patogen penyebab penyakit. Caranya bisa ditempuh dengan vaksinasi atau membiarkan tubuh mendapat paparan penyakit secara alami.
Namun kenyataannya, Herd Immunity dari infeksi alami berisiko menimbulkan sakit parah bahkan kematian. American Heart Association bahkan mengatakan pemulihan infeksinya memakan waktu yang lama hingga hitungan bulan bahkan tahunan. Bayangkan berapa banyak negara harus menanggung kerugian dengan menempuh cara ini.
Menurut pakar epidemiologi Universitas Padjajaran (Unpad), Panji Fortuna Hadsoemarto, jika suatu penyakit menular sudah menginfeksi sejumlah masyarakat tertentu di suatu kelompok masyarakat, ototmatis herd immunity akan terbentuk.
Panji menyebut, jika hal itu dilakukan di Indonesia dalam konteks wabah Covid-19 ini, maka 75 % penduduk Indonesia terinfeksi virus Corona. Hal itu dengan catatan pemerintah tidak melakukan intervensi apa-apa, termasuk karantina wilayah dan PSBB. Dia juga mengansumsikan jika sebagian besar sudah terinfeksi, angka kematiannya berkisar antara satu sampai dua persen saja. Namun satu sampai dua persen dati total 75 persen penduduk Indonesia angkanya bukan main-main.
Sampai di sini kita bisa melihat buruknya pemerintah dalam menangani wabah serta memenuhi kebutuhan rakyat. Hal ini membuktikan bahwa seperti inilah kenyataan daripada kepemimpinan dalam sistem kapitalis. Yang mana pemerintah hanya mementingkan nasib ekonomi dan investasi ketimbang nyawa rakyatnya sendiri. Sejak awal pemerintah pun tampak menghindarkan diri dari kebijakan Lockdown yang sudah lama didesak oleh masyarakat, pakar medis bahkan sampai saran dari negara lain. Yang semata-mata enggan dilakukan karena tidak mau menanggung kebutuhan rakyat mereka. Hal ini otomatis membuat mereka rugi.
Berbeda sekali dengan kepemimpinan dalam islam, yaitu khilafah. Sistem yang datang langsung dari Sang Pencipta dan Pengatur hanya menerapkan aturan-aturan dan mengeluarkan kebijakan berdasarkan Al Quran dan As Sunnah. Sehingga mereka akan menempatkan prioritas penyelamatan jiwa, hak rakyat di atas kepentingan ekonomi. Hal ini terbukti dari kebehasilan khilafah dalam menghadapi wabah di masanya. Seperti yang pernah terjadi di Amwas, wilayah Syam tahun 639 M (Suriah), wabah ‘Black Death’ di Granada pada abad 14 dan wabah smallpox pada abad 19 yang melanda wilayah khilafah Ustmaniyah.
Keberhasilan ini tentu saja dikarenakan kebijakan khilafah yang efektif seperti ditetapkannya lockdown atau karantina wilayah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, serta dicontohkan para khalifah sesudahnya. Hal ini guna mencegah penyebaran wabah di luar dari area yang belum terkena wabah. Sehingga aktivitas perekonomian tidak sepenuhnya terhenti. Khilafah menjamin kebutuhan logistik dan pelayanan kesehatan, seperti obat-obatan, tenaga medis dan alat-alat medis secara penuh.
Selanjutnya mencari tahu mekanisme penyakit dan antisipasi pecegahannya. Dalam islam, diajarkan untuk mengobservasi khasiat atau qadar yang telah Allah tetapkan pada virus, seperti dampak kematian dan kesakitannya. Sehingga didapatkan langkah-langkah efektif guna mencegah penyebarannya.
Lalu mengembangkan dan memproduksi vaksin. Vaksinasi merupakan pencegahan penyakit. Ketika mayoritas masyarakat divaksinasi virus tidak akan mampu tersebar. Pengobatan ini pertama kali digunakan dan dikembangkan saat kekhilafahan Ustmaniyah ketika dilanda wabah smallpox atau cacar. Kebijakan ini terealisasi dan dirasakan oleh masyarakat karena didukung pendanaan dari baitul mal sebagai lembaga keuangan negara. Yang sumbernya dari fa’i dan kharaj, kepemilikan umum dan sedekah.
Saat khilafah dilanda wabah keperluan masyarakat akan dibiayai dari pos fa’i dan kharaj. Biaya pelayanan kesehatan dan pengembangan tehnologi untuk vaksin misalnya, akan dibiayai dari pos kepemilikan umum, serta sedekah yang datangnya dari masyarakat yang mampu.
Maka wajarlah bahwa sistem kepemimpinan islam atau khilafah mampu untuk menangani wabah dan menjadi solusi untuk setiap permasalah umat saat ini.
Wallahua’lam bisshowab.[ia]
Penulis : Tri Ayu Lestari
Editor : Fadli