Dimensi.id-Akibat dari pandemi COVID-19, sebanyak 1,5 juta orang kehilangan pekerjaannya. Sebagaimana dilansir Kompas.com– Menteri tenaga kerja Ida Fauziyah mengatakan, sebanyak 10 persen dari data tersebut atau sebanyak 150.000 orang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), Sementara 90 persen lainnya dirumahkan (11/04/2020).
Adapun ekonom dari Institute for Development and Finance (INDEF) Andri Satrio Nugroho mengatakan : “prediksi gelombang PHK diperkirakan mencapai puncaknya pada juni mendatang, jika wabah corona sangat berdampak tak segera ditanggulangi.” Memang imbas wabah corona sangat berdampak besar terhadap ketahanan kesehatan maupun ekonomi Indonesia.
Dalam menangani PHK massal ini, pemerintah mengeluarkan program kartu pra kerja, sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat yang terdampak COVID-19. Realisasi dari program kartu ini adalah insentif biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600 ribu, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150 ribu. Sekilas kebijakan yang diambil pemerintah ini seakan memberi jaminan kepada masyarakat korban PHK.
Namun solusi ini hanya solusi tambal sulam, yang tidak tepat sasaran, sebab insentif program kartu prakerja adalah biaya pelatihan (kursus) bagi rakyat yang kehilangan pekerjaannya. Jelas solusi yang diambil pemerintah sangat tidak relevan, bagaimana bisa rakyat justru diberikan insentif untuk melakukan pelatihan kerja, sedangkan ekonomi negeri terancam chaos?
Inilah bukti kegagalan pemimpin didikan sistem sekuler kapitalis dalam menangani wabah dan melihat akar masalah turunannya. Kegagalan ini wajar terjadi sebab sistem sekuler kapitalis adalah sistem yang menegasikan semua aturan Allah dan Rasul-Nya dalam sistem kehidupan, padahal Allah Swt telah memberi peringatan :
” Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, tidak menerima, dan mewujudkannya. Maka sungguh baginya kehidupan yang sengsara dan sempit di dunia ini, di alam kubur dan kami akan menggiringnya di padang masyar, pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta, tidak bisa melihat dan tidak memiliki hujah” (TQS At Thaha:124)
Sejatinya kesulitan yang kita alami karena pemimpin negeri ini yang tidak menjadikan aturan Allah sebagai landasan kepemimpinannya. Syariat telah menetapkan jika ada sebuah wabah, maka lockdown solusinya. Sebagaimana Rasululloh Saw bersabda:
” Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu”(HR Bukhari).
Ketika lockdown tidak diberlakukan, maka penularan wabah akan semakin meluas, dan sangat berpotensi menulari masyarakat yang sehat. Sebagaimana yang terjadi saat ini, alih-alih mengambil lockdown, justru aturan plin-plan yang dikeluarkan, hingga menimbulkan masalah turunan seperti PHK massal.
Tentu upaya lockdown ini pun harus didukung dengan sistem ekonomi yang benar dan tepat yaitu sistem ekonomi Islam. Dalam sistem Islam, pemasukan negara bukan berasal dari pajak dan utang, sebagaimana negeri kapitalis saat ini, melainkan melalui dana dari pos fai’ dan kharaj dari baitul mal atau lembaga keuangan khilafah.
Pos ini yang akan membiayai secara penuh kebutuhan, baik logistik maupun medis masyarakat terdampak. Khalifah pun akan mengupayakan berbagai wasilah (sarana) yang mampu dengan segera menyelesaikan wabah seperti membiayai riset untuk mengobservasi virulensi virus, sehingga dapat ditemukan mekanisme pencegahan yang efektif dan pengembangan vaksin.
Khilafah pun akan membiayai aktivitas edukasi terhadap masyarakat di luar wilayah pusat penyakit dan melakukan pengecekan pada orang-orang yang merasa mengalami gejala penyakit corona. Semua kebijakan itu didanai dari baitul mal melalui pos kepemilikan umum serta fai’ dan kharaj. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah mencari alternatif sistem kehidupan yang lain untuk mengatur masyarakatnya dan menyelamatkan negaranya. Wallahu a’lam bishshowab.
Penulis : Rina Tresna Sari (Pendidik Generasi Khoiru Ummah dan Member Akademi Menulis Kreatif)
Editor : Fadli