Dimensi.id-Sungguh mengejutkan pengakuan dari salah seorang anggota DPR yang menerima gaji fantastis. Dalam sebuah video yang ditayangkan akun YouTube Akbar Faizal Uncensored, penyanyi ternama itu mengaku menerima gaji pokok Rp 16 juta dan uang tunjangan Rp 59 juta setiap bulannya. (https://amp-kompas-com.) Belum lagi, saat melakukan kunjungan atau rapat, tentunya jumlahnya lebih besar lagi dari gaji dan tunjangan. Bagaimana bisa mereka hidup mewah dengan berbagai jaminan fasilitas dan gaji fantastis, sementara rakyat yang diwakili hidup melarat dan tidak ada jaminan untuk kebutuhan dasar mereka. Bahkan saat kursi kekuasaan sudah dalam genggaman, rakyat ditinggalkan, tidak lagi terwakili tapi kepentingan partai dan kekuasaan lebih diwakili dan dibela.
Banyak rancangan Undang-Undang yang membutuhkan biaya besar tapi isinya tidak untuk membela rakyat. Terbukti aksi demo dari rakyat digelar untuk menolak berbagai rancangan perundang-undangan yang terkesan dipaksakan hanya untuk mengamankan kekuasaan dan membela konglomerat, bukan untuk membela dan mengurusi rakyat. Demokrasi hanya akan menciptakan penguasa yang rakus kekuasaan, dan tidak lagi perduli dengan urusan rakyat, karena itulah tujuan politik mereka, sehingga berbagai cara dilakukan, curang dan haram tidak menjadi persoalan asal kekuasaan bisa ada dalam genggaman.
Saat mereka berkuasa janji manis yang terucap pada rakyat dilupakan, tapi rakyat malah dipalak lewat pajak, sementara mereka juga harus mengurusi kebutuhan dasar mereka sendiri melalui asuransi. Para wakil rakyat dan para pejabat sibuk melakukan pembelanjaan uang negara yang pada hakekatnya uang rakyat. Bahkan menurut pengakuan menteri keuangan masalah utang luar negeri bisa terselesaikan asalkan rakyat mau membayar pajak. Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini pemerintah bisa membayar tunggakan utang apabila penerimaan pajak berhasil dikumpulkan. (https://www-cnnindonesia-com.)
Para pejabat dan wakil rakyat yang membelanjakan, rakyat pula yang harus menanggung semuanya. Negara kaya raya dengan sumber daya alamnya seharusnya bisa menjamin hidup rakyatnya sejahtera. Tapi kenapa utang luar negeri terus bertambah, sementara pajak tidak pernah berhenti, bahkan pada rakyat dengan kondisi pas-pasan hanya untuk bertahan hidup dengan berbagai kebutuhan yang semakin berat.
Gaji besar tapi minim prestasi, itulah yang terjadi pada wakil rakyat dan para pejabat dalam sistem demokrasi. Prestasi bukan hanya mengumpulkan harta untuk diri sendiri, tapi bagaimana menjamin kesejahteraan rakyat serta terjaminnya rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Harusnya wakil rakyat menghasilkan aturan agar bisa mengatur urusan rakyat dengan baik dan benar. Rakyat harus dijamin kesejahteraannya bukan malah ditekan dengan berbagai pajak yang memberatkan. Harusnya wakil rakyat menghasilkan aturan yang membela urusan rakyat. Hanya dengan satu cara yakni mengambil aturan Islam secara kaffah bukan perundang-undangan kolonial yang hanya menciptakan oligargi, kelompok kecil yang menikmati kekayaan negeri yang memiliki keindahan bagaikan penggalan tanah surga.
Keadilan dalam sistem demokrasi adalah illusi, sebuah mimpi yang sulit untuk terjadi. Sementara hidup sejahtera dalam sistem demokrasi bukan impian bagi rakyat kelas bawah. Kehidupan mewah hanya untuk segelintir, para wakil rakyat dan para pejabat. Namun sifat rakus mereka membuat mereka tetap merasa kurang dan tidak sedikit dari mereka yang menyalahgunakan kekuasaan dengan korupsi yang dianggap biasa, bahkan keharusan.
Para penguasa dalam sistem demokrasi mendapatkan gaji fantastis tapi minim prestasi. Rakyat tidak dijamin kesejahteraan, bahkan dijadikan sapi perahan agar bisa memberikan masukan pada keuangan negara yang dibelanjakan bukan untuk rakyat dan tidak pula untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat. Lalu, apa prestasi mereka jika kondisi rakyat tidak baik-baik saja. Apakah utang luar negeri menggunung itu prestasi? Apakah UU Omnibuslaw yang tidak membela kaum buruh itu prestasi? Atau RUU HIP yang ingin mengganti dasar negera sebagai prestasi?
Coba kita tengok para pemimpin Muslim dalam sistem Islam, seorang Khalifah. Dalam sistem khilafah, pemimpin amanah dan sangat dicintai rakyat karena mereka membela dan mengurusi rakyatnya. Pajak hanya ditarik dalam kondisi mendesak dan itupun hanya pada mereka yang kaya. Terjaminnya Kebutuhan dasar rakyat berupa layanan kesehatan dan pendidikan, baru itu dikatakan prestasi. Rakyat hidup aman dan sejahtera itulah prestasi. Keadilan bagi selurah rakyat didepan hukum itulah prestasi. Bahkan dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada rakyat yang berhak menerima zakat. Artinya rakyat hidup sejahtera dalam naungan khilafah adalah sebuah prestasi besar seorang Khalifah yang amanah, hanya takut pada Allah SWT. Di era kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, Khalifah dari Dinasti Umayyah, mengutus seorang petugas pengumpul zakat, Yahya bin Said untuk memungut zakat ke Afrika. ‘’Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorang pun,’’ ujar Yahya.
Masihkah kita pertahankan demokrasi yang hanya mengokohkan oligargi kekuasaan. Para pemimpin haus kekuasaan karena itulah tujuan mereka dalam berpolitik. Rakyat dibujuk dan diperalat untuk mau memilih mereka, namun saat kekuasaan dalam genggaman rakyat ditinggalkan. Kekuasaan diraih dan dipertahankan dengan segala cara bahkan meskipun harus mengorbankan rakyat. (ME)