Dimensi.id-Laman republika.co.id dalam ulasannya pada 26/9/2021 menyampaikan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi memastikan ketersediaan sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur transportasi di Jayapura dan Merauke. Persiapan ini dimaksudkan untuk melancarkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Peralimpiade Nasional (Peparnas) XVI di Papua.
Budi menjelaskan, Kemenhub bersama stakeholder terkait di sektor transportasi telah menyiapkan sejumlah infrastruktur. Kesiapan tersebut khususnya sarana dan prasarana transportasi moda transportasi darat, laut dan udara. Penyelenggaraan PON meliputi tiga titik yaitu Jayapura, Timika dan Merauke. Penguasa dalam hal ini telah memberikan kontribusi terbaik termasuk dalam penyiapan empat bandara yaitu bandara Sentani, Mozes, Domine Eduard dan bandara Mopah.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemenhub dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Mathius mengapresiasi Kemenhub yang merespon cepat dan membantu Pemda dalam mendukung suksesnya pelaksanaan PON di Papua.
Sayangnya disisi lain terdapat sebuah realitas yang paradoks, sebuah fakta yang bertolak belakang dengan gegap gempita PON terjadi di wilayah yang sama, tanah Papua. Sembilan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua diserang oleh teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Kesembilannya telah dievakuasi ke Jayapura, mendapatkan penanganan medis dan psikis. Jenazah suster Gabriela Meilani yang tewas akibat serangan itu telah berhasil diangkat dari jurang. Untuk saat ini seluruh layanan kesehatan di Oksibil, Kiwirok dan Pengunungan Bintang dihentikan sembari menunggu jaminan keamanan dari pemerintah untuk para nakes.
Motif penyerangan ini sendiri adalah sebagai aksi balas dendam atas keberhasilan Satgas Pamtas (Pengamanan Perbatasan) mengamankan anggota KKB berikut persenjataan mereka. Sejumlah fasilitas umum telah dibakar termasuk Puskesmas Kiwirok, Kantor Bank Papua Perwakilan Kantor Distrik Kiwirol, SD Kiwirok dan Pasar Kiwirok.
Serangan terhadap nakes di Papua ini menambah catatan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tentang jumlah serangan terhadap tenaga kesehatan di dunia. Serangan-serangan ini membuat warga kehilangan layanan perawatan kesehatan yang sangat dibutukan, membahayakan penyedia jasa perawatan kesehatan dan merongrong sistem kesehatan (voaindonesia.com 19/09/2021).
WHO mendefnisikan serangan terhadap petugas kesehatan ini sebagai serangan verbal atau fisik, atau penghalangan, atau ancaman kekerasan yang mengganggu ketersediaan, akses dan pemberian perawatan kesehatan kuratif dan/atau preventif selama keadaan darurat.
Di sisi lain sangat sedikit jumlah nakes yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Namun yang sedikit itu pun akan kecut mentalnya ketika tiada jaminan keamanan dan keselamatan yang disiapkan untuk mereka. Padahal masyarakat sangat membutuhkan peran tenaga kesehatan apalagi di tengah situasi pandemi saat ini.
Serangan terhadap tenaga kesehatan seharusnya menjadi tamparan yang keras bagi pemerintah untuk bertindak tegas dalam memberantas kelompok separatis. Serangan ini merupakan isyarat bahwa kelompok teroris ini benar-benar mengancam keselamatan rakyat, mengganggu aktivitas vital masyarakat, merusak persatuan dan mengancam kedaulatan.
Meski penguasa telah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Namun anehnya penguasa masih menimbang rencana pelibatan pasukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror untuk menghadang aksi teroris di Papua. Mengutip dari medcom.id 3/5/2021, bahwa Staf Operasi Polri masih mengkaji untuk memungkinkan pelibatan Densus 88 di Papua mengingat disana telah ada TNI-Polri.
Hal ini tentu saja menarik, menggelikan sekaligus miris. Jika penguasa telah menetapkan KKB di Papua sebagai teroris tentunya penindakan hukum terhadap kelompok bersenjata menggunakan Undang-undang Terorisme termasuk melibatkan Detasemen yang khusus dibentuk untuk itu. Tentu saja mengherankan, untuk begitu banyak aksi terorisme yang dilakukan KKB, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemnenko Polhukam) harus melakukan kajian yang mendalam.
Sementara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengutuk keras tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok. Ironisnya Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan, penetapan KKB di papua sebagai kelompok teroris, tidak menutup pendekatan humanis oleh pemerintah dalam mengatasi konflik yang cukup intens di Papua (kompas.com 19/9/2021).
Amat sulit membayangkan bahwa penguasa masih dalam kondisi menimbang untuk mengembangkan sebuah respon keamanan terhadap serangan-serangan yang terjadi. Hal ini tentu mengundang tanya mengapa jika pelaku melibatkan umat Islam begitu cekatan Densus 88 diturunkan?
Label teroris otomatis melekat dan serangkaian aksi Densus 88 berderap secepat kilat, memproses dan memberi titik terang terhadap setiap kasus dengan penjelasan yang detil dan rinci. Namun mengapa pola penindakan dan penegakan hukum yang sama berjalan demikian dramatis untuk teroris Papua?
Lambannya respon penguasa berdampak luas bagi psikologis teroris Papua. Mereka tentu semakin besar kepala. Oleh karena itu rakyat berharap bahwa penguasa berpikir taktis dan stategis dalam memberantas kejahatan yang dilakukan teroris kepada rakyat.
Jika dilihat secara mendalam konflik di Papua tidak terlepas dari tangan-tangan asing yang bekerja di sana. Ada banyak kepentingan yang bermain terutama untuk menjaga kepentingan kapitalisme dalam mengeruk sumber daya alam Papua. Ada negara besar di balik sepak terjang teroris KKB yang dipertontonkan secara telanjang.
Sikap Belanda, Inggris dan Australia misalnya, patut dipertanyakan. Meski membuka kantor di Oxford, Inggris, kegiatan aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) lebih banyak di Belanda, Australia dan kawasan Pasifik Selatan. Namun sikap resmi pemerintah negara-negara tersebut sudah jelas, mendukung kedaulatan NKRI. Bukankah ini blunder dan menggelikan? Membukakan pintu dan memfasilitasi KKB disatu sisi, sementara lisannya mengucap dukungan kedaulatan. Inkosisten dan munafik.
Adapun Islam memiliki solusi yang khas dalam menuntaskan gangguan dan kejahatan teroris KKB ini. Islam mewajibkan negara menjamin keselamatan rakyat dan memberantas tuntas setiap tindakan separatisme.
Sejatinya separatisme tidak ujug-ujug muncul, pasti ada sebab akibat. Pasti dalam prosesnya ada ketidakadilan dan kedzaliman yang dirasakan masyarakat Papua. Mereka memiliki gunung emas terbesar di dunia, dimana gunung itu telah ditambang, dieksploitasi oleh asing melalui Freeport-sedemikian rupa puluhan tahun lamanya, namun mereka tak mendapatkan apa-apa melainkan limbahnya saja.
Mereka tetap miskin dan terbelakang bahkan kemiskinan dan keterbelakangan mereka pun kemudian dieksploitasi sebagai sebuah kearifan lokal yang dijadikan komoditas untuk mendatangkan wisatawan. Mereka di bully berkali-kali di negeri ini. Mereka mengalami ketimpangan ekonomi dan tidak adanya pemerataan pembangunan.
Oleh karena itu kondisi ini tidak dibiarkan oleh asing melalui media-NGO dan lain-lain memprovokasi rasa kekecewaan publik terhadap penguasa, kemudian mengarahkannya menjadi gerakan separatisme.
Belum cukup demikian, datang pula prusahaan Korea Selatan, Korindo yang menghancurkan 57 ribu hektar hutan di Papua sejak 2001. Kehancuran hutan itu bahkan setara luasnya dengan kota Seoul, ibukota Korea Selatan.
Dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 14 November 2020, Greenpeace International mengatakan Forensic Architecture yang berbasis di Goldsmith, Inggris menemukan bahwa pola, arah, dan kecepatan pergerakan api sangat cocok dengan pola, kecepatan, dan arah pembukaan lahan. Ini menunjukkan bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja.
Sistem Islam juga menghasilkan tata kehidupan yang menutup munculnya benih disintegrasi. Dengan sistem ekonomi Islam, menetapkan setiap kepala akan dihitung kebutuhannya dalam penetapan APBN Khilafah.
Kesejahteraan dihitung dengan riil bukan secara makro. Pemberdayaan sumber daya alam akan menghasilkan pendapatan yang besar yang sepenuhnya diperuntukkan bagi kemashlahatan umat. Tidak akan diprivatisasi apalagi diserahkan kepada asing.
Setiap jengkal tanah dari bumi Khilafah adalah amanah yang harus dikelola oleh Khalifah. Kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan komunal yang disediakan negara dengan gratis, sebagaimana negara juga menanggung secara tidak langsung kebutuhan sandang, pangan dan papan setiap kepala warga negaranya. Muslim atau pun ahlu dzimmah.
Selain itu sistem ekonomi Islam mencegah praktik-praktik kecurangan seperti monopoli pasar, penimbunan, praktik ribawi dan persengkongkolan jahat lainnya. Hal ini menyebabkan distribusi kekayaan berlangsung dengan baik dan sehat.
Sistem politik Islam meniscayakan negara tampil berdikari dan berdaulat. Kondisi ini menyebabkan negara berdiri tegak dan menutup pintu intervensi asing. Negara Khilafah merumuskan segala kebijakan sejalan dengan tuntunan wahyu. Tidak akan ada masyarakat yang rasis, karena mereka menyadari betul bahwa apapun dan bagaimanapun mereka adalah ciptaan Allah yang dihadirkan ke dunia untuk saling mengenal dan mengasihi.
Sistem keamanan negara akan melindungi setiap orang, mejamin keamanannya dalam melaksanakan tugasnya. Bukankah solusi semacam ini yang dibutuhkan Papua?
Wallahu`alam bisshawab. (AK)