Penulis : Jusniati Dahlan (Aktivis Muslimah Majelis Birrul Dakwah Dan Member AMK)
Dimensi.id-Auto binggun, dengan sikap pemerintah melarang masyarakat ke tempat ibadah. Namun, membiarkan pasar atau pusat perbelajaan lainya merupakan sebuah ironi yang tak mampu diterima olah akal sehat.
Anggota Komisi DPR RI John Kennedy Aziz menkritik pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di tengah pandemi covid-19, ( CNN. Indonesia).
John menyebutkan sejumlah video di media sosial yang menayangkan pusat perbelanjaan atau mal disesaki pengunujung. Sementara tempat ibadah tetap dibatasi. “Di mal- mal penuh, sementara di masjid tetap dikunci, ada apa di sini?. Bapak sebagai Kepala Gugus Tugas ada apa di sini?. Di mal Bapak biarkan, di tempat keramaian lain Bapak biarkan”, kata John dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP) Komisi VIII dengan PNPB yang disiarkan langsun dpr.go.id, Kamis ( 12/5/2020).
Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia ( Sekjen MUI) Anwar Abbas, yang mempersoalkan sikap pemerintah yang tetap melarang masyarakat berkumpul di masjid. Anwar mempertayakan, mengapa pemerintah tidak tegas terhadap kerumunan yang terjadi di bandara.
Tapi yang menjadi pertayaan, mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang berkumpul di masjid, tapi tidak keras dalam menhadapi orang- orang yang berkumpul di pasar, di mal- mal, di bandara, di kantor-kantor dan di pabrik- pabrik”, kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Ahad ( 17/5/2020).
Hal ini terlihat pemerintah lebih memihak kepada kepentingan korporasi dan mengabaikan kepentingan rakyat, serta menhambat kepentingan ibadah umat.
Wacana relaksasi tempat ibadah yang digaungkan Menteri Agama Fachrul Razi didukung oleh Persaudaraan Alumni 212. Menurut mereka, jangan sampai ada diskriminasi saat pemerintah membuka akses bandara tetapi rumah ibadah tidak dibuka. “Sebab kalau tidak ini bisa jadi bom waktu pembangkangan massal umat Islam karena merasa ada diskrimiansi kebijakan”, ujar Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma’arif, Rabu ( 13/5/2020).
Untuk diketahui, Kemenag Fachrul Razi berencana membuka kembali rumah ibadah seperti masjid ditengah wabah virus cororna. Masjid di tengah wabah akan dibolehkan kembali dipakai untuk salat berjamaah. Rencaana itu akan diberlakukan saat kebayakan daerah di Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB). Namun usulan ini masih sebatas ide dan belum diajukan resmi kepada Presiden Jokowi.
Namun, berbangdin terbalik dengan sebijakan pemerintah ketika mengadakan konser. Presiden Joko Widodo membuka konser amal penggalangan dana secara virtual bertajuk “Berbagi Kasih Bersama Bimbo, Bersatu Melawan Corona”, yang disiarkan di sejumlah stasiun televisi, Ahad ( 17/5/2020). Konser ini digelar oleh ( BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB). ( POJOKSATU.id,JAKARTA).
Patut disadari, kebijakan sejenis ini tidak mengantarkan pada solusi. Tetapi malah melahirkan persoalan baru ditengah-tengah masyarakat, yakni gejolak sosial. Hal tersebut sangat menyingun persaan umat muslim.
Semestinya ulama bersuara lebih lantang untuk mengankat setiap jenis aspirasi umat yang menjerit akibat kebijakan zholim rezim kapitalis. Juga mengankat kritik bahwa wabah covid- 19 selayaknya menyadarkan uamt agar kembali pada solusi syariah, yakni Islam kaffah.
Sebagaimana Allah berfirman:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri, Allah menimpahkan bencana kepada sebgaian mereka, sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri, agar mereka kembali kepada jalan yang benar”, ( QS.Ar-rum/30:41).
Penyebab utama semua kerusakan di muka bumi ini, dengan berbagai bentuknya adalah akibat perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan manusia. Ini menunjukan bahwa perbuatan maksiat adalah inti kerusakan yang sebenarnya dan meurpakan sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi.
Rasulullah pun mengambarkan kerusakan tersebut juga tampak disebabkan suatu negeri dipimpin oleh orang-orang bodoh yang bahil.
“Aku mengkhawatirkan atas diri kalian enam perkara ( salah satunya) pekemimpinan orang-orang bodoh/dungu”, ( HR.Ahmad dan Ath-Thabarani). [S]
Wallahu a’lam bissawab.
Editor : azkabaik