Penulis : Reni Rosmawati (Ibu rumah tangga, Pegiat Literasi AMK)
Dimensi.id-Di tengah pandemi Corona yang angkanya masih terus naik, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan mengejutkan bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana dilansir oleh laman CNN Indonesia, (09/05/2020), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5), meminta agar masyarakat bisa berdamai dan berdampingan dengan Covid-19 hingga vaksin virus tersebut ditemukan.
Sontak saja, pernyataan presiden Joko Widodo tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat. Meskipun akhirnya, pernyataan Jokowi itu diluruskan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Bey mengatakan, maksud berdamai dengan Corona sebagaimana dikatakan Jokowi itu adalah menyesuaikan dengan kehidupan, yang artinya masyarakat harus tetap bisa produktif di tengah pandemi Covid-19.
Namun, masyarakat kadung kecewa dengan pernyataan orang nomor satu Indonesia tersebut. Berbagai macam kritik pun bermunculan. Salah satunya datang dari analis politik Pangi Syarwi Chaniago, direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, yang mengatakan ajakan presiden Jokowi ini bisa dimaknai bahwa pemerintah putus asa, sebagai indikasi pemerintah tak sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat selama PSBB.
Menurut Pangi Syarwi, kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah dalam penanganan pandemi Covid-19, membingungkan masyarakat maupun pemerintah daerah. “Masyarakat kebingungan dengan kebijakan yang plin-plan. Kemarin menakuti warga mudik, sekarang dilonggarkan. Kemarinnya pesawat dan transportasi dilarang, sekarang boleh. Publik bertanya-tanya ada apa dengan pemerintah? Kebijakan maju mundur kayak lagu Syahrini, maju mundur cantik,” tutur Ipang. (JPNN, 8/5/2020)
Pernyataan senada datang dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Hidayat menyoroti pernyataan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak masyarakat Indonesia untuk berdamai dengan Covid-19 selama vaksinnya belum ditemukan. Hidayat mengatakan pernyataan itu seharusnya dibarengi dengan kebijakan dan perintah kepada Kemenristek dan Kemenkes serta lembaga lainnya untuk lakukan koordinasi dan kerjasama agar segera temukan vaksin Covid-19. Serta mendukung anggaran untuk riset di Kemenristek, bukan malah memotongnya. Karena riset sangat dibutuhkan untuk menemukan vaksin Covid-19, sebagai cara efektif untuk menyelesaikan darurat kesehatan bencana nasional Covid-19. (Tribunnews.com, 10/5/2020)
Mati segan hidup tak mau, nampaknya begitulah gambaran masyarakat Indonesia saat ini. Ya, semenjak virus Corona merebak di bumi Nusantara, kondisi rakyat kian memprihatinkan. Imbauan social distancing, bekerja dan belajar di rumah hingga penerapan PSBB nyatanya telah membuat keadaan rakyat terpuruk di segala sisi; kemiskinan dan pengangguran merajalela, nyawa pun dalam ancaman.
Di tengah situasi pelik, penguasa yang diharapkan menjadi pelipur lara, penenang hati di kala gundah gulana, justru kembali melontarkan diksi yang membingungkan dan menegaskan inkonsistensi kebijakannya. Imbauan ‘hidup damai’ dengan Corona, sungguh tidaklah pantas dan tidak tepat dikeluarkan oleh seorang penguasa dalam kondisi seperti ini, meski dengan maksud dan tujuan apapun.
Jika kita dalami, seruan agar ‘hidup damai’ dengan Corona sebelum ditemukan vaksin, semakin menegaskan bahwa pemerintah dan negara ingin berlepas tangan dan tidak serius dalam penanganan wabah. Tenaga medis dibiarkan maju ke medan perang dan rakyat dilepaskan ke rimba belantara tanpa perlindungan. Rakyat seolah disuruh pasrah dengan keadaan dan dipaksa menjalani hidup seperti biasanya walau berdampingan dengan bahaya yang mematikan.
Padahal seyogyanya seorang penguasa wajib mengupayakan segala cara demi keselamatan nyawa rakyat. Terlebih di saat terjadi wabah pandemi, seorang penguasa tentu wajib berjuang sekuat tenaga agar tidak bertambah lagi korban jiwa. Penguasa pun harus berupaya keras mencari vaksin Covid-19 dengan mengerahkan segenap sumber daya manusia dan lembaga riset yang dimiliki. Serta mendukung anggaran untuk riset tersebut bukan malah memotongnya.
Namun sungguh ironis, sistem demokrasi kapitalis yang belum lama diadopsi di negeri ini, telah melahirkan penguasa dan negara yang gagal menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Hitung-hitungan untung dan rugi yang menjadi pertimbangan sistem kapitalis, menjadikan negara dan penguasa acapkali plin-plan; berubah-ubah dalam mengeluarkan kebijakan. Meskipun nyawa rakyat yang menjadi taruhannya.
Berbeda dengan Islam. Sebagai agama sempurna, Islam telah teruji kemampuannya dalam mengatasi dan menangani seluruh permasalahan kehidupan. Sejarah mencatat, selama hampir 14 abad lamanya, penguasa Islam (khalifah) dan negara Islam (khilafah) mampu berdiri di garda terdepan dan selalu ada bagi rakyatnya dalam segala kondisi. Termasuk saat terjadi wabah pandemi. Penguasa dan negara Islam akan berupaya maksimal secara menyeluruh memutus mata rantai penyebaran wabah pandemi agar tidak terus memakan korban jiwa.
Seorang penguasa yang bervisi Islam, akan menjadikan keimanannya sebagai landasan dalam memutuskan kebijakan. Khalifah menyadari betul bahwa tugasnya adalah mengurus urusan umat, memberikan pengamanan dan perlindungan kepada mereka apa pun resikonya. Khalifah tidak akan mengorbankan keselamatan dan nasib rakyat atas dasar pertimbangan ekonomi, materi. Apalagi menukarnya demi kepentingan segelintir oligarki. Itulah sebabnya, khalifah tidak akan plin-plan dalam mengambil keputusan serta mengeluarkan kebijakan. Sehingga tidak menuai kebingungan di kalangan masyarakat.
Negara khilafah akan melahirkan sosok-sosok pemimpin yang bertakwa kepada Allah, takut kepada-Nya, dan selalu merasa diawasi oleh-Nya hingga membuatnya bersungguh-sungguh berusaha mengurus seluruh urusan rakyatnya. Ia pun sadar betul bahwa kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah saw. bersabda:
“Seorang imam adalah raain (pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya), dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.”(HR. Bukhari dan Muslim)
Pernah suatu ketika di masa kekhilafahan, terjadi wabah penyakit mematikan. Yang dilakukan khalifah pada waktu itu adalah berjuang sekuat tenaga memutus rantai penyebaran wabah, memberikan bantuan secepatnya kepada seluruh warga yang terdampak wabah secara merata, mendirikan posko-posko kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai serta berupaya keras mencari vaksin agar wabah segera teratasi. Seperti ketika terjadi wabah smallpox di masa Khilafah Utsmani. Maka khalifah memerintahkan penyediaan fasilitas kesehatan yang bertugas untuk melakukan vaksinasi terhadap seluruh anak-anak warga muslim dan nonmuslim. Dengan seluruh dana penyediaan kesehatan dan vaksinasinya diambil dari kas negara (baitulmal) yang sumbernya berasal dari zakat, jizyah, fa’i, kharaj, ghanimah, serta seluruh kepemilikan umum seperti barang tambang (sumber daya alam) dan lain sebagainya.
Demikianlah penjelasan tentang betapa sempurnanya Islam dalam mengurusi urusan umat. Tak dapat diragukan lagi, hanya Islamlah satu-satunya sistem yang mampu memberikan solusi bagi seluruh permasalahan kehidupan. Penerapan syariat Islam secara keseluruhan dalam semua aspek kehidupan oleh negara khilafah akan memastikan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karenanya, sudah sepantasnya bagi kita kembali kepada Islam beserta syari’atnya dan menerapkannya secara kaffah dalam institusi Daulah Khilafah Islamiyyah serta mencampakkan sistem kapitalis yang telah nyata kebobrokannya dan hanya menciptakan kesengsaraan.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab
Editor : Fadli