Dimensi.id-Sudah hampir dua tahun pandemi corona melanda dunia termasuk negeri ini. Aktivitas yang semula lumpuh perlahan bangkit kembali. Masyarakat tak bisa lagi menunggu hingga pandemi berakhir karena hal tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi terlebih dengan model penanganan wabah seperti yang terjadi saat ini di negeri kita. Karena itu masyarakat siap bertaruh nyawa untuk tetap melanjutkan hidup ditengah pandemi karena bagaimanapun keadaannya hidup harus tetap berjalan.
Salah satu kegiatan yang mulai dibuka adalah pendidikan yang selama pandemi dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai kembali normal.
Mendikbud memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas untuk daerah dengan PPKM level 1-3.
Orang tua lega, guru senang, anak-anak gembira. Bagaimana tidak, pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini menjadikan pendidikan mengalami penurunan kualitas yang sangat buruk. Karenanya kebijakan PTM disambut dengan suka cita oleh banyak kalangan.
Terlihat wajah-wajah gembira dari para siswa di hari-hari pelaksanaan simulasi PTM terbatas di berbagai daerah.
Namun meski demikian tidak semua sekolah diberikan izin oleh daerah untuk melakukan PTM. Hal ini dilihat dari kelayakan sekolah tersebut untuk melaksanakan PTM. Sebagai contoh di kota Makassar hanya 28 sekolah yang dinyatakan layak untuk mengikuti simulasi PTM terbatas.
Jumlah siswa yang mengikuti PTM pun dibatasi hanya 50% dengan durasi 4 jam setiap hari. pertemuan dilakukan 3 kali seminggu. Selebihnya masih harus mengikuti pembelajaran secara daring.
Sekolah-sekolah juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan PTM, misalnya dengan melakukan testing secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menyediakan fasilitas sanitasi, melakukan jaga jarak dalam proses pembelajaran, dan lain sebagainya.
Semua itu demi menciptakan keamanan dalam selama berlangsungnya PTM terbatas ini. Kegiatan PTM terbatas pun harus dihentikan jika ditemukan inveksi covid-19 di sekolah.
PTM Dilematis
Pelaksanaan PTM terbatas memang dilematis, di satu sisi baik siswa, guru maupun orang tua telah jenuh dengan kegiatan belajar daring dan ingin melaksanakan PTM sesegera mungkin. Namun keadaan pandemi yang entah kapan berakhir menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Kesiapan satuan pendidikan masih bisa dikatakan kurang untuk melaksanakan PTM. Begitu juga dengan kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan terkadang masih longgar.
Pemberlakuan PTM ini meskipun dengan protokol kesehatan yang sudah demikian ketatpun bukan berarti menihilkan resiko. Pintu-pintu penularan dari tempat lain masih tetap terbuka. Karena itu pelaksanaan pelaksanaan PTM terbatas tak hanya dilihat dari kesiapan sekolah semata-mata namun kebijakan secara nasional terkait pandemi turut mempengaruhi PTM.
Maka penanganan secara holistik oleh negara tentu sangat diperlukan. Negara semestinya menentukan skala prioritas pembukaan aktivitas masyarakat berdasarkan hal-hal yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat saja misalnya pendidikan, kegiatan keagamaan, fasilitas kesehatan, transaksi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan lain-lain dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat.
Namun yang terjadi adalah ironi. Saat sekolah hendak dibuka dengan protokol kesehatan ketat, kegiatan keagamaan dibatasi, di sisi lain kita melihat kerumunan-kerumunan lain yang tidak begitu penting bertebaran di mana-mana seperti pesta penikahan, tongkrongan–tongkrongan café, tempat hiburan, wisata dan lain-lain.
Peran Masyarakat dan Negara
Pengontrolan kegiatan masyarakat terkait dengan kesadaran masyarakat dan juga regulasi dari pemerintah. Dari segi kesadaran, masyarakat masih banyak yang kurang waspada terhadap pandemi sehingga masih melakukan aktivitas-aktivitas kumpul-kumpul. Adapun dari regulasi pemerintah yaitu izin untuk membuka tempat-tempat umum yang didasarkan pada tujuan untuk pemulihan ekonomi .
Karena itu perlu ada upaya dari masyarakat dan pemerintah untuk menekan kegiatan di luar rumah. Masyarakat harus sadar akan bahaya wabah dan memahami bahwa dia memiliki peranan untuk memutus mata rantai penyebaran dengan mengurangi kontak langsung dan menaati protokol kesehatan dengan ketat. Dia juga harus menyadari bahwa kelalainnya dapat mengakibatkan bahaya bagi orang lain. Dengan begitu masyarakat dapat menumbuhkan empati dan sikap saling menjaga.
Negara dapat menerapkan regulasi yang ketat dengan menutup fasilitas-fasilitas umum yang tidak begitu penting dan membatasi aktivitas masyarakat. Agar kebijakan ini maksimal dan konsisten harus bebas dari intervensi kepentingan ekonomi. Negara harus menutup semua tempat umum yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat meskipun ada aktivitas ekonomi yang besar di situ. Sebagai konsekuensinya negara harus memastikan hajat hidup masyarakat terpenuhi.
Kebijakan tersebut mungkin terlihat seperti khayalan. Namun dengan sistem politik dan ekonomi yang benar bukan tidak mungkin hal itu bisa terwujud. Sistem politik dan ekonomi yang benar adalah sistem yang dilandasi oleh filosofi dan implementasi yang benar. Hal itu akan menjadikan Negara kuat. Negara yang kuat akan fokus kepada tugasnya sebagai pelayan umat.
Allah SWT berfirman:
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (Al-A’raf: 96). [II]