Dimensi.id-Pemerintah saat ini benar-benar sedang dilema. Di satu sisi harus melindungi perekonomian. Namun di sisi yang lain, pemerintah juga harus bisa menjaga dan melindungi kesehatan dan jiwa rakyatnya. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi virus covid-19 yang berhasil memporak-porandakan ekonomi dunia termasuk di Indonesia.
Ketika situasinya sudah seperti ini, maka timbul pertanyaan apakah pemerintah akan memilih menyelamatkan ekonominya dan mengorbankan rakyatnya?. Atau apakah pemerintah akan memilih menyelamatkan rakyatnya dan mengorbankan ekonominya?.
Tentu saja negara dan pemerintah harus menyelamatkan kedua-duanya. Namun, bagaimana jika situasinya meminta pemerintah untuk memilih salah satu diantara keduanya?. Maka tentunya pemerintah harus memilih untuk menyelamatkan jiwa rakyatnya terlebih dahulu dari pada ekonominya.
Ini merupakan sebuah pilihan yang sulit. Namun, harus dibuat dan dilakukan oleh pemerintah agar negeri ini bisa pulih dan normal serta kembali seperti semula. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah siap menggelontorkan dana untuk membantu rakyatnya?
Dilansir dari vivanews.com, bahwa pemerintah harus punya dana lebih dari Rp200 triliun untuk tangani covid-19. Mengingat imbas dari persoalan covid-19 ini tidak sekedar soal kesehatan, tetapi juga soal ekonomi dan kehidupan rakyat.
Akibat tidak punya anggaran yang cukup untuk menangani covid-19 alias tak punya uang, pemerintah mengetuk keikhlasan hati masyarakat dan dunia usaha untuk membantu penanganan virus corona atau covid-19 ini. “Pemerintah akan membuka account khusus di BNPB bagi masyarakat, dunia usaha yang ingin menyumbangkan. Ini akan diumumkan oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai account masyarakat yang ingin membantu dan langsung dikelola BNPB,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Rabu (25/3/2020).
Namun, hal tersebut dinilai bahwa pemerintah Indonesia terlihat seperti lembaga sosial ataupun Non-Government Organization (NGO). Karena pemerintah membuka donasi dari masyarakat untuk menangani wabah virus corona atau covid-19 ini. Padahal selama ini pemerintah atas nama negara sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah gagap dalam penanganan corona.
Selain itu, berkenaan dengan pandemi covid-19 yang tengah melanda dunia, IMF dan Bank Dunia menyatakan siap membantu negara-negara anggota kedua lembaga itu, terutama negara miskin untuk mengatasi tragedi manusia maupun tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus covid-19 ini.
IMF menyatakan telah menyiapkan dana 1 triliun dollar Amerika Serikat (AS) untuk negara-negara anggotanya yang menghadapi virus covid-19. Adapun Bank Dunia menyiapkan dana 14 miliar dollar (AS) untuk paket pembiayaan jalur cepat bagi negara yang juga menghadapi pandemi global itu.
Namun, DPR dan para pengamat meminta pemerintah tidak mengambil tawaran bantuan tersebut. Karena dikhawatirkan tawaran bantuan dari dua lembaga internasional di tengah wabah covid-19 akan menjadi jebakan utang dikemudian hari. Sebagaimana yang diungkap Anggota Komisi XI. “Saya minta Menteri Keuangan RI jangan menggunakan bantuan IMF dan World Bank untuk menanggulangi Covid-19,” ujar Misbakhun, Rabu (25/3/2020).
Menurut Misbakhun, pemerintah masih memiliki cukup dana tanpa harus mengutang ke IMF ataupun Bank Dunia. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu lantas mencontohkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun lalu dan anggaran yang selama ini disisihkan oleh pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan.
Selain itu ada dana dari pungutan bea ekspor sawit (levy) di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dana lingkungan hidup di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dana Riset Perguruan Tinggi, serta dana dari Surat Utang Negara (SUN). .
Ia menambahkan, di luar itu juga ada dana milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang jumlahnya mencapai Rp 150 triliun. Menurut Misbakhun, pemerintah bisa meminjam dana milik LPS untuk cadangan darurat bila ada keperluan mendadak..
Misbakhun menambahkan, Indonesia juga masih punya cadangan devisa (cadev). Saat ini Bank Indonesia mengelola cadev sebesar 130 miliar dollar AS. “Pemerintah cukup menerbitkan open end SUN agar dibeli BI dengan bunga di bawah lima persen. Kalau pemerintah menerbitkan SUN senilai USD 20 miliar saja, dengan kurs dolar AS setara Rp 16.800 saja akan memperoleh dana Rp 336 triliun, jumlah yang sangat besar dan memadai untuk menanggulangi Covid-19 di Indonesia tanpa harus mengutang ke IMF dan World Bank,” ujar Misbakhun.
Berkenaan dengan krisis ekonomi yang sedang melanda negeri saat ini, hal tersebut pernah terjadi dalam Daulah Islam pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab. Daulah saat itu mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat. Rakyat Daulah Islam kelaparan massal. Yang sakit pun ribuan. Roda ekonomi berjalan terseok-seok. Bahkan sudah sampai level membahayakan. Di antara masyarakat ada yang berani menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Bahkan binatang buas pun sampai berani masuk ke perkotaan.
Walhasil, krisis ekonomi ini, sungguh adalah sunnatullah. Bisa dialami oleh sebuah negara, termasuk Daulah Islam. Namun, yang menjadi pembeda adalah bagaimana Khalifah peduli dan memikirkan jalan keluar yang tepat dan cepat dalam mengatasi krisis ekonomi ini. Solusi yang tuntas dan menyeluruh. Bukan solusi tambal-sulam. Apalagi hanya sekadar basi-basi penuh pencitraan.
Syariah Islam ternyata telah menuntun Khalifah Umar dengan jelas hingga Ia mampu mengatasi krisis ekonomi yang hebat tersebut dengan baik dan cepat. Dalam buku The Great Leader of Umar bin Khathab, Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah Kedua, diceritakan bahwa pada tahun 18 H, orang-orang di Jazirah Arab tertimpa kelaparan hebat dan kemarau. Kelaparan kian menghebat hingga binatang-binatang buas mendatangi orang. Binatang-binatang ternak mati kelaparan. Tahun itu disebut sebagai tahun kelabu. Angin saat itu menghembuskan debu seperti abu. Kemarau menghebat sehingga jarang ada makanan. Orang-orang pedalaman pergi ke perkotaan. Mereka mengadu dan meminta solusi dari Amirul Mukminin.
Al-Faruq adalah sosok kepala negara yang paling peka perasaannya terhadap musibah itu. Ia amat merasakan beban derita rakyatnya. Ia segera mengambil langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif lagi cepat.
Hal pertama yang dilakukan oleh amirul mukminin adalah menjadi teladan terbaik bagi rakyatnya dalam menghadapi krisis ekonomi ini. Ia mengambil langkah untuk tidak bergaya hidup mewah. Makanan ia seadanya. Bahkan kadarnya sama dengan rakyat yang paling miskin atau bahkan lebih rendah lagi. Ia juga memerintahkan kepada keluarganya agar bersikap yang sama. Ia selalu mendirikan shalat, selalu beristighfar, selalu gigih memenuhi kebutuhan makan kaum Muslim, dan menaruh semua beban rakyat dalam pundaknya. Dengan begitu Khalifah Umar bisa merasakan betul bagaimana penderitaan yang dialami oleh rakyatnya.
Kemudian Khalifah segera mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis ekonomi secara cepat, tepat, dan komprehensif. Untuk mengoptimalisasikan keputusannya, Khalifah segera mengerahkan seluruh struktur, perangkat negara dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang terdampak. Bahkan, Khalifah Umar tidak berpangku tangan atau sekedar perintah sana, perintah sini saja. Beliau langsung turun tangan untuk mengkomando dan menangani krisis tersebut.
Tatkala menanggulangi krisis, pemerintah pusat tidak mampu menopang seluruh pembiayaan dan kebutuhan yang ada karena kondisi kas keuangan dan faktor lain yang tidak mencukupi. Maka yang dilakukan oleh Khalifah Umar saat itu dalam menyelesaikan krisis adalah meminta bantuan kewilayah atau daerah bagian kekhilafahan yang kaya dan mampu memberikan bantuan.
Ini adalah sebuah sikap kepedulian yang luar biasa dari seorang kepala negara terhadap penderitaan rakyatnya. Khalifah Umar tahu bahwa tanggung jawab seorang kepala negara sangatlah besar kelak di Hari Kiamat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dalam melayani urusan rakyatnya.
Begitulah totalitas Khilafah dalam menangani menyelesaikan sebuah krisis. Jika pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi, Khalifah akan memobilisasi bantuan dari wilayah-wilayah dibawah kekuasaan Khilafah. Mereka didorong dan dipacu untuk memberikan bantuan yang kualitas dan kuantitasnya terbaik.
Adakah rezim-rezim yang ada di dunia, khususnya Indonesia, bersikap seperti ini ketika ada krisis? Wajar jika tidak ada. Karena mereka tidak menjalankan perintah syariat Islam, sebagaimana Khalifah Islam menjalani itu semua karena hanya melandaskan diri pada tuntunan syariah Islam. Wallâhu a’lam bi ash-shawâb[ia]
Penulis : Uray Herlindawati
Editor : Fadli