Dimensi.id—Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya aliran dana sebesar Rp 195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik atau parpol.
Kepala Biro Humas PPAT, Natsir Kongah mengatakan langkah PPATK mengungkap aliran dana luar negeri ke parpol sebagai bentuk kepedulian untuk menjaga demokrasi Tanah Air.
Temuan ini merupakan hasil dari pantauan Tim Khusus PPATK sejak awal tahun 2023 yang dipantau dari aliran International Fund Transfer Instruction Report dari perbankan (CNBCIndonesia, 12/01/2024).
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan dana dari pihaknya asing atau luar negeri tidak boleh digunakan untuk kampanye oleh peserta pemilihan umum (pemilu).
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan partai politik dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan itu tertuang Pasal 40 ayat (3) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
“Penjelasan Pasal tersebut menyebut yang dimaksud dengan “pihak asing” dalam ketentuan ini adalah warga negara asing, pemerintahan asing, atau organisasi kemasyarakatan asing,” kata Titi CNNIndonesia.com, 11/01/2024).
Pemilu Dalam Sistem Demokrasi Hanyalah Ajang Pertarungan Berbagai Kepentingan
Sudah bukan rahasia lagi, jika pemilihan pemimpin dalam demokrasi dikenal berbiaya mahal. Dan sungguh ironi jika biaya mahal ini ditutup dengan adanya aliran dana dari luar negeri dengan penamaan bentuk kepedulian luar negeri terhadap demokrasi di Indonesia.
Pertanyaannya, apa yang sudah diberikan oleh demokrasi untuk negara ini selain kemunduran dan berbagai bencana? Begitu banyak pemujanya tanpa pedulikan asas dari demokrasi itu sendiri.
Demokrasi bukan berasal dari Islam, maka sungguh menyedihkan jika negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memperjuangkan demokrasi. Ibarat minyak dan air, demokrasi dan Islam tak akan pernah bisa disatukan. Alasannya karena demokrasi asasnya sekuler, pemisahan agama dari kehidupan. Sementara Islam memerintahkan pemeluknya untuk masuk Islam secara keseluruhan.
Sebagaimana Allah swt.berfirman yang artinya,“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah)” (TQS Al-Baqarah : 208). Pemilu sendiri adalah salah satu tatacara memilih pemimpin, hukumnya mubah. Sayangnya, dalam sistem demokrasi, pemilu hanyalah ajang pertarungan berbagai kepentingan.
Aliran dana Pemilu dari berbagai pihak termasuk asing menunjukkan pemilu berpotensi sarat kepentingan, intervensi asing, bahkan konflik kepentingan. Ada bahaya yang harus diwaspadai dibalik itu, yaitu tergadaikannya Kedaulatan negara.
Ya, asing dalam ini adalah negara barat, mereka mendapat kemudahan untuk mengeksploitasi kekayaan di negara berkembang terutama Islam yang dikaruniai sumber daya alam yang berlimpah. Agar mendapatkan situasi yang terus menerus kondusif mereka memastikan suasana perpolitikan baik dengan mengusung calon yang masih tunduk dengan kehendak kapitalis. Siapapun yang menjadi pemimpin haruslah orang yang seia sekata dengan pengusaha kakap.
Lahirlah kebijakan yang pro investor atau pengusaha , bukan rakyat. Semua menjadi satu keniscayaan mengingat politik demokrasi berbiaya tinggi, sehingga rawan adanya kucuran dana berbagai pihak yang ingin mendapatkan bagian, ada uang Abang disayang tak ada uang Abang melayang.
Akibatnya Parpol dalam sistem demokrasi kehilangan idealismenya, bahkan rawan dibajak oleh kepentingan pemodal. Bahkan siapapun terpilih, maka oligarkilah pemenangnya. Janji kampanye tinggal janji, setelah rakyat diajak berpesta , maka nasibnya akan terus terlunta-lunta dalam lima tahun ke depan.
Islam Solusi Wujudkan Pemimpin Tanpa Biaya Tinggi
Dalam Islam, pemilihan pemimpin sederhana, efektif efisien dan hemat biaya. Institusi negaranya Khilafah maka kepala negara adalah Khalifah. Calon khalifah harus memenuhi tujuh syarat in’iqad dan setelah dipilih maka langsung menjalankan amanah sesuai tuntunan Allah dan RasulNya. Pantang pemimpin menyengsarakan rakyat.
Pendanaan daya kampanye, yang melibatkan asing tak bisa dianggap enteng. Bagi sebagian orang tak cukup. Itulah sebabnya kemandirian negara ini sangatlah krusial.
Jelas rakyat harus lebih cerdas, menentukan pilihan siapa yang bakal menjadi pemimpin, bukan hanya gambaran sosoknya yang menawan, tapi juga apa yang dibawa oleh calon tersebut. Wallahualam bissawab. [DMS].