Penulis : Iyan S (Ketua Gema Pembebasan)
Dimensi.id-Mahasiswa semakin galau. Ditengah pandemi covid 19 pembelajaran daring yang tidak efektif, harus ada biyaya tambahan yaitu Kouta agar bisa mengikuti pembelajaran, ekonomi orangtua juga lagi susah hanya cukup untuk makan. Sementara tidak ada wacana dari kampus atau pemerintah untuk Menggeratiskan atau discont uang kuliah tunggal (UKT).
Pandemi Covid-19 membuat mahasiswa UIN ‘SMH’ Banten kelimpungan untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) pada semester depan. Pemberlakuan kuliah daring pun disebut menambah beban mahasiswa dalam setengah semester kebelakang.
Maka dari itu, mahasiswa UIN ‘SMH’ Banten menuntut adanya pembebasan pembayaran UKT pada semester yang akan datang. Bahkan, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran dan mogok bayar UKT apabila pihak kampus tidak melirik tuntutan mereka.
Ketua Forum Silaturahmi Organisasi Eksternal (FSOE) UIN ‘SMH’ Banten, Dede Ruslan, mengatakan bahwa ditengah pandemi seperti saat ini membuat perekonomian dari mahasiswa UIN menjadi terpuruk akibat PHK maupun hal lainnya.
“Dari dampak pandemi Covid-19 ini, banyak orang tua mahasiswa yang terkena PHK. Namun bukan hanya pekerja yang terkena PHK saja, mulai dari sektor informal, buruh serabutan dan pengangguran pun ikut terdampak dari virus ini,” ujarnya, Selasa (9/6). BANPOS. CO.
*Dalam sistem kapitalisme uang kuliah tunggal (UKT) Menang mahal?*
Salah satu fungsi mahasiswa adalah Social Control (Generasi Pengontrol)
Sebagai generasi pengontorol seorang mahasiswa harus mampu mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar.
Jadi, selain pintar dalam bidang akademis, mahasiswa juga harus pintar dalam bersosialisasi dan memiliki kepekaan dengan lingkungan. Mahasiswa harus mampu mengkritik, memberi saran, dan memberi solusi jika keadaan sosial bangsa sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa, memiliki kepekaan terhadap keadaan Negeri yang sedang tidak baik baik saja dan faham akar dari masalah yang terjadi di Negeri ini.
Dalam sistem kapitalis Saat ini rakyat merasakan kesengsaraan yang luar biasa, jumlah postif Corona semakin bertambah angka sudah banyak nyawa yang melayang, akibat kebijakan rezim yang amburadul, bayaran listrik makin mahal, BPJS naik, PHK besar besaran, angka kemiskinan meningkat, pengangguran dimana mana, BBM tak kunjung turun, dan uang kuliah tunggal (UKT) tetap mahal.
Mahasiswa tidak cukup hanya mengkritik UKT yang tetap mahal dimasa pandemi, karena ini hanya masalah cabang dari banyaknya masalah di Negeri ini. ada yang lebih mendasar kenpa biyaya pendidikan mahal, tarif listrik mahal, biyaya kesehatan mahal,BBM mahal, bahan bahan pokok mahal dan hutang luar Negeri yang menggunung ? Padahal Negeri ini kaya raya?.
Mahasiswa tidak cukup hanya duduk dikelas, sibuk dengan tugas dari dosen tetapi menutup mata dari permasalahan Rakyat. Mahasiswa harus paham di dalam sistem kapitalis demokrasi untuk jadi penguasa butuh modal yang sangat besar tidak menutup kemungkinan saat berkuasa ingin mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan bahkan mungkin mencari keuntungan. Termasuk dalam bidang pendidikan.
*Pendidikan salam sistem islam*
Islam bukan hanya menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan tetapi Islam juga mewajibkan setiap warga negara untuk menuntut ilmu, dan mewajibkan negara untuk memberikan layanan nomor satu kepada rakyatnya dalam bidang pendidikan.
Fakta sejarah di era keemasan Islam membuktikan, bahwa kualitas output pendidikan yang dihasilkan oleh Khilafah telah mendapatkan pengakuan dunia. Menariknya, pendidikan kelas satu seperti itu diberikan dengan gratis alias cuma-cuma kepada seluruh warga negaranya. Karena itu, pendidikan gratis dan bermutu dalam sistem Khilafah bukanlah isapan jempol atau hanya prank.
Pendidikan gratis tetapi bermutu bisa diwujudkan oleh Khilafah karena Khilafah mempunyai sumber pendapatan yang sangat besar. Selain itu, kekayaan milik negara dan milik umum dikelola langsung oleh negara yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat melalui skim pembiayaan pendidikan, kesehatan dan layanan publik yang lain. Dengan cara yang sama, negara juga bisa membangun infrastruktur pendidikan yang lebih dari memadai, serta mampu memberikan gaji dan penghargaan yang tinggi kepada ulama atas jasa dan karya mereka.
Dari pendidikan dasar, menengah hingga atas, yang menjadi kewajiban negara, tidak sepeser pun biaya dipungut dari rakyat. Sebaliknya, semuanya dibiayai oleh negara. Anak-anak orang kaya dan miskin, sama-sama bisa mengenyam pendidik¬an dengan kualitas yang sama. Tidak ada mahasiswa yang galau karena biyaya pendidikan.
Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.
Editor : Fadli