Dimensi.id-Predikat Daerah Ramah Layanan Investasi diberikan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Prov Sumbar) minggu lalu di Jakarta. Penghargaan ini diberikan setelah dilakukan penilaian atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan kota. Gubernur Sumbar memang sangat terbuka terhadap investasi. Ia ingin para investor tidak khawatir dan ragu untuk berinvestasi di berbagai bidang serta peluang yang ada di daerahnya. (mjnews.id/10/11/2023)
Alasan klasik bahwa hal ini akan membawa keuntungan, menjadi alasan pemerintah membuka kran lebar investasi. Jika hal ini terus dijalankan, sarana dan prasarana di daerah Sumbar yang masih tertinggal akan dapat diperbaiki. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat memang menjadikan investasi sebagai instrumen vital dalam pembangunan nasional. Sehingga pemerintah pusat selalu mendorong pemerintah daerah untuk membuka peluang bagi para investor di segala bidang.
Investasi, Amankah?
Disadari atau tidak, ketika negara membuka bahkan ketergantungan dengan investasi baik swasta bahkan asing, terdapat beberapa bahaya yang dapat mengancam.
Pertama, pinjaman yang diberikan tentu akan mengikat negara atau pemerintah baik pusat dan daerah dengan perjanjian-perjanjian yang mau tidak mau harus disepakati oleh pemerintah. Perjanjian ini tentu akan lebih mementingkan para pemilik modal yang sarat dengan sistem ekonomi kapitalis yang rakus akan materi.
Kedua, bunga yang dihasilkan dari pinjaman investasi juga akan semakin mencekik negara ke dalam lubang kesengsaraan hutang.
Ketiga, bahaya ideologi juga selalu menyertai karena haluan ekonomi dan politik juga akan mengikuti kepada kepentingan bangsa lain yang telah menginvestasikan hartanya kepada negara.
Keempat, kemandirian negara dalam mengurus dan melayani rakyat juga akan semakin jauh dari harapan sebab negara akan sulit terlepas dari ketergantungan investasi.
Dari semua bahaya di atas, maka jelaslah investasi dari swasta dan asing akan lebih menguntungkan para kapitalis. Sekalipun sarana dan prasarana yang dibangun memang memudahkan rakyat, namun ancaman tergadainya kedaulatan negara merupakan hal yang patut untuk dipertimbangkan.
Islam Solusi Terhadap Jaminan Layanan Kesehatan
Islam sebagai sebuah ideologi memiliki konsep yang jelas dalam mengatur kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pandangan Islam, memberikan layanan publik merupakan kewajiban bagi negara. Sebab, itu merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Kewajiban ini merupakan kewajiban dasar negara sebagai pengurus rakyat seperti sabda Rasulullah saw.,
“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya.” (HR.Bukhari)
Sebagai penanggung jawab segala urusan, negara harus mengupayakan memberikan layanan umum secara gratis atau murah kepada setiap warga negara. Dalam sistem pemerintahan negara Islam, pengelolaan sistem keuangan negara berasal dari pos-pos yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Pos APBN negara berasal dari pos hasil pengelolaan kepemilikan umum, pos zakat, fa’i, kharaj, usyur, dll. Khusus untuk pos zakat, maka wajib untuk delapan golongan sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Swt. surah At-Taubah ayat 60. Sedangkan yang lainnya, maka negara berhak mengelolanya untuk kebutuhan rakyat dan negara.
Islam juga melarang negara melakukan kerja sama yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik itu kerja sama yang merugikan rakyat, kerja sama dengan asing yang tidak diperbolehkan bahkan Islam melarang melakukan kerja sama dengan kafir harbi fi’lan (kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin secara terang-terangan).
Islam mendorong negara untuk melakukan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di negeri tersebut. Besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seharusnya mampu menjadikan Indonesia sebagai negara maju jika pemerintah mau mengelolanya sesuai syariat Islam. Namun perlu diingat bahwa sistem pengelolaan ini harus ditopang oleh sistem pemerintah yang menjalankan syariat Islam secara kaffah.
Walhasil, jaminan kesehatan dan kebutuhan dasar yang lainnya hanya akan mampu dilakukan oleh negara Islam. Sebab hanya ia satu-satunya sistem pemerintahan yang menjadi Islam sebagai sumber hukum dalam semua aspek kehidupan. Negara Islam akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan menjauhi ketergantungan terhadap investasi dan investor asing serta lembaga donor yang merugikan rakyat. Wallahu a’lam bishawab.