Penulis : Rut Sri Wahyuningsih, Institut Literasi dan Peradaban
Dimensi.id-Komisioner Komisi Perlndungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, melayangkan surat terbuka kepada Mendikbud Nadiem Makarim (Sosok.ID, 1/8/2020).
Surat terbuka tertanggal 1 Agustus yang dikirim Retno itu mengkritisinya pernyataan Nadiem ke media massa yang menyebutkan bahwa sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa yang paling membutuhkan secara sosial ekonomi atau siswa dengan ekonomi rendah.
“Pernyataan tersebut menggambarkan dugaan kuat bahwa Mas Menteri belum memahami konstitusi Republik Indonesia,” kata Retno, sebab pasal 31 UUD 1945, sudah dengan sangat jelas mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar, serta pemerintah wajib membiayainya.
“Ini adalah tanggung jawab pemerintah ataupun Negara dalam kemajuan bangsa ini. Bahkan pemenuhan hak atas pendidikan ini pun menjadi salah satu tujuan negara RI yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaifu ‘Mencerdaskan kehidupan bangsa,” papar Retno.
Surat terbuka itu jelas mewakili suara hati semua orangtua di negeri Indonesia tercinta ini. Tak peduli kaya atau miskin, secara fitrah manusia suka sesuatu yang murah, mudah dan relatif terjangkau. Maka sangat wajar jika sekolah negeri jadi dambaan para orangtua. Sebab sejak dulu negeri dari segi biaya memang lebih murah daripada sekolah swasta.
Meskipun kini sudah berubah, sejak otonomi sekolah , sekolah negeri juga tak kalah mahal dengan swasta, tetap negeri lebih laris dibanding swasta, kali ini akibat tingkat kepercayaan masyarakat berikut perguruan tinggi atau instansi memberikan kesempatan lebih banyak bagi lulusan negeri dibanding lulusan swasta. Terlebih jika itu menyangkut nama sekolah atau perguruan tinggi legendaris sudah pasti masih mendapatkan nama di hati para orangtua secara turun menurun.
Lantas mengapa trend ini justru dibelokkan untuk melegalkan abainya pemerintah mengurusi urusan umat? Pernyataan mas Mentri begitu memojokkan, mengapa tak berkaca siapa yang semestinya bertanggung jawab, rakyatkah atau dia sebagai pihak pemerintah? Cukup saja pakai dalil UUD 1945 yang itu hasil dari buah pemikiran the Foonding Father negara Indonesia.
Buruk rupa cermin dibelah, peribahasa ini sangat tepat guna menggambarkan bagaimana sengkarutnya proses belajar mengajar , makin terlihat tidak kompetennya pemerintah mengurusi urusan pendidikan jika menggunakan dalil Al-Qur’an dan As Sunnah yang bagi kita kaum Muslim lebih ditekankan untuk taat. “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Hadis diatas mengajarkan kepada kita bahwa pemimpin memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’in dan junnah bagi umat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para Khalifah sampai 14 abad masa kegemilangan Islam. Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa kesejahteraan dan kejayaan umat Islam.
Maka pendidikan yang dalam Islam adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat yang harus dijamin penyelenggaraannya oleh negara. Tak boleh diambil alih oleh swasta. Darimana negara menghasilkan begitu banyak uang? Jelas di dukung oleh sistem ekonomi dan keamanan yang solid, guna mendukung berjalannya pendidikan secara normal.
Tak hanya menjamin dari sisi pembiayaan saja , namun juga dari segi kurikulum, SDM , sarana dan prasarana sekolah. Memang terlihatnya Depdikbud berbenah , namun sebenarnya hanya sekadar menata ulang dengan sesuatu yang usang. Lihat saja bagaimana output pendidikan kian hari kian menyedihkan, makin banyak generasi yang kering dan mesum. Kelulusan sekolah diwarnai dengan euforia saling semprot seragam dengan pilox, pada saat itu yang tergambar adalah gambaran kebahagiaan dan kebodohan.
Mereka lalai dengan masa depan yang sebenarnya, yaitu misi sebagai Khalifah fil Al Ardh ( penguasa di bumi) , mengelola bumi dan seisinya demi maslahat bersama namun justru rela menjadi bucin para opa, menangis demi idola Korea, kejar tenar dengan jual diri termasuk juga viral jual diri untuk bisa beli quota internet dan lain sebagainya.
Maka bisa dilihat, tak ada kepentingan apakah sekolah negeri atau swasta , yang utama adalah bagaimana penyusunan kurikulum berikut sarana dan prasarana agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan maksimal. Kita bisa melihat perbandingannya hari ini, betapa banyak para ilmuwan yang memberi manfaat bagi peradaban dunia, sebab negara memberikan jaminan terlaksananya pendidikan secara penuh. Wallahu a’ lam bish showab.
Editor : Fadli