Budaya Patronase Mewarnai Rotasi Pejabat Struktural Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima 2021

Barang tentu sudah menjadi tradisi, kebiasan, bahkan menjadi budaya bagi bupati terpilih/pemenang pilkada hampir seluruh daerah di Indoneia, tidak terkecuali didaerah kecil seperti kabupaten bima sendiri, yakni terkait dengan pelantikan (rotasi/mutasi) terhadap pejabat struktural yang ada dilingkup pemerintahan daerahnya.

Dimulai dari hari Jumat, 27 Agustus 2021 lalu, pelantikan (rotasi/mutasi) pejabat struktural dilakukan oleh Bupati Bima (Indah Damayanti Putri). Penantian panjang selama kurun waktu 10 bulan setelah dilantik menjadi Kepala daerah Kabupaten Bima, akhirnya Umi Dinda sapaan bupati bima bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan mutasi dan rotasi terhadap para birokrat atau pejabat yang dianggap membantunya memenangakannya.

Mereka mempunyai afiliasi politik yang sama, faktor keluarga, sahabat ataupun mengantarkannya menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Bima, untuk dinaikkan jabatannya yang lebih tinggi lagi dan begitupun sebaliknya, bagi mereka (birokrasi/pejabat) yang berlawanan politik atau tidak mendukung pada saat pilkada, maka umi dinda tidak segan segan akan memutasikan pada jabatan yang lebih rendah.

Pada pelantikan ataupun rotasi/mutasi pejabat struktural lingkup pemkab Bima ini, penulis sendiri melihat ada fenomena budaya patronase. Sebelum lebih jauh, penulis ingin sedikit menjelaskan terkait dengan budaya patronase tersebut. Budaya petronase jikalau dilihat dari kajian pemerintah daerahnya, yaitu diartikan sebagai pola hubungan antara pejabat (bawahan) dan Bupati (atasan) dalam hal komunikasi, kinerja dan lain sebagainya.

Budaya patronase ini hadir dikarenakan adanya kesamaan almater politik dan juga kedekatan secara emosional antara pejabat dengan kepala daerah. Penulis melihat mutasi atau rotasi dilakukan atas dasar balas dendam pada saat pilkada lalu. Seperti yang disinggung oleh penulis diatas yaitu bagi para pejabat/birokrasi yang mendukung, kesamaan almamater politik, afiliasi keluarga dengan umi dinda pada pilkada maka akan dinaikkan jabatannya lebih tinggi lagi.

Tentu tidak sampai disitu saja, pelantikan, rotasi dan mutasi ini diwarnai dengan adanya perilaku mutualisme yang tumbuh subur dalam budaya patronase dalam kehidupan pemda Bima saat init, yakni para pejabat yang diberikan jabatan tersebut tidak didapatkan secara percuma, akan tetapi ada timbal balik (terjadi budaya transaksional yang diberikan oleh pejabat atau birokrat yang ingin dinaikkan jabatannya tersebut) atau bahkan para pejabat itu titipan dari para tim sukses yang lolos dan sehingga ini akan membawa pengaruh besar terhadap keuntungan pemerintah daerah itu sendiri dalam hal ini (Bupati Bima).

Baca juga: Korupsi kian menjadi OTT: Operasi Tak Terkendali

Penulis sendiri menilai budaya transaksional yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mengembalikan dana/cost politik kepada daerah terpilih yang habis untuk kebutuhaan logistik pada saat pilkada lalu. Tidak sampai itu penulis juga menilai dan melihat dari mutasi/rotasi yang dilakukan ini tidak berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan kompetens, keahlian yang ada (asal angkat dan pasang), sebagai contohnya yaitu pengangkatan kepala Dinas Kesehatan yang bukan dari orang kesehatan melainkan dari disiplin ilmu yang berbeda yakni dari Sarjana Ekonomi dan juga Kepala dinas pertanian dirotasi menjadi kepala dinas kelautan.

Jikalau mendangar hal ini tentu terasa lucu, penulis ibaratkan “ban mobil yang dipasangkan pada motor”, kan tidak masuk akal. Dengan beberapa realitas yang ada penulis menilai bahwa kekuatan birokrasi khususnya di pemerintah daerah saat ini, semakin lemah karena birokrasi mudah diintervensi oleh kekuasaan politik penguasa (Kepala Daerah), dan juga birokrasi tidak bisa bekerja dengan maksimal dikarenakan dilakukan upaya birokratisasi politik, sehingga jikalau begini potret tata kelola kepemimpinan pemerintahan daerahnya, sampai kapan kabupaten bisa maju, dan sampai kapan bisa memberikan pelayanan dan kinerja yang bagus kepada masyarakat.

Harapan penulis pada pemerintah daerah Kabupaten bima yaitu melakukan rotasi/mutasi terhadap pejabat struktural haruslah berdasarkan kompetensi, keahlian, kinerja,golongan atau benar benar objektif, bukan justru rotasi/mutasi yang dilakukan karena berdasarkan kesamaan politik, afiliasi keluarga, keluarga tim sukses dan lainnya.

Pesan penulis kepada kepala daerah fokuslah pada kinerja pembangunan, pemberdayaan kepada masyarakat juga selesaikan persoalan sekarang yang ada (penyebaran covid 19) dan jangan intervensi para birokrasi yang ada dikabupaten bima, apalagi lagi dijadikan alat untuk berpolitik, karena birokrasi pemerintah itu pejabat publik yang diangkat oleh rakyat, dan mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dan kinerja atau mengabdi pada masyarakat, bukan mengabdi pada penguasa.

Baca juga: Esensi dari berdirinya Kesultanan Bima

Akhir penutup tulisan ini penulis ingin menyampaikan“ jika birokrat itu berkualitas dan bekerja dengan baik maka pelayanan dan membangunan daerah akan baik, dan begitupun sebaliknya jika birokratnya bobrok atau tidak berkualitas maka pelayanan tidak maksimal dan pembangunan daerah akan terhambat.

Penulis: Muhammad Fakhrur Rodzi | Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Editor: Fadli | Mahasiswa STEI Hamfara | Content Writer SEO AnakSholeh