Dimensi.id-Dilansir Medcom, 30 Agustus 2021, Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis mengatakan dari operasi tangkap tangan (OTT) di Probolinggo, Jawa Timur , ada sekitar 10 orang yang diamankan, di antaranya kepala daerah, beberapa aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan pihak-pihak terkait lainnya. Diantara mereka yang ditangkap ada Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo.
Selain Bupati Puput, sang suami, Hasan Aminuddin, yang juga mantan bupati Probolinggo dua periode dan kini menjadi anggota DPR dari Fraksi Nasdem, turut terjaring dalam OTT ini. Juga diberitakan berbagai media Selain bupati, juga dua ajudan, lima Camat dan satu Pj. Kades (suaraislam.id, 30/8/2021).
Dari informasi yang dihimpun diduga Puput menerima suap berkaitan dengan pengisian jabatan kades di wilayahnya. Masyarakat menilai inilah akhir dari dinasti kekuasaan Hasan Aminuddin, Karena Hasan tak mungkin maju lagi jadi bupati sesuai aturan dua periode, Puput yang diajukan jadi penggantinya. Perempuan 38 tahun itu pun sukses duduk di posisi tersebut selama dua periode. Mafhum bagi warga Probolinggo yang melek politik, sosok Tantriana menjadi bupati karena campur tangan suaminya (m.jpn.com,30/8/2021).
Di tengah pandemi, masih saja ada yang tega menggunakan kekuasaannya untuk mendapat kemudahan. Jual beli jabatan memang menggiurkan, dalam sistem demokrasi mutualisme simbiosis ini adalah hal wajar, memang beginilah wajah demokrasi dalam menapaki puncak kekuasaan. Hukum rimba yang berlaku demikian pula tak ada makan siang gratis. Semua harus ada imbalan atau mendatangkan manfaat.
Meskipun profil Puput digambarkan sebagai seorang wanita yang memiliki banyak talenta, namun ketika ia terjun dalam politik praktis ala demokrasi hari ini tetaplah akan tergerus, tak mungkin ia lepas dari jeratan korupsi yang menggurita. Partai dimana ia bernaung tak akan bisa berbuat banyak, bagaimanapun, pejabat-pejabat yang ada dalam lingkaran istana dan pemerintahan adalah aset berharga. Sudah banyak fakta membuktikan bagaimana terjeratnya pejabat ada kaitannya dengan partai.
Dalam Islam, partai atau yang disebut hizb, keberadaannya memang diperintahkan. Termaktub dalam QS Ali Imran :104 yang artinya,”Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.
Tugas partailah yang mencerdaskan umat soal politik, sehingga mampu memberikan masukan kepada pemimpin jika ada ketidaktepatan kebijaksanaan. Partai pun mengawal pemimpin agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, sehingga menjauhi yang haram dan mengerjakan yang halal. Semua kebijakan berasal dari apa yang ditentukan oleh Allah SWT bukan akal manusia. Partai bukanlah kepanjangan tangan penguasa untuk memeras rakyat, namun bersama rakyat mengawal jalannya pemerintahan.
Partai bukan pula badan sosial, yang mengerjakan apa yang seharusnya menjadi kewajiban negara, yaitu menjamin kesejahteraan. Memberi makan rakyat miskin, membuka lapangan pekerjaan, mengelola pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan yang terjadi kini adalah efek ketika partai mengambil beban yang bukan menjadi amanahnya.
Dari kerugian yang diderita negara akibat korupsi tidaklah sebanding dengan yang diderita rakyat. Hilangnya kepercayaan justru lebih menyakitkan, di saat pandemi, di saat rakyat tak punya uang, makanan dan apapun yang bisa mendukung mereka tetap bertahan di tengah gejolak pemimpin negeri yang seharusnya menjadi sandaran justru sibuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya dengan kekuasaan yang ada padanya.
Seharusnya hukuman bisa menghentikan tindak korupsi, namun apa daya, seringkali pengadilan terlihat bermain-main, untuk koruptor kelas kakap bisa-bisanya mendapat banyak keringanan. Alasannya seringkali pula tak masuk akal. Lantas ,bagaimana bisa mereka melihat bahwa korupsi adalah tindak kriminal serius? Keadilan memang hanya bisa terwujud jika syariat yang jadi standar. Para koruptor itu akan mendapatkan sanksi hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pemberitahuan ke publik, penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.
Hukuman ta’zir yang diberlakukan bagi para koruptor semata-mata untuk memberikan efek jera beda halnya seperti sistem saat ini yang sifat hukumannya tidak mampu meminimalisir tindak pidana korupsi. Sebagaiaman firman Allah yang artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.” (QS:An-Nisaa Ayat: 123).
Dalam pemerintahan Islam, pejabat ( wali/gubernur, Amil/walikota/bupati) dan pegawai negara haram menerim harta ghulul, harta-harta yang diperoleh karena memanfaatkan jabatan dan kekuasaanya seperti suap, korupsi maka termasuk harta ghulul atau harta yang diperoleh secara curang (Abdul Qadim Zallum, Al amwal fi daulah Khilafah hlm. 118).
Hal yang akan dilakukan oleh negara adalah pertama, menguatkan keimanan para penguasa, pejabat dan penegak hukum, serta rakyat akan pengawasan Allah (maraqabah). Takut mereka hanya kepada Allah SWT semata, “Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit”. ( Al Mâidah:44).
Kedua, penghitungan kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat jabatan yang diamatkan kepadanya. Ketiga, diberlakukannya seperangkat hukuman pidana yang keras, hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pencegah bagi calon pelaku. Keempat, adanya keteladanan pemimpin. Bisa di ambilkan contoh, khalifah Umar Bin abdul aziz yang sengaja mematikan fasilitas lampu di ruang kerjanya pada saat menerima anaknya. Hal ini dilakukan karena pertemuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Negara. Kelima, terdapat sistem pengupahan yang pasti dan bukan berdasar UMR.
Sungguh, menjadi sebuah keharusan bagi kita hari ini untuk berjuang menerapkan syariat, sebab itu adalah perintah Allah. Wallahu a’ lam bish showab. [Dms]